Twists and turns in Indonesia graft battle

Kamis, 15 Oktober 2009


By John McBeth


OCT 3 — Sometimes, as, as Indonesia proceeds along the often rocky path towards modern statehood, the faith we have in the country to always do the right thing is sorely tested. This is one such time.

Take a look at concerted efforts to water down the powers of the Anti-Corruption Commission (KPK) and to undermine the credibility of incoming Vice-President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, the country's two top reformers.

Then wonder what was in the minds of provincial lawmakers in Aceh, who recently passed a mediaeval — and seemingly unconstitutional — by-law that allows adulterers to be stoned to death. Stoning corrupt officials would make more sense, but that did not rate a mention.

All this when Indonesia is on top of its game, emerging virtually unscathed from the global economic crisis and looking ahead to five more hopeful years under President Susilo Bambang Yudhoyono.

Given the vested interests involved, a backlash against the anti-corruption campaign was always to be expected. Certainly, it seems to prove what civil society activists have been warning about all along: As much as Indonesia seems to be laying the foundations for sound and democratic government, there is simply no room for complacency.

Immediate concerns centre on the recently passed Anti-Corruption Court Law, and the way it gives district courts the authority to change the make-up of the five-man panels by choosing three career judges and two ad hoc judges instead of the other way around.

Career judges are regarded with deep suspicion, coming as they do from a corrupt court system that has dined on bribes for decades. Ad hoc jurists drawn from the legal community are seen to be more idealistic and therefore more trustworthy.

Critics also believe the plan to establish anti-corruption courts in each province is premature, but there is some relief that the new legislation does not seek to prevent the KPK from prosecuting corruption cases.

That, according to Justice and Human Rights Minister Andi Mattalata, can happen only with the revision of the law which created the KPK — perhaps a battle that will have to be fought further down the road.

The Anti-Corruption Court Law became necessary after the Constitutional Court correctly ruled in 2006 that the existing court had no legal basis. It gave the government and Parliament until December this year to rectify the anomaly.

The arrest earlier this year of KPK chairman Antasari Azhar on charges of ordering the murder of an alleged blackmailer gave a venal coalition of police, bureaucrats and politicians the pretext to go after the commission.

Yudhoyono only fuelled the backlash by suggesting in July that the KPK had too much power. The timing of the comment was also significant, coming shortly after one of his in-laws was jailed for corruption.

Only in the last week or so has the President belatedly come out in support of the commission, saying it was essential for it to retain its prosecutorial role and also to have the ability to wiretap during the course of an investigation.

It seems clear, however, that significant segments of Parliament, the Attorney-General's Office and the police would not have continued their campaign against the KPK without feeling they had some sort of encouragement from higher up.

The police decision to go ahead and indict KPK commissioners Bibit Rianto and Chandra Hamzah on bribery charges appears to be based solely on what Antasari is alleged to have told them during his interrogation.

Why a murder case suddenly veered into an investigation of other KPK members has not been explained, but the police now seem to be providing some justification for that by formally accusing Antasari of an improper meeting with a graft suspect.

Reformists claim national police chief-of-detectives Susno Duadji is pursuing a vendetta against the KPK because of inquiries it was making into his role in the Bank Century scandal. The Supreme Audit Agency is reported to have found signs of “criminal activity” in its audit of the controversial 6.7 trillion rupiah (RM2.36 billion) bailout of the bank.

Certainly, in a lengthy text message he sent around Jakarta on July 11, Susno made no secret of his determination to literally cut the KPK down to size. In that, he seems to have succeeded, given the fact there are now only two commissioners left — not enough for it to function.

The President has had little choice aside from declaring his neutrality in the ongoing conflict, but in signing a government regulation in lieu of law to fill the vacancies left by three of the five commissioners, he now finds himself at the centre of another firestorm.

He is being accused of interfering in the KPK's status as an independent body, particularly in seeking to replace Bibit and Chandra who, unlike Antasari, have yet to be formally charged.

Sumber - Straits Times

Pemberantasan Korupsi Salah Jalan

Selasa, 06 Oktober 2009
Oleh Bivitri Susanti

Diserahkannya nama-nama pimpinan sementara KPK kepada Presiden, Senin (5/10), kian mengaburkan arah pemberantasan korupsi.

Munculnya nama-nama itu dapat mengarahkan opini keliru publik, persoalan di tubuh KPK telah selesai karena presiden sudah memberi jalan keluar terbaik dengan membuat jumlah pimpinan kembali menjadi lima.

Langkah ini diawali keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK pada 23 September. Lalu dibentuk Tim Lima, yang bertugas menyerahkan nama-nama pimpinan sementara KPK kepada Presiden.

Perppu itu sendiri sudah kontroversial karena ”hal ihwal kegentingan memaksa” yang seharusnya mendasari keluarnya perppu terlihat seperti ”hal ihwal kepentingan yang memaksa”. Sebab, presiden ”potong kompas” melalui perppu untuk memilih pimpinan sementara sebuah lembaga yang jelas tidak di bawah kendali presiden, sementara ada jalan lain yang bisa dipilih. Misal, membenahi koordinasi antarpenegak hukum, mempercepat proses pemilihan pimpinan.

Tulisan Benny K Harman (Kompas, 5/10) dapat mengaburkan peta pemberantasan korupsi sehingga kita salah jalan. Yang seharusnya dilakukan presiden bukan ”mengatasi merosotnya integritas KPK” seperti ditulis Benny. Tulisan itu dapat mengarahkan pada persepsi keliru tentang pemberantasan korupsi dan KPK dengan mengatakan, integritas KPK sudah merosot. Benarkah? Atau masalah sebenarnya ”serangan” terhadap KPK?

Akar masalah

Harus diingat, akar masalah bukan ”jumlah” pimpinan KPK, tetapi serangan terhadap kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Isu jumlah pimpinan adalah akibat serangan terhadap kerja KPK. Sayang, aksi yang menyebabkan masalah jumlah ini justru tidak disasar presiden. Presiden cenderung lepas tangan, reaksinya pada masalah jumlah. Di titik ini, sebenarnya perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi.

Jangan lupa, kisah ini berawal dari sangkaan Polri terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tentang penyalahgunaan wewenang. Di sini kita kesampingkan dulu dakwaan pidana pembunuhan yang dikenakan terhadap Antasari Azhar yang punya dimensi berbeda.

Sangkaan awal Polri terhadap dua pimpinan KPK itu terkait penetapan dan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri (pencegahan) kepada Djoko Tjandra dan Anggoro Widjojo. Padahal, wewenang KPK untuk ”memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri” diatur jelas dalam UU KPK (Pasal 12 Ayat (1) huruf b).

Sangkaan ini lalu berubah. Namun, ini justru menandakan ketidaksiapan Polri dalam menangani kasus ini. Bahkan, sebagian pihak menengarai adanya masalah yang dicari-cari sehingga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dilaporkan ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri oleh pengacara KPK.

Serangan balik terhadap KPK ini juga dapat dilihat dengan mata telanjang. Sayang, ditutup tirai kepentingan politik. Misalnya dengan munculnya berita terbaru tentang pesan singkat berisi ancaman yang dikirimkan ke KPK.

Harapan

Seberapa pun pihak yang tidak setuju dengan proses yang amburadul ini, kenyataannya perppu sudah keluar dan pimpinan sementara sudah ada. Tinggal harapan yang mungkin kita sematkan pada pundak para pimpinan sementara KPK itu.

Pertama, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas di KPK secara baik dan tetap independen tanpa harus memosisikan diri di bawah presiden, meski proses pemilihan mereka hanya diatur presiden. Tiga nama ini memang tidak asing dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Namun, proses yang keliru dengan mengeluarkan perppu yang menunjuk Tim Lima tetap harus diluruskan agar tidak menjadi preseden buruk di masa datang. Ketiga pimpinan sementara ini justru yang harus membantu meluruskannya.

Kedua, agar mereka bisa mengingatkan presiden untuk memberesi kekeruhan soal pimpinan KPK dan mengingatkan, masalahnya adalah status tersangka dua pimpinan KPK tanpa adanya dasar hukum kuat. Sangkaan terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto harus segera dibereskan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bareskrim harus dituntaskan.

Membaca peta pemberantasan korupsi yang kian semrawut ini, kita harus berharap pada kalangan masyarakat sipil agar lebih aktif mengawasi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sudah terlihat gelagatnya pemerintah dan politisi tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

BIVITRI SUSANTI Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; Kandidat PhD pada University of Washington School of Law, Seattle, AS

Indonesia Dilutes Antigraft Court

Kamis, 01 Oktober 2009
By TOM WRIGHT

JAKARTA — Indonesia's parliament passed a bill Tuesday that dilutes the powers of the special Corrupt Crimes Court, a move critics called a step backwards for the graft-plagued nation's efforts to weed out corruption.

The Court was set up in 2003 to try graft cases and has sent scores of people to prison, including politicians, central bank officials and regional governors. President Susilo Bambang Yudhoyono, who first took office in 2004, has won praise at home and abroad for battling graft, a problem which has seriously dented foreign investor confidence in Indonesia over the past decade.

But some lawmakers and police have argued the powers of the Court and its sister body, the Anticorruption Commission, are too broad and could lead to abuses. Anticorruption advocates say some politicians fear the dragnet will move their way and want to hobble the campaign before it reaches them.

The Commission has broad powers to investigate and prosecute corruption cases, including wiretapping without a warrant. The Court has a reputation for handing down harsher sentences than Indonesia's regular justice system, which has been cited by Transparency International as one of the nation's most graft-ridden institutions.

The bill passed Tuesday allows the Court's staff of judges to include a majority from the regular justice system. Previously, the Court had to be staffed by a majority of non-career judges recruited from among practicing lawyers, university professors and retired prosecutors—a rule set because such a panel was seen to be more independent.

"The reputation of career judges for corruption cases in Indonesia is not good," said Eryanto Nugroho, a researcher at the Center for Indonesian Law and Policy Studies, an independent legal advocacy group.

The decision follows an effort by President Yudhoyono, after attending the Group of 20 summit in Pittsburgh, to drum up U.S. investment in Indonesia, one of the few economies expected to post positive economic growth this year.

Mr. Yudhoyono met business people in Boston over the weekend before giving a speech at Harvard University's John F. Kennedy School of Government. Trade Minister Mari Pangestu hosts an event Wednesday at Johns Hopkins University featuring presentations from senior Indonesian government officials and business figures.

Investors generally have grown more favorable toward Indonesia over the past year amid signs the nation is finally getting a handle on some of its biggest problems, including corruption and terrorism.

Any backtracking on those successes could curtail investor interest at a time when other Asian economies are recovering from the worst effects of the global economic slowdown. A spokesman for Mr. Yudhoyono wasn't immediately available for comment.

The bill was drafted by Indonesia's Ministry of Law and Human Rights and then debated in a parliamentary committee whose meetings aren't open to the public. All parties voted to pass the bill, but no politician has publicly taken credit for the bill, and no politician or party representative has acknowledged supporting the legislation.

Some politicians attempted to insert a clause into the bill that would have stripped the Commission of its power to prosecute graft cases at the Court, according to Nursyahbani Katjasungkana, a politician from the Islamic-based National Awakening Party, which is part of Mr. Yudhoyono's broad coalition government. She said her party and the Prosperous Justice Party, another Islamic-based coalition member, opposed the moves and that the clause was dropped. It wasn't possible to confirm her account.

The bill passed Tuesday also stipulated that all provinces must have corrupt-crimes courts within two years. Antigraft advocates say the deadline will be impossible to achieve without lowering standards, and fear that opponents of the anticorruption measures will use this as an opportunity to attack the special court system.

The system took another blow on Sept. 15, when Indonesian police named two senior officials of the Anticorruption Commission as suspects in a bribery case. Neither has been charged of a crime and both deny any wrongdoing. One of the two, Chandra Hamzah, a former litigation lawyer, is widely viewed as the driving force behind much of the Commission's successful work in recent years.

Police have confirmed the two are suspects but haven't made further comments about the case.

Tensions between the police and the Commission intensified in July after the Commission wiretappped the national police's head of criminal investigations, Susno Duadji, according to people familiar with the matter.

Write to Tom Wright at tom.wright@wsj.com

Duo Djoko Dibalik Kasus Cicak-Buaya (?)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengapa mereka mencekal dan kemudian mencabut pencekalan Joko Tjandra. Joko Tjandra dicekal karena diduga mengalirkan uang ke Arthalyta Suryani, terpidana penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan. Ternyata setelah diselidiki uang itu tidak mengalir ke Artalyta, tetapi ke sebuah yayasan berinisial KS. Itu sebabnya pencekalan itu dicabut. Artinya, Djoko tidak terkait dengan penyuapan Artalyta itu.

"Joker (Joko Tjandra) memberikan uang kepada Dirut PT Mulia Viadi Sutoyo dan Enang (kurir)," jelas salah satu Tim Pembela KPK, Ahmad Rifa'i. Uang senilai US$ 1 juta itu, kata dia kemudian diserahkan lagi ke pihak lain. "Diserahkan ke DS (menyebut nama seorang purnawirawan TNI) dari Yayasan KS," sambung Ahmad yang juga pengacara Chandra dan Bibit itu. Fakta ini, kata Ahmad, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan. (Vivanews.com)

DS adalah Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI dan KS adalah Yayasan Kesetiakawanan Sosial. Bersama sejumlah kawannya Djoko menjadi pembina yayasan itu. Karena DS adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam tim sukses salah satu capres dalam pemilu kemarin, ini membuka 'teori' konspirasi baru.

Uang $1 Juta itu tidak sedikit, dan nama Yayasan KS ini sedikit membingungkan. Di sebuah artikel di Vivanews.com, nama yayasan itu disebut tidak konsisten. Di bagian atas menyebut KS, tapi di bagian bawah menyebut Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, atau YKDK. Tentang YKDK bisa Anda lihat di sini, dan jelas menyebutkan nama Djoko Suyanto. Sementara tentang Yayasan KS, tidak ketemu web nya. Apakah itu dua yayasan berbeda, atau sama?

Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto sendiri membantah menerima US$ 1 juta dari Joko Soegiarto Tjandra. Sumbangan yang diterima adalah urusan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian. (Vivanews.com). Nah...

Untuk menambah seru imajinasi Anda tentang konspirasi baru yang mungkin ada, berikut ini saya co-pas kan Tim sukses SBY dalam Pilpres kemarin. Ulasan lain mengenai tim sukses SBY, juga ada di web lain, silakan klik link ini.

  1. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.
  2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.
  3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.
  4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.
  5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.
  6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.
  7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.
  8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.
  9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi.

Selamat berimajinasi! :D


Sumber : prajnamu di politikana.com