KAMI CICAK!

Setahun Mencari Buaya

2010-10-14T00:04:00.000-07:00

Oleh: Eryanto Nugroho *)

Agar persoalan Cicak vs Buaya tuntas, ada baiknya Presiden SBY untuk membaca ulang rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Pejabat yang terlibat perlu diberi sanksi. Mereka yang ikut dalam orkestra rekayasa, tak layak pegang kuasa dan perlu dibuat jera.

Satu tahun lalu, tepatnya pada tanggal 15 September 2009 sore, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam acara buka puasa bersama di Mabes Polri. Didampingi Kapolri Bambang Hendarso Danuri, acara ini rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadhan di Gedung Rupatama Mabes Polri. Presiden SBY saat itu baru saja terpilih kembali, dipercaya oleh sebagian rakyat karena dianggap bercitra positif dalam pemberantasan korupsi.

Acara buka puasa bersama hari itu sesungguhnya bernuansa ironi. Tak berapa jauh dari tempat Presiden bersantap, dua Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, tengah menjalani pemeriksaan atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Setelah diperiksa selama 14 jam, akhirnya mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka pada tengah malam.

Penetapan tersangka kedua Pimpinan KPK ini merupakan satu momen penting yang menarik untuk dijadikan penanda. Penetapan itu seolah mensahkan dugaan publik bahwa ada genderang perang yang sedang ditabuh, untuk memberantas para pemberantas korupsi ini.

Kini satu tahun telah berselang, kedua Pimpinan KPK itu masih juga berstatus sebagai tersangka. Segala hingar bingar dan desakan publik dalam drama Cicak vs Buaya seolah tinggal jadi kisah usang tahun lalu. Dibatalkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Pengadilan mengembalikan semua rentetan kejadian ke posisi awal.

Batalnya SKPP sendiri tidaklah terlalu mengherankan. Kejaksaan memang seperti dibiarkan melakukan akrobat teknis hukum dengan menerbitkan SKPP problematik yang menekankan alasan sosiologis, bukan ketiadaan bukti, sebagai dasar penghentian penuntutan.

Situasi kembali ke posisi awal ini tentunya secara nyata telah membuang banyak energi bangsa ini. Skandal rekayasa hukum ini telah memakan biaya, tenaga, dan waktu terlalu banyak.

Untungnya dalam perjalanan kasus ini gerakan pemberantasan korupsi masih punya sedikit nasib baik. Seperti kita semua saksikan, sejak Chandra dan Bibit dijadikan tersangka, satu demi satu indikasi kuat bahwa kasus ini adalah rekayasa kriminalisasi, terus terbongkar dan terkuak di depan mata publik.

Hentakan paling dahsyat tentu yang terjadi pada 3 November 2009. Mahkamah Konstitusi memutar rekaman suara Anggodo Widjojo yang diduga berkonspirasi dengan beberapa pihak untuk melakukan rekayasa kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK.

Namun rekaman Anggodo yang saat itu membuka mata dan telinga publik soal keberadaan mafia hukum ternyata efeknya tak bertahan lama. Rekomendasi Tim 8 bentukan Presiden pun terbengkalai. Hasil kerja Tim 8 yang jelas menggambarkan kasus ini penuh rekayasa dan merekomendasikan pada Presiden agar memberi sanksi kepada “pejabat-pejabat yang bertanggungjawab dalam proses hukum yang dipaksakan”, tak juga jelas dalam implementasi.

Tidak adanya langkah penyelesaian yang tuntas telah mengakibatkan timbulnya rasa kebuntuan dan ketidakpercayaan masyarakat pada penegakkan hukum yang adil. Masyarakat malah kemudian dihujani lagi dengan berbagai indikasi rekayasa baru seperti simpang siurnya pernyataan Kapolri dan Jaksa Agung tentang keberadaan rekaman yang disebut melibatkan Ade Rahardja Deputi Penindakan KPK.

Rasa keadilan masyarakat makin koyak ketika menyaksikan polisi sempat melawan perintah pengadilan untuk menyerahkan rekaman. Drama rekaman pun berakhir janggal setelah polisi menyatakan yang dimiliki polisi hanyalah catatan daftar telpon atau Call Data Record (CDR) yang bahkan tidak diketahui hubungan telepon itu milik siapa.

I.C.A.C (I Corrupt All Cops)

Berlandaskan kisah nyata yang dialami oleh The Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong, sutradara Wong Jing membuat film berjudul “I Corrupt All Cops”. Film yang diluncurkan tahun 2009 ini menceritakan kisah perjuangan pendirian lembaga pemberantasan korupsi di negeri itu. Tidak bisa tidak, menyaksikan film yang berkisah tentang resistensi dari lembaga kepolisian Hongkong yang sangat korup saat itu, akan langsung mengingatkan kita pada situasi di Indonesia.

Film ini berkisah tentang busuknya kepolisian Hongkong pada tahun 70an. Dipimpin oleh Inspektur polisi Lak Chui (diperankan Tony Leung Ka-Fai), kesewenang-wenangan dan rekayasa merajalela. Kaki tangan Inspektur Lak, Gold (Wong Jing) dan Unicorn Tang (Anthony Wong Chau Sang), bisa memeras, menangkap, maupun menyiksa orang sesuka hati. Salah satu korban penyiksaan ini adalah Bong (Alex Fong) yang bersumpah akan menegakkan keadilan dan di kemudian hari bergabung dengan ICAC.

Film ini bisa menjadi bahan referensi dan refleksi kita dalam melihat konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Menyaksikan kisah polisi Unicorn Tang yang kemudian dibuang dan diasingkan karena pecah kongsi dengan Inspektur Lak, pasti langsung mengingatkan kita kepada Komjen Pol. Susno Duadji.

Unicorn Tang akhirnya direkrut oleh ICAC dan mengembangkan teknik interogasi ICAC berdasarkan “cara-cara kotor” yang ia pelajari di kepolisian. Pada bagian kisah ini, kita tahu nasib Susno Duadji berbeda.

Orkestra Rekayasa

Terang bahwa kebobrokan penegakkan hukum yang korup merupakan hasil dari banyak aktor dan proses yang berjalin kelindan. Jalinan pendukung korupsi ini kompak saling dukung dan saling menimpali. Dari rekaman konspirasi yang diputar di Mahkamah Konstitusi kita bisa melihat adanya jalinan korup yang rapat dan terencana. Ada lebih dari sepuluh nama yang muncul ataupun disebut dalam rekaman yang menghebohkan itu, termasuk nama Presiden SBY.

Semua kehebohan tahun lalu itu seperti menguap hilang disapu angin. Masyarakat seperti dipaksa untuk lupa. Masyarakat seakan diminta percaya bahwa semua jalinan rekayasa ini berujung hanya pada Anggodo Widjojo dan Susno Duadji semata.

Dari segenap fakta yang ada, bisa kita lihat bahwa nyanyian rekayasa dalam kasus ini bukan hanya duet mereka berdua. Rekayasa ini lebih mirip suatu orkestra sumbang yang kacau di tengah jalan. Selayaknya suatu orkestra, tentu ada banyak pihak yang terlibat. Dalam orkestra rekayasa ini, Susno Duadji mungkin dulu sempat pegang satu-dua instrumen penting, tapi jelas ia bukanlah sang konduktor.

Seandainya kisah Cicak vs Buaya ini difilmkan seperti kisah ICAC, mungkin film itu akan kebingungan di bagian akhir. Dalam film versi Indonesia, mungkin kita harus menerima akhir film yang menggambarkan Inspektur Lak dan gerombolannya pensiun dengan tenang, kaya raya, tanpa pernah harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. And the crocodilles lived happily ever after, begitu mungkin teks penutup pada bagian akhir film versi kita.

Agar persoalan Cicak vs Buaya tuntas, ada baiknya Presiden SBY untuk membaca ulang rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Pejabat yang terlibat perlu diberi sanksi. Mereka yang ikut dalam orkestra rekayasa, tak layak pegang kuasa dan perlu dibuat jera.

Kini Jaksa Agung Hendarman telah diberhentikan dengan hormat untuk satu sebab lain, Kapolri Bambang Hendarso Danuri pun akan menyusul segera dengan pensiun normal. Lantas siapa yang bertanggungjawab atas semua rekayasa ini?

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum saat ini merupakan suatu permasalahan yang harus dianggap serius oleh kita semua. Ketika sistem evaluasi dan pengawasan pejabat publik tidak berjalan dengan baik, publik harus terus berdayakan diri untuk desakkan standar profesionalisme dan akuntabilitas pejabat publik yang baik.

Kita perlu bangun garis pembeda yang tegas, antara pejabat publik yang baik dan pejabat publik yang ciderai mandat rakyat. Mengutip sindiran Presiden SBY kepada KPK yang diucapkan tiga bulan sebelum Chandra dan Bibit menjadi tersangka: Power must not go unchecked.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif PSHK – Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

Sumber: hukumonline.com

Pernyataan Sikap Bersama - Pelecehan terhadap Kekuasaan Kehakiman

2010-08-03T04:13:00.000-07:00

Pernyataan Sikap Bersama

LeIP-PSHK-MTI-ICW-ILR

Pelecehan terhadap Kekuasaan Kehakiman:

Penolakan Polri soal Pembukaan Rekaman AR-AM di Pengadilan Tipikor

Hari ini, Bareskrim Polri semakin menunjukkan dirinya sebagai institusi otoriter dengan menolak perintah pengadilan tipikor untuk menghadirkan rekaman pembicaraan antara AR–AM di hadapan pengadilan tipikor Jakarta. Penolakan tersebut merupakan pelecehan (contempt of court) terhadap kekuasaan kehakiman oleh institusi kepolisian. Wibawa Pengadilan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang menurut konstitusi merupakan kekuasaaan yang merdeka telah diruntuhkan oleh institusi kepolisian, hal ini meneguhkan posisi kepolisian sebagai salah satu lawan terberat bagi gerakan pemberantasan korupsi.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah memerintahkan penuntut untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan antara AR dan AM di Sidang pengadilan Tipikor hari ini melalui Surat Penetapan Pengadilan Tipikor No. 13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 21 Juli 2010. Pemutaran rekaman hasil penyadapan ini diperlukan untuk membuktikan hubungan adanya tindak pidana penyuapan yang dituduhkan kepada AW, lebih jauh lagi, pemutaran rekaman ini adalah salah satu jawaban atas upaya rekayasa kriminalisasi dua pimpinan KPK yang sudah memasuki babak baru. Namun, Rekaman yang digadang-gadang oleh Polisi sebagai bukti adanya upaya pemerasan oleh dia pimpinan KPK tersebut tidak kunjung diputar. Bahkan Kabareskrim menyatakan hendak menguji terlebih dahulu apakah perintah pengadilan tersebut melanggar undang-undang atau tidak!

Tindakan Kepolisian yang ingin menguji terlebih dahulu apakah perintah pengadilan tersebut melanggar undang-undang atau tidak serta relevan atau tidak dengan perkara tersebut jelas telah menunjukkan perbuatan yang melecehkan Kekuasaan Kehakiman. Apa jadinya negeri ini jika pengadilan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman dapat dilecehkan sedemikian rupa oleh Institusi negara dalam cabang kekuasaan lainnya? Bukankah Presiden sebagai ‘atasan’ dari Kepolisian selalu mennyatakan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum? Dalam Negara Hukum maka kekuasaan hukum tertinggi tentunya berada pada Kekuasaan Kehakiman, bukan Kepolisian. Tidak pada tempatnya kepolisian menguji apakah perintah pengadilan telah sesuai dengan hukum atau tidak!

Perbuatan Institusi kepolisian yang menolak perintah pengadilan tipikor dan mempertanyakan keabsahan perintah dari pengadilan tipikor tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu, kami menyatakan:

Perbuatan Polri yang menolak perintah Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tipikor Jakarta merupakan bentuk pelecehan terhadap kekuasaan kehakiman (contempt of court);
Mendesak Polri untuk segera menyerahkan hasil rekaman yang diperintahkan oleh pengadilan tipikor atau memperjelas keberadaan rekaman tersebut, ada atau tidak pernah ada.

catatan: Link Berita terkait : http://www.detiknews.com/read/2010/08/03/080519/1412239/10/kabareskrim-permintaan-rekaman-ade-ari-belum-bisa-dipenuhi

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Indonesia Legal Roundtable (ILR)

MASIK KURANG JELAS?

2010-06-22T20:01:00.001-07:00

T.S.D.A

2010-06-17T02:17:00.000-07:00

Terus bergulirnya Dana Aspirasi Rp 15 Miliar, atau total Rp 8,4 dalam pembahasan Banggar adl bukti kebebalan elit politik, sikap inkonsistensi partai2 & bukti penipuan elit utk merampok uang rakyat. hhhhh..

Jika betul, anggota DPR peduli dengan rakyat di daerah. Rakyat di kantong-kantong kemiskinan. Ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah. Seharusnya anggota DPR dapat melakukan tindakan politik yang lebih berani, jantan dan menunjukan wibawa sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Yang dimaksud dengan dana aspirasi seharusnya seluruh APBN yang nilainya Rp 1.009 triliun. Artinya, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR harus mempu mengarahkan total APBN untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan konstituen, memperbaiki pelayanan publik, akses pendidikan dan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi rakyat. Terutama rakyat miskin.

Pertanyaannya, jika DPR menganggap bahwa dana aspirasi itu hanya Rp 8,4 triliun, lantas untuk siapa APBN sebesar Rp 1000 triliun? Hal ini terbukti bahwa anggota DPR lemah, picik dan bodoh. Karena bagian terbesar dari anggaran dibiarkan untuk membiayai birokrasi yang gemuk, korup, dan lamban. DPR juga membiarkan anggaran lebih besar untuk kepentingan Kroni Parpol, Kroni Birokrasi dan para pemburu rente. Termasuk banyak anggota DPR yang datang dari kalangan pengusaha.

Dengan hanya mengusulkan Rp 15 miliar di bawah kekuasaan diskresional anggota DPR, terbukti bahwa Anggota DPR hanya peduli akan dirinya sendiri. Jauh dari gembar-gembor peduli rakyat. Peduli konstituen. Apalagi peduli daerah. Anggota DPR hanya menggunakan nama rakyat untuk dapat merampok anggaran negara untuk kepentingan kantong pribadi, membesarkan jaringan tradisional partai dan mengganti ongkos kampanye.

Daripada anggota DPR harus meminta tambahan alokasi dari APBN sebesar Rp 8,4 triliun. Daripada anggota DPR harus mengemis dan mengais dari sisa anggaran. Menjadi cengeng dan terhina karena tidak mampu berjuang untuk rakyat. Daripada anggota DPR harus merampok dan korupsi untuk mengganti uang kampanye.

Oleh : Illian Deta Arta Sari

Bibit-Chandra Tersangka Lagi

2010-04-19T22:40:00.000-07:00

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan
Selasa, 20 April 2010 | 03:45 WIB

Jakarta, Kompas - Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Senin (19/4), kembali berstatus sebagai tersangka. Bahkan, berkas perkara keduanya harus dilimpahkan ke pengadilan sesuai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hari Senin, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Nugroho Setyadi, memutuskan menerima permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo. Tersangka kasus upaya penyuapan dan menghalangi penyelidikan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mempraperadilankan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) dari kejaksaan terhadap Bibit dan Chandra. Pimpinan KPK itu sebelumnya diduga menerima suap dan melakukan upaya pemerasan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP adalah sosiologis masyarakat.

Menurut hakim, aspek sosiologis tak pernah menjadi alasan untuk penerbitan SKPP. Anggodo juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan itu sehingga permohonannya dikabulkan. Kejaksaan diperintahkan segera melimpahkan berkas Chandra dan Bibit ke pengadilan.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR, T Gayus Lumbuun, menilai, putusan PN Jakarta Selatan itu kian menguatkan bahwa memang ada yang kurang tepat saat kejaksaan menyatakan berkas perkara Bibit dan Chandra sudah lengkap. ”Padahal, masih ada missing link, yaitu orang yang diduga menyerahkan uang kepada Bibit dan Chandra. Ini, kan, belum ketemu,” katanya.

Menurut Gayus, Jaksa Agung Hendarman Supandji tak pernah memberikan jawaban soal missing link itu. Akibatnya, bisa diduga, penerbitan SKPP terhadap kasus Bibit dan Chandra adalah berdasarkan kompromi, bukan hukum, sehingga bisa dipatahkan dalam praperadilan.

Upayakan banding

Secara terpisah, Senin di Jakarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengemukakan, masih ada upaya banding terhadap putusan PN Jakarta Selatan itu. Selain menggugat kejaksaan, Anggodo yang diwakili kuasa hukumnya, Bonaran Situmeang, juga menggugat kepolisian.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menambahkan, kejaksaan dipastikan melakukan upaya banding terhadap putusan PN Jakarta Selatan itu. Banding akan dilakukan setelah kejaksaan menerima salinan putusan.

Bonaran mengatakan, putusan PN Jakarta Selatan itu bukan untuk Anggodo, melainkan kemenangan hukum. ”Ternyata hukum masih bisa berdiri tegak di Indonesia. SKPP tak bisa digunakan untuk menghentikan berkas perkara yang lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan, seperti berkas perkara Bibit dan Chandra,” kata dia.

Sebaliknya, KPK berharap kejaksaan konsisten dengan sikap mereka saat mengeluarkan SKPP dengan mengajukan upaya banding. ”Kita tentu hormati proses hukum. Dalam perkara ini KPK bukan termohon. Termohon adalah kejaksaan,” tutur Kepala Biro Hukum KPK Khaidir Ramli.

Bibit menambahkan, ia dalam posisi pasif dalam kasus ini. ”Mudah-mudahan kejaksaan melakukan banding. Yang jelas, kasus yang dituduhkan ke saya itu rekayasa,” ujarnya.

Bibit menambahkan, siapa pihak yang merekayasa sudah jelas kelihatan pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 3 November 2009.

Mantan kuasa hukum Chandra dan Bibit, Bambang Widjojanjo, mengatakan, proses peradilan yang memenangkan Anggodo mengabaikan fakta hukum yang didapat secara jelas di MK. ”Di MK jelas ada keterlibatan Anggodo dalam mengkriminalkan Bibit dan Chandra,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, praperadilan harus diimbangi dengan sikap KPK untuk menuntaskan upaya penyuapan dan menghalangi penyidikan korupsi dengan Anggodo sebagai tersangkanya.

Ia juga berharap kejaksaan dalam waktu dekat melakukan banding. Bibit dan Chandra selaku pihak ketiga tak dapat melakukan upaya hukum langsung terhadap putusan praperadilan itu.

Delegitimasi KPK

Bambang juga mengkhawatirkan implikasi putusan praperadilan itu adalah delegitimasi terhadap KPK kian nyata.

Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Teten Masduki menilai, diterimanya praperadilan Anggodo akan membawa konsekuensi ke kinerja KPK. ”Dari segi waktu dan pikiran, Bibit dan Chandra akan disibukkan lagi dengan proses hukum kasusnya,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Teten, harus dipikirkan solusinya secara obyektif oleh pimpinan dan internal KPK. ”Ada kecurigaan pelemahan KPK pascakasus Miranda S Goeltom (dugaan suap kepada anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia) dan Bank Century, biarkan pimpinan KPK dan jajaran internalnya untuk menentukan sikap apakah perlu menambah pimpinan baru atau tidak. Untuk menjaga independensi KPK, semua pihak harus menghormati putusan KPK ini,” papar Teten.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengungkapkan, putusan PN Jakarta Selatan harus dihormati karena pengadilan adalah lembaga yang merdeka, tidak bisa diintervensi kekuasaan mana pun, tetapi ia akan mempelajari putusan itu.

Menurut Denny, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyimak pemberitaan terkait putusan PN Jakarta Selatan itu. Kalau memang perlu, Presiden akan memberikan tanggapannya melalui juru bicara.

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, berharap kinerja KPK tidak banyak terganggu setelah PN Jakarta Selatan, Senin, membatalkan SKPP terhadap Bibit dan Chandra. Kasus ini jangan sampai membuat KPK disibukkan dengan dirinya sendiri lalu melalaikan pengusutan sejumlah kasus, seperti Bank Century. KPK tetap harus bekerja hingga kemungkinan adanya upaya pelemahan KPK di balik kasus itu dapat digagalkan.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempersilakan kejaksaan mengajukan banding atas putusan pengadilan itu. Jika putusan dinilai tidak sesuai hukum, Komisi Yudisial bisa melakukan eksaminasi dan publik melakukan penilaian. (idr/aik/nwo/sf/day/tra)

Makelar di Markas Besar

2010-04-11T22:19:00.000-07:00

Wahyu Dhyatmika, Maria Hasugian (Jakarta), S.G. Wibisono (Balikpapan), Jupernalis Samosir (Pekanbaru)

KANTOR PT Fankhaus Far East di Gedung Selmis, tepat di sebelah stasiun kereta api Tebet, Jakarta Selatan, tampak lengang. Kaca gelap dan pintu gulung membuat penampilan kantor konsultan manajemen itu kontras dengan hiruk-pikuk deret an warung soto dan penjual bakso di kanan-kirinya. Tidak ada penanda apa pun di depannya. Hanya tempelan stiker merah menyala berlambang panah dengan tulisan ”Bareskrim”.

Para penyewa ruangan di perkantoran Selmis mengenal pemilik Fankhaus sebagai ”Pak Jenderal”. Seorang anggota staf di satu kantor fi rma hukum di sana bahkan menjelaskan kantor itu biasa dijaga polisi militer. ”Dia memang sudah lama di sini,” katanya. Tapi, Jumat pekan lalu, hanya ada dua pria penunggu kantor itu. Saat Tempo masuk, ruang depan kantor itu kosong melompong dan berdebu.

Di ruangan sebelah, bertumpuk-tumpuk kursi, meja, buku, dan perabot lain. Semua barang itu ditumpuk sekena nya, membuat ruangan mirip gudang penyimpanan. Bahkan kemeja dan kaus digantung di sana-sini. Sekilas, sulit untuk percaya bahwa kantor itu milik seorang bekas diplomat yang dikenal dekat dengan petinggi hukum di negeri ini: Sjahril Djohan.

”Lagi sepi, Mas,” kata si penjaga kantor, pria kurus tinggi dengan rambut sedikit gondrong, saat ditanya soal kondisi kantornya yang mengenaskan. Setelah menanyakan maksud kedatangan Tempo, dia menghubungi seseorang melalui telepon. Lima menit kemudian, telepon berdering.

”Pak Sjahril tidak ada,” kata suara di seberang. Suara perempuan bernada tegas. Dia lalu setengah memerintah, ”Tinggalkan saja nomor telepon Anda, nanti saya hubungi.” Telepon ditutup. Tak sampai semenit, mendadak telepon berdering lagi. Perempuan yang sama di ujung telepon. ”Nama saya cuma untuk Anda. Jangan sebut-sebut nama saya.”

WAJAH Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji mendadak tegang. ”Saya sudah menghitung risiko tindakan saya,” katanya. ”Mati pun saya tidak takut,” katanya lagi. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI ini memandang wajah para anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di sekelilingnya, dengan sorot mata tajam. Keringat bercucuran di keningnya.

Kamis pekan lalu, setelah sempat tiarap beberapa saat, didampingi belasan pengacara, Susno muncul di Senayan. Sepekan sebelumnya, pria asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, ini memang sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke parlemen. ”Soalnya, klien saya mau diadili secara in absentia di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri,” kata kuasa hukum Susno, Henry Yosodiningrat.

Di tengah pertemuan dengan Komisi Hukum inilah Susno meledakkan ”bom nuklir”-nya yang kedua. Mafi a hukum dalam kasus Gayus Tambunan yang ia ledakkan sebelumnya tak hanya beraksi sekali. Kelompok yang sama bermain dalam kasus pidana PT Salmah Arwana Lestari di Pekanbaru.

”Andi Kosasihnya sama, Haposannya sama, jaksanya sama, dan Mr X-nya juga sama,” kata Susno. Nilai kasus ini jauh lebih besar daripada kasus Gayus Tambunan yang ”hanya” Rp 28 miliar. Modal awal perusahaan itu mencapai Rp 100 miliar dengan investasi tambahan berupa bibit ikan arwana dan tenaga ahli senilai Rp 32 miliar. Menurut Susno, modus permainan makelar kasus dalam perkara PT Salmah Arwana adalah meng ubah kasus perdata menjadi pidana.

Tak hanya menyebut nama dan kasus baru, Susno membongkar jejaring makelar kasus di Trunojoyo, markas besar hamba wet. Mr X dekat dengan MP, jenderal bintang tiga di kepolisian. Setelah sempat diprotes kanankiri karena menyamarkan tokoh-tokoh kunci ini dengan inisial, Susno akhirnya mengalah. Dia membuka identitas terang X dan MP dalam rapat tertutup.

Seusai rapat, sejumlah politikus membenarkan bahwa yang dimaksud Susno sebagai Mr X adalah Sjahril Djohan, sementara MP adalah Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara, mantan Wakil Kepala Polri. Pagipagi, Makbul sudah membantah. ”Segala aktivitas SJ tidak ada kaitannya dengan saya,” tulis Makbul dalam pesan pendek yang disebarkan kepada jurnalis.

Tak hanya diduga piawai memelintir kasus, jejaring makelar kasus yang dipimpin Sjahril ini dituding punya kekuasaan luar biasa besar. Mereka bisa memindahkan pejabat polisi yang menolak bekerja sama. Begitu Susno membeberkan peran Sjahril, informasi pun mengalir. Satu sumber Tempo berbisik, Sjahril Djohan bermain dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penyerobotan lahan pertambangan milik Porodisa oleh Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur, dua tahun lalu.

Jejak Haposan dan kawan-kawan juga tercium dalam kempisnya kasus dugaan suap atas Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar yang diungkap Komisaris Besar Tubagus Irman Santosa, berkaitan dengan penyidikan kasus L/C bodong BNI, empat tahun lalu. Saat itu, Haposan adalah kuasa hukum Irman. Kasus itu menguap karena kurang bukti.

Komplotan ini juga dituduh bermain dalam pencairan fulus milik Tommy Soeharto di BNP Paribas senilai US$ 10 juta pada 2007. Pencairan ini mulus berkat bantuan para pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketika itu, Haposan dituduh mencoba memeras kuasa hukum Tommy, Hidayat Achyar (lihat ”Bancakan Laporan Bocor”).

Tak aneh jika anggota Komisi Hukum terpesona mendengar cerita Susno. ”Jaringan mafi a ini melibatkan seluruh institusi penegak hukum. Semua datanya ada di Pak Susno,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani. ”Kalau benar Mr X adalah sutradaranya, ini adalah kejahatan paripurna dari hulu sampai hilir.”

TIDAK mudah masuk ke kawasan penangkaran ikan arwana milik PT Salmah Arwana Lestari di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, sekitar 40 kilometer di utara Pekanbaru. Tiga orang petugas keamanan melarang siapa pun mendekat. ”Tidak punya izin tidak boleh masuk,” kata satu petugas berbadan kekar.

Total ada 34 kolam ikan di lokasi peternakan arwana seluas 20 hektare itu. Pagar kawat setinggi tiga meter membatasi orang yang ingin mendekat. Peternakan itu juga dilengkapi laboratorium pembibitan dan pembesaran ikan arwana.

Perkara pidana yang membelit perusahaan ini berawal dari pecah kongsinya dua pemilik PT Salmah: Anwar Salmah alias Amo, 61 tahun, pengusaha lokal di Riau, dan Ho Kian Huat, pengusaha asal Singapura. Pada 1992, mereka sepakat bekerja sama mendirikan perusahaan bernama CV Sumatera Aquaprima—belakangan berganti nama menjadi PT Sumatera Aquaprima Buana.

Dalam skema kongsi ini, Ho Kian Huat menyiapkan modal usaha serta mendatangkan bibit dan induk ikan arwana dari Singapura, sementara Amo menyiapkan lokasi di Indonesia. Total dana yang digelontorkan Ho Kian saat itu sekitar Rp 130 miliar. Pada 1993, dia juga mengirim sekitar 1.500 anak ikan arwana, jenis super red, cross back golden, dan golden red, untuk dikembangbiakkan di Pekanbaru. Kerja sama berjalan mulus sampai sepuluh tahun. Amo mengembangbiakkan ikan-ikan arwana, sementara Ho Kian menjualnya ke Cina, Jepang, Amerika, dan Eropa dengan bendera per usahaannya sendiri, Rainbow Aquarium. Sengketa muncul pada 2002 saat Amo memutuskan jalan sendiri dan mulai potong kompas: menjual langsung arwana ke Jepang.

Ho Kian, yang merasa ditipu, mengadukan Amo ke Mabes Polri dengan tuduhan penggelapan. Pengacara yang membantu Ho Kian untuk perkara ini adalah Haposan Hutagalung. Pada Maret 2008, pengacara Amo, Johny Irianto, balik melaporkan Ho Kian ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. ”Kami tidak mau dituding melakukan penggelapan,” kata Johny.

Amo juga menggugat Ho Kian secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahun lalu, majelis hakim memenangkan Amo dalam sengketa ini. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di sini kejanggalan mulai muncul. Johny mengaku heran mengapa polisi ngotot meneruskan kasus pidana yang dilaporkan Ho Kian. ”Padahal, dengan adanya keputusan perdata yang memenangkan kami, seharusnya kasus pidananya batal demi hukum,” katanya.

Keanehan inilah yang juga dicium Susno. ”Sejak awal, saya yakin ini kasus perdata,” kata Susno Duadji saat bersaksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menilai tidak ada alasan untuk menindaklanjuti pengaduan pidana Ho Kian. Pengaduan Ho Kian dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Ketika kasus ini terjadi, Susno belum menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal, melainkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi membantah tudingan Susno soal makelar kasus dalam perkara ini. ”Kasus pidana yang diadukan Ho Kian memang sudah lengkap, tapi kasus yang diadukan Amo juga kami proses,” kata Ito. ”Kita uji saja nanti di pengadilan. Kalau lemah, pasti ada rekayasa,” katanya.

SELAIN bisa mengubah kasus perdata menjadi pidana, trio makelar kasus Sjahril Djohan dkk dituding bisa menyulap kasus pidana menjadi perdata. Kasus dugaan penyerobotan la han pertambangan di Kalimantan Timur milik PT Porodisa Trading and Industrial oleh PT Kaltim Prima Coal disebut-sebut sebagai contohnya. Kasus ini mencuat pada 2008 ketika Porodisa mengadukan tindakan Kaltim Prima Coal membuka enam kawasan pertambangan di area hutan seluas

8.480 hektare yang mereka kuasai. Ketika itu, lembaga advokasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup, menuding anak perusahaan Bumi Resources itu tidak mengantongi izin hak pemanfaatan hutan. ”Seharusnya KPC mengurus izin ini terlebih dahulu,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Izal Wardana saat kasus ini mulai mencuat.

Pengaduan Porodisa ditanggapi baik oleh polisi. Kepala Polda Kalimantan Timur saat itu, Inspektur Jenderal Indarto, menetapkan Manajer TambangKaltim Prima Coal R. Utoro sebagai tersangka. Namun mendadak angin berbalik pada Agustus 2008.

Indarto dicopot dua bulan sebelum pensiun dan digantikan Inspektur Jenderal Andi Masmiyat. ”Sejak itu, penanganan kasus KPC mandek,” kata Izal. Tak hanya mandek. Begitu dilantik, Kepala Polda yang baru langsung mencabut status tersangka Utoro. Tiga bulan kemudian, Masmiyat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk kasus Kaltim Prima Coal. ”Ini hanya masalah perdata,” katanya ketika itu.

Indarto sendiri, kini pensiun, menolak berkomentar soal insiden itu. ”Itu sudah dua tahun lalu,” katanya pekan lalu. Dia mengaku kenal dengan Sjahril Djohan. ”Waktu saya masih di Bareskrim, dia sering ada di sana,” ujarnya. Seorang sumber Tempo menduga Sjahril Djohan berperan dalam pencopotan Indarto. Soal ini, Indarto justru yang membantah. ”Pencopotan saya adalah kewenangan penuh Kapolri,” katanya kalem.

PENGACARA Haposan, John Panggabean, tidak terima kliennya disebut sebagai makelar kasus. ”Ini pembunuhan karakter,” katanya saat ditemui Jumat pekan lalu. Menurut John, Haposan adalah advokat berpengalaman yang rekam jejaknya lurus. ”Dia menerima semua perkara, dari yang tidak ada duitnya macam kasus mutilasi anak jalanan sampai kasus korupsi BNI,” ujarnya. Karena itulah nama Haposan bertebaran dalam kasus-kasus besar. ”Jaringannya memang luas,” katanya. ”Masak karena itu dia dituduh sebagai makelar kasus?” Menurut John, peran Haposan dalam kasus Gayus Tambunan juga semata-mata untuk membela kliennya.

”Dia tidak terlibat merekayasa pengakuan Andi Kosasih,” ujarnya. Ketua Persatuan Advokat Indonesia Otto Hasibuan, yang juga ketua tim kuasa hukum Haposan, balik menuding polisi tidak cermat menyusun sangkaan atas kliennya. ”Kalau dia turut serta menyuap, siapa yang disuap? Tolong beri tahu saya,” katanya keras. Meski menolak semua tuduhan, tim pembela Haposan membenarkan satu hal: Haposan memang kenal dengan Andi Kosasih. ”Mereka kenal saat menangani kasus PT Salmah Arwana Lestari,” kata John Panggabean. Namun dia tak bisa memerinci bentuk kerja sama Andi dan Haposan saat itu.

Kuasa hukum Andi Kosasih, O.C. Kaligis, belum mau banyak berkomentar soal kliennya. Telepon dan pesan pendek Tempo tidak berbalas. ”Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan,” katanya kepada sejumlah jurnalis, dua pekan lalu. Andi Kosasih disangka terlibat dalam kongkalikong yang membebaskan Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Pajak Golongan IIIa yang memiliki rekening Rp 28 miliar.

Dari tiga tertuduh komplotan makelar kasus yang dibongkar Susno, memang tinggal Sjahril Djohan yang belum
jelas sosoknya. Ada kabar, eks diplomat yang dikenal punya kemampuan intelijen ini sudah mengungsi ke Perth, Australia. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, yang pernah mengangkat Sjahril sebagai anggota staf ahli Kejaksaan Agung pada 2001, mengaku tak yakin akan akurasi tuduhan Susno. ”Tidak masuk akal,” katanya pekan lalu. ”Saya kenal dia sebagai pribadi berkarakter baik.”

Seorang pejabat yang menolak disebut namanya membenarkan. ”Sjahril Djohan membantu polisi mengungkap kasus korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, kasus manipulasi tiket di Kementerian Luar Negeri, dan banyak kasus korupsi lain,” katanya. Tujuh tahun lalu, namanya pernah dimuat majalah Tempo karena mengungkap aset-aset yang ditinggalkan koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Hendra Rahardja, di Australia.

Ketika itu, Tempo sempat mewawancarainya di kantor PT Fankhaus di perkantoran Selmis, Tebet. Saat pekan lalu Tempo datang lagi ke sana, staf Sjahril masih ingat pada wawancara itu. ”Semua ini salah besar,” kata si penjaga kantor sambil memukul tumpukan koran keras-keras. Hampir semua media hari-hari ini memang memuat besar-besar tuduhan Susno soal peran Sjahril Djohan sebagai makelar kasus. Ia melanjutkan, ”Tunggu saja penjelasan dari pengacara Pak Sjahril.”

Sumber : Tempo Interaktif

Dengan "Mug", Kita Berjuang!

2010-02-02T02:53:00.000-08:00

Minggu, 31 Januari 2010 | 03:48 WIB

Mug bukan cuma tempat air minum. Bukan sekadar pajangan. Bukan hanya koleksi. Namun, juga bisa menjadi media menuangkan dan memperjuangkan sikap.

Cara sosialisasi menggunakan mug atau cangkir beberapa waktu terakhir dilakukan Indonesia ICW. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lain, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau digarap sendiri, semula mug mengusung tema ”Cicak” atau Cintai Indonesia Cintai Antikorupsi. Mengambil momen kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebagai media advokasi pemberantasan korupsi, mug warna putih bergambar Cicak diluncurkan.

Mug bertema ”Cicak” diluncurkan pertengahan 2009 dan mendapat sambutan hangat. Tak hanya dari aktivis LSM, tapi publik pun juga tertarik dan memesan mug yang penjualannya dikelola Sekretaris ICW Nurhayati. Semula penjualan hanya dari mulut ke mulut, lalu melalui Facebook. Hasilnya fantastis.

Illian Deta Arta Sari, aktivis ICW, mengungkapkan, salah satu peran ICW dalam pemberantasan korupsi adalah melalui advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. ”Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya melalui barang semacam ini,” katanya.

Barang itu adalah pin, mug, dan kaus. Mug menjadi favorit karena harganya terjangkau, yakni Rp 25.000-Rp 30.000, dan desain beragam. Kaus harganya Rp 55.000-Rp 60.000, antara lain bertuliskan ”Rakyat Dibungkam Demokrasi Mati” dan ”Tidak Takut Bicara” pun laku.

Desain mug berkembang. Isu yang diusung bertambah, di antaranya penolakan tentang pembungkaman, adili koruptor, tragedi Mei 1998, dan pengungkapan pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Gambar dan tulisan yang dicetak di permukaan mug berasal dari beragam sumber, seperti foto, mural, dan karikatur. ”Banyak yang memberikan karyanya secara gratis. Niatnya sama, dedikasi untuk perjuangan bersama,” kata Illian.

Mereka yang sukarela memberikan desainnya, antara lain Andika Gunadarma untuk Cicak, Ismail memberikan beberapa seri komik dengan tokoh Sukribo, Arief Adityawarman untuk Tragedi Mei 1998, dan Suciwati untuk foto almarhum suaminya, Munir.

Hingga saat ini, setidaknya ada 20 desain mug dan 14 desain kaus yang digunakan untuk mengajak masyarakat menyatakan sikap. Bentuk dan koleksi mug kian beragam dan berwarna-warni, begitu juga dengan kaus. Meski demikian, Illian menampik penjualan mug dan kaus itu berorientasi bisnis.

”Cara apa pun dapat digunakan untuk menggugah kesadaran masyarakat. Ini salah satunya. Siapa pun dapat ikut serta. Bersyukur, banyak yang tertarik berperan,” ujar Illian.

Ismail, dengan tokoh karyanya bernama Sukribo dan muncul setiap hari Minggu di harian Kompas, menyebutkan, ia tidak mempermasalahkan karyanya yang dicetak di mug oleh ICW. Baginya, perannya dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dapat melalui berbagai cara, termasuk mempersilakan karyanya dicetak di mug.

”Sepanjang untuk kebaikan, tidak masalah. Saya kan tidak mungkin berjuang, misalnya dalam pemberantasan korupsi dengan cara seperti teman-teman itu. Uang juga tidak ada. Saya bisa gambar, ya itu yang saya bisa,” kata Ismail, Selasa (26/1).

Ismail sempat menjawab lupa saat ditanya, berapa banyak karyanya yang dicetak di mug dan digunakan sebagai sarana advokasi masyarakat itu. ”Berapa, ya? Mungkin tujuh,” ujarnya.

Jaleswari Pramodhawardani, peneliti LIPI, adalah salah satu pembeli mug yang dijual ICW. Ia tertarik membeli karena mug itu bukan sekadar mug seperti yang dijual di toko.

”Mug itu seperti simbol sikap, semangat, atau perjuangan kita. Misalnya, memuat hal-hal yang sedang didesakkan saat ini dan mengingatkan kita terhadap sesuatu,” kata dia.

Jaleswari yang banyak menyikapi secara kritis soal pertahanan mengaku membeli 15 mug, yang harga satuannya Rp 25.000. Sebanyak 10 mug bertema Tragedi Mei 1998 dan lima mug bertema Cicak. Selain menunjukkan sikap, membeli mug juga menjadi bentuk dukungan finansial terhadap perjuangan yang saat ini sedang dilakukan. ”Sosialisasi gagasan perlu dana,” paparnya. (dewi indriastuti)

Sumber : Kompas-cetak | Foto : TOTOK WIJAYANTO

Pameran Seni Anti Korupsi

2009-12-16T02:11:00.001-08:00

MOsi Tidak Percaya - Efek Rumah Kaca

2009-12-08T18:17:00.000-08:00

Cicak Lawan Buaya

2009-12-05T20:44:00.000-08:00

Oleh Teten Masduki

Kau seperti bis kota atau truk gandengan
Mentang-mentang paling besar klakson sembarangan
Aku seperti bemo atau sendal jepit
Tubuhku kecil mungil biasa terjepit
Pada siapa ku mengadu?
Pada siapa ku bertanya?
Kau seperti buaya atau dinosaurus
Mentang-mentang menakutkan makan sembarangan
Aku seperti cicak atau kadal buntung
Tubuhku kecil merenghil sulit dapat untung
Pada siapa ku mengadu?
Pada siapa ku bertanya?
Mengapa besar selalu menang?
Bebas berbuat sewenang-wenang
Mengapa kecil s’lalu tersingkir?
Harus mengalah dan menyingkir
Apa bedanya besar dan kecil?
Semua itu hanya sebutan
Ya, walau di dalam kehidupan
Kenyataannya harus ada besar dan kecil

Lirik lagu “besar dan kecil” yang ditulis Iwan Fals dan Naniel pada tahun 1992 itu barangkali tetap relevan untuk mengekspresikan perasaaan keadilan masyarakat saat ini yang tengah terluka oleh kepongahan penguasa. Rakyat yang sedang marah karena KPK, simbol perlawan-an korupsi, tengah dianiaya.
Saya tidak tahu apakah lagu itu juga yang mengilhami Kabareskrim Polri Susno Duaji yang melontarkan istilah, “Cicak kok berani melawan buaya”, saat dirinya mengetahui tersadap oleh KPK ketika menelepon seseorang dalam upaya pencairan deposito di Bank Century setelah ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Inilah yang dicurigai publik sebagai cikal bakal rekayasa kriminalisasi terhadap terhadap Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, selain kasus dugaan suap Miranda Gultom dalam pemilihan Deputi Gubernur BI.
Kecurigaan publik dipicu oleh inkonsistensi tudingan polisi, mulai dari tuduhan menerima suap, lalu berubah dengan tuding-an pemerasan, dan lalu berubah lagi dengan tudingan penyalahgunaan wewenang karena melakukan pencekalan terhadap Anggoro dan Djoko Chandra, yang tengah diselidiki KPK. Para ahli hukum menilai pemidanaan dua pimpinan KPK itu memiliki kelemahan secara substansial dan faktual yang tidak layak diteruskan ke pengadilan. Anggoro, pemilik PT Masaro, adalah buronan KPK yang diduga melakukan korupsi dalam peng-adaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan.
Persekongkolan jahat para mafioso per-adilan itu menjadi gamblang ketika Mahkamah Konstitusi mengukir sejarah baru, dengan membuka rekaman hasil sadapan KPK terhadap Anggodo, adik Anggoro, yang transkripnya sudah beredar di masyarakat. Gelombang dukungan publik terhadap KPK tak terelakkan. Tidak perlu turun berdemo di jalanan, para Facebooker tampil menjadi “parlemen online” yang berpengaruh.
Nada dering “KPK Di Dadaku” gubahan komunitas Cicak (Cinta Indonesia, Cinta KPK) dari lagu Netral, yang dibawakan oleh Fariz RM, Once, Netral, Cholil Efek Rumah Kaca, dan Kadri dan Jimmo dari Kadri Jimmo The Prinzes of Rhythm (KJP) kemudian diluncurkan untuk meyakinkan agar pemuda Indonesia tidak menyerah dalam kubangan korupsi di rezim otoritarian plus pencitraan ini, dan “kebenaran pasti menang”.

Konser musik ”indonesia sehat Lawan Korupsi”, yang melibatkan Slank, KJP-Debby Nasution, Efek Rumah Kaca, Oppie Andaresta, Once dan Erwin Gutawa menyusul kemudian pada 8 November 2009 di Bundaran HI dan diha-diri dua ribuan masa, barangkali adalah salah satu konser musik antikorupsi termegah dan berkualitas dari segi acara, dan substansi pesan.
Kesaksian dan ekspresi perlawanan musisi dan budayawan bukan fenomena baru. WS Renda menciptakan puisi dan dibawakan oleh Kantata Takwa, mengenai mereka yang dihinakan, tanpa daya, dan orang-orang yang harus dibangunkan. Kenyataan harus dikabarkan serta bagaimana bernyanyi untuk menjadi saksi. Jangan lupa tentang kampanye budaya jijay (jijik) Slank terhadap korupsi di kalangan anak muda, selain ledekan melalui lagu “Seperti Koruptor”.
“Maling Budiman” karya Orkes Sinten Remen pimpinan Djaduk Ferianto menyindir mafia peradilan dengan sangat lucu: “Maling di negeriku, hidupnya terjamin/Inginnya ditangkap, tapi kok lucunya/Yang menangkap juga maling/Maling di negeriku, hidupnya terjamin/Maunya dihukum, tapi nggak tahunya/Yang menghukum juga maling.”
Di akhir ‘70-an, Mogi Darusman menyanyikan lagu “Rayap-Rayap” yang berbaju resmi dan merongrong tiang negara, serta babi-babi gemuk yang dengan tenang memakan kota dan desa. Bimbo dengan lagu “Tante Sun” menertawakan istri pejabat yang hedonis. Sebelumnya, di tahun 1976 Benny Soebardja bersama Giant Step bahkan telah mengangkat tema sosial, politik dan lingkungan dalam abumnya, Giant on the Move, dengan lagu seperti “Air Pollution” dan “Decision”. Sayangnya disampaikan dalam lirik berbahasa Inggris yang jangkauannya terbatas.
Di dalam karya sastra, kesaksian soal korupsi bisa kita jejaki dalam novel Max Havelar karangan Multatuli, dan “Hikayat Kadiroen ditulis Semaoen”. Di tahun 1950, Pramudya menulis sebuah novel yang berjudul “Korupsi”. Novel ini berkisah tentang pejabat negara yang masuk dalam perangkap korupsi, berlatar revolusi pada masa pemerintahan Orde Lama. Novel itu pernah menyebabkan Pramoedya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah-an Soekarno saat itu.
Ahmad Tohari menulis “Orang-orang Proyek” yang berlatar waktu pada masa Orde Baru, bercerita tentang “permainan” dalam proyek pembuatan jembatan lewat tokoh seorang insinyur kepala proyek yang juga mantan aktivis kampus.
Saat ini dalam kasus Cicak vs Buaya, perlawanan kian mengerucut. Rakyat bersama KPK berseberangan dengan Presiden SBY yang bersama DPR berada di belakang polisi dan jaksa. Bukan seperti Gubernur Jenderal Hongkong yang berada di belakang ICAC (Independent Commision Against Corruption) saat berseteru dengan polisi pada tahun 1970-an.
Mungkin Presiden lupa pernah berjanji saat Pemilu 2009 akan membasmi korupsi. Mungkin Pak SBY harus mendengarkan lagu “Mosi Tidak Percaya”, kesaksian politis band Efek Rumah Kaca, saat kampanye untuk tidak memilih politisi busuk: ”Kamu ciderai janji, luka belum terobati/Kami tak mau dibeli, kami tak bisa dibeli/Janjimu pelan-pelan akan menelanmu”.
Perseteruan Polisi dan KPK memasuki ranah sosial-politik, sesuatu yang tak terhindarkan karena krisis kepercayaan masya-rakat terhadap pemerintah. Ini kemudian berbuah dengan dibentuknya Tim Delapan untuk memverifikasi adanya rekayasa kriminalisasi itu. Presiden dalam pertemuan dengan saya, Komarudin Hidayat, Anis Baswedan dan Hikmahanto Juwana di Wisma Negara, Minggu malam (1 November 2009) menyatakan, Tim 8 bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan hukum konflik Polisi dan KPK. Saya menolak masuk dalam tim itu, karena saya menyadari banyak hal dari kasus ini yang perlu didinamisasi melalui gerakan sosial. Dan seperti yang sudah diduga, Tim 8 akhirnya menyimpulkan polisi tidak cukup fakta dan alasan hukum yang cukup untuk diteruskan ke pengadilan.
Banyak yang bertanya apakah ini merupakan perlawanan balik koruptor? Meski kita belum puas, KPK yang lahir dari rahim reformasi sedikit banyak telah mengganggu rezim korupsi. Belakangan KPK malah mulai menyentuh nenek moyang korupsi yang berbasis pada patroanase politik dan bisnis, meski belum berani terbuka mengusut sumber-sumber dana politik. Dalam hal tertentu, KPK juga telah mempermalukan reputasi polisi dan kejaksaan. Bisnis perlindungan hukum bagi koruptor menjadi hancur ketika KPK bisa dengan mudah menyeret koruptor ke penjara, meski polisi dan jaksa sudah menutup kasusnya rapat-rapat dengan alasan klasik tidak cukup bukti.

Perdagangan pengaruh politik untuk mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah menjadi kacau balau ketika para elit politik tidak bisa melindungi klien mereka. Bahkan politisi busuk di DPR mulai dikirim KPK ke bui, yang sesungguhnya kalau KPK lebih berani, dalam catatan saya, hampir separuh anggota DPR potensial dijebloskan ke penjara dari sejumlah kasus yang ditangani KPK.
Demokratisasi politik sejak 1997 harus di-akui belum berhasil mengusir rezim korupsi, yang semakin mendapat tempat belakangan ketika demokratisasi digerakkan oleh politik uang. Rakyat yang sudah tidak percaya de-ngan janji politik lebih senang dengan dengan pemberian langsung bukan kebijakan umum yang baik.
Di mata awam, korupsi memang bukan ras penjajah yang kasat mata. Bukan pula sebuah ideologi, meski korupsi akan mencari jalannya sendiri, mereproduksi sistem nilai dan membangun kleptokrasi, peme-rintahan yang dipimpin para maling. Kadang terlihat kadang tidak, seperti koloni rayap yang diam-diam mengerat struktur bangunan kayu dan tahu-tahu ambruk. Dan pengaruhnya yang luar biasa, bisa menggoda siapa saja, sesuatu yang sulit mewujud jadi musuh bersama.
Sosiolog tersohor Samuel Huntington (1987) pernah terang-terangan menuduh budaya suka memberi hadiah di masyarakat Asia menyuburkan praktek suap. Tapi pendapat ini dibantah tuntas oleh Syed Hussein Alatas (1987), sosiolog Malaysia kelahiran Indonesia yang sepanjang kariernya menekuni masalah korupsi, dalam memahami sebab-sebab korup-si di masyarakat Asia.
Alatas mencatat secara beberapa faktor penting, yaitu peranan Perang Dunia Ke-dua, pemerintahan kolonial, birokrasi patrimonial dan sistem penggajian pegawai negeri. Alatas meyakini bahwa faktor sejarah dan lingkung-an yang khusus jauh lebih bisa menjelaskan tumbuhnya korupsi dari penjelasan melalui kebudayaan. Feno-menologi kebiasaan sa-ling memberi hadiah itu sejatinya tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan atau suap. Pemberian hadiah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti dalam transaksi yang korup, tetapi merupakan pe-ristiwa kolektif melalui upacara.
Pemberian kartu keanggotaan klub golf atau memberi mobil mewah memang tidak dikenal dalam masyarakat pra-modern. Tetapi gratifikasi, yaitu pemberian ha-diah kepada pejabat dengan nilai uang yang dapat ditolerir dan tidak mempengauhi pengambil kebijakan, justru sudah lama dilegalkan di negara-negara maju seperti Amerika Se-rikat sekalipun, yang bukan metamorfosis dari pemerintahan tradi-sional.
Korupsi belum dikenal dalam sistem ke-rajaan, karena dalam sistem kerajaan tidak ada perbedaan antara milik raja dan pu-blik. Korupsi baru dikenal dalam organisasi peme-rintahan modern. Banyak ahli seperti Clive Day (1966) yang justru menyorot pe-ran VOC dan pemerintahan kolonial yang memperkenalkan tradisi korupsi di sini, sebelum Indonesia mengenal sistem peme-rintahan modern. Dalam hal ini yang pen-ting disebut adalah penyuapan para priyayi jawa untuk mendapatkan kedudukan yang dibagi-bagikan pejabat Belanda menyusul pergantian sistem penggajian tradisional dan perluasan pungutan pajak oleh Belanda atas tanah dan hasilnya. VOC sendiri bangkrut karena praktek korup-si yang meluas di perusahaan perdagangan itu (Boxer, 1983).
Sejarawan Sartono Kartodirdjo (2005) menyorot pada akar birokrasi semi feodal dan legal rasional pada zaman kolonial. Saat itu korupsi yang lebih dikenal sebagai malversasi di kalangan bupati (aristokrasi) berhubung-an dengan kebudayaan politik otoritariter dan feodalisasi yang diperta-hankan hingga akhir abad ke-19, bahkan sampai akhir masa Belanda untuk melestarikan kepenting-an kapitalis kolonial.
Namun Soemarsaid Moertono (1963) mencatat sistem salary- financing era Mata-ram dalam bentuk hak milik berupa tanah garapan yang diberikan kepada pejabat sesuai dengan kedudukannya. Dari tanah garapan itu diharapkan ia bisa mengongkosi semua pengeluaran yang bertalian de-ngan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sistem ini secara tradisi melahirkan pe-nyimpangan pengelolaan negara karena tidak ada pemisahan antara uang pemerintah dan milik pribadi.
Sistem penggajian pegawai negeri saat ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan penggajian zaman Mataram itu. Birokrat tidak digaji dengan cukup, tetapi diberi kekuasaan yang sangat besar, dan dari kekuasaannya itulah mereka dapat menutup gajinya yang kecil. Jadi tidak aneh memang sektor publik sangat favorit di kalangan pencari kerja, meski gaji pegawai negeri itu pas-pasan.
Tidak heran pula, kalau jabatan publik itu acap dikendurikan sebagai anugerah dari atas, bukan mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan. Menarik sumbang-an dan pungutan dari masyarakat dianggap sah karena pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai milik pribadi. Diskresi seorang pejabat lebih fungsional daripada aturan atau undang-undang. Pendek kata, menggunakan sarana publik untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kampanye partai yang didukungnya dianggap sesuatu yang lumrah, bukan penyimpangan. Pelembagaan istri-istri pejabat yang dimulai era Orde Baru dan terus dilestarikan sampai sekarang, dalam tingkat tertentu perilaku istri pejabat itu memiliki kekuasaan yang melekat pada jabatan suaminya
Clifford Geerzt (1960) juga pernah menyorot masalah terus berlanjutnya nilai-nilai patrimonial dikaitkan dengan latar belakang pejabat pada awal-awal kemerdekaan yang sebagian besar dididik dalam nilai-nilai desa secara tradisional.
Watak mayoritas pejabat dan petinggi negara kita sekarang memang tidak jauh berbeda dengan kaum ningrat di masa lalu. Pengayoman politik terhadap bisnis yang melahirkan konglomerasi dan korupsi politik di puncak-puncak kekuasaan politik, birokrasi dan ekonomi yang masif pada Orde Baru, dan berusaha menyesuaikan diri dalam situasi fragmentasi politik saat ini barangkali tidak jauh berbeda dengan kerjasama kaum ningrat tradisonal de-ngan VOC atau penguasa kolonial saat itu. Eksploitasi atas sumber-sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah, tidak serta melahirkan kemajuan dan kemakmuran rakyat.
Mengusir korupsi barangkali bisa disederhanakan sebagai perjuangan untuk keluar dari pengaruh oligarki elit untuk melapangkan jalan bagi pemerintahan yang modern. Dan dalam sistem rekruitmen politik yang sangat ditentukan oleh kekuatan uang seperti saat ini, rasanya perjuangan ke arah itu masih merupakan jalan yang cukup panjang. Tapi selalu ada jalan pintas, jika mau.
Melawan korupsi memang merupakan peperangan panjang. Lagu “Negeriku Cintaku” dari Debby Nasution-Erros Djarot yang dibawakan KJP-Debby Nasution dalam konser “Indonesia Sehat Lawan Korupsi”, menyerukan kepada kita:
“Bersatulah resahku resahmu dalam simfoni/terdengar bunyi bunyi sumbang tak menentu mengusik kalbu/geram kulihat betapa nikmatnya seorang yang duduk di sana/menghisap cerutu tak mau tahu akan derita/Oh, betapa kasihan melihat si miskin kelaparan/tak seorangpun yang mau tahu akan umat kita yang melarat/tidakkah kau tega melihatnya merangkak/Hei kaum muda masa kini/Kita berantaslah korupsi/jangan membiarkan mereka/menganiayai hati kita/akan kucari jalan kembali/menuju negeri damai sentausa/Oh negeriku negeri cintaku/kembalilah wajah ayumu/kan kuciptakan damai di bumi/Seperti yang dirintis dahulu/Semoga Tuhan memberkahi kita semua/dalam kedamaian/suci insan Indonesia dalam kedamaian/Hidup rukun dan sejahtera dalam kedamaian.”

Sumber : Majalah Rolling Stone Indonesia

Pidato Lengkap Presiden SBY 23/11/2009

2009-11-23T08:27:00.000-08:00

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan DPR RI. Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidak-percayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuah Tim Independen, yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto. Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara,

Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum. Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetap jernih dan rasional, serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis. Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.

Pada bulan November 2008 yang lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI, mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu, ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara, sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian. Meskipun ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian kita.

Tetapi kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah :

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau 'proper'?

Kedua, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini, Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu?

Ketiga, apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang 'bocor' atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara

Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita. Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.

Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara,

Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap, pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal, proses hukum terhadap 2 pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah 'justice system, yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini, sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu 'fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya. Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering 'fair' dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, peng-hormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu, dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Kita sungguh serius. Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh (asy/nrl)

sumber : detik.com

AL Jazeera - Corruption Fighters

2009-11-14T02:04:00.000-08:00

The gecko bites back

2009-11-11T08:20:00.000-08:00

Yudhoyono: second term, first crisis

Nov 5th 2009 | Jakarta

THIS was to have been Susilo Bambang Yudhoyono’s second honeymoon. Inaugurated for a second presidential term last month after a landslide election victory in July, he should have been basking in his recent international popularity and preparing for a regional summit in Singapore. Instead, he has been consumed by the fallout from a political scandal. On November 2nd he set up a team to look into an investigation by the police of members of the Corruption Eradication Commission, known as the KPK. The commission’s high-profile prosecutions had helped improve the country’s corrupt image and boosted the president’s standing.

Mr Yudhoyono was responding to mounting public pressure and street protests that followed the arrest of two KPK deputy chairmen on dubious charges of abuse of power and extortion. This was the culmination of a months-long feud pitting the KPK against the national police and the attorney-general’s office. The two KPK officials, Chandra Hamzah and Bibit Samad Rianto, were accused of taking bribes from Anggoro Widjojo, a corruption suspect, so that he could flee abroad. They say their arrests were part of a plot to frame them and weaken the KPK.

A day after Mr Yudhoyono announced the investigation, a nationally televised court hearing broadcast more than four hours of tapped telephone conversations compiled by the KPK. They featured a man believed to be a state prosecutor, Mr Anggoro’s brother, who is an important police witness, and other unnamed figures. They suggested a plot to frame the KPK officials. Speakers also cited the president as backing the moves against the KPK. Within hours of the broadcast, the two KPK men were freed from jail (but remain under investigation). Mr Anggoro’s brother was detained for questioning.

The scandal is overshadowing all Mr Yudhoyono’s plans for economic reform, and denting the mood of optimism that followed his re-election. His government has run an international television campaign touting Indonesia’s transformation from South-East Asia’s basket-case ten years ago into its leading democracy. The president’s election platform focused on the rule of law, fighting corruption and wooing foreign investment.

Critics say the KPK was seen as going too far, gunning for Mr Yudhoyono’s political enemies and settling old scores with rivals in the police and attorney-general’s office. The fight has been extremely personal: the chief police detective, Susno Duadji, whose phone was tapped by the KPK in another corruption probe, famously compared KPK attempts to take on the police to “a gecko versus a crocodile”. Now Mr Susno himself has resigned under a cloud, as has the deputy attorney-general.

The worry is that the scandal could cripple Mr Yudhoyono’s second-term agenda. Few doubt that it shows how the police and attorney-general’s office, widely regarded as among Indonesia’s most corrupt institutions, need serious reform. Worse, the revelations—including the suggestion that one of the KPK officials might be killed in jail—show that the bad habits of the authoritarian Suharto regime still haunt Indonesia a decade after its fall.

After setting up his investigative team, Mr Yudhoyono promised to “uphold legal supremacy”. But it is still not clear that he grasps the severity of the crisis. He is known for his willingness to share political spoils and his preference for consensus. In this case, however, the public seems to yearn for confrontation: to see him take on the rot in Indonesia’s legal framework, and get rid of it.

GUERILLA MURAL CICAK

2009-11-10T02:37:00.000-08:00

Ini adalah template untuk rekan-rekan sekalian yang ingin membuat mural cicak, tapi males menggambar.

7 Langkah membuat mural cicak

Klik dan kemudian Save (simpan) gambar logo diatas ini;
Print dengan ukuran apa saja (lebih baik minimal ukuran A3 - 30 x 30 cm);
Potong bagian yang berwarna abu-abu;
Beli cat semprot atau cat tembok biasa (sayangnya kita tidak menyediakan) warna Merah, Hitam, Biru, atau Putih;
Pilih tembok atau medium lain yang menarik perhatian;
Letakkan kertas yang bergambar logo tadi diatas medium tersebut;
Semprotkan cat keatas kertas bergambar logo tersebut.

Rekan-rekan bisa foto hasil mural tersebut, dan kirimkan ke kami di www.cicak.or.id, atau posting sendiri di FB Kami Cicak!

Selamat mencoba.

Salam,

Cicak

Cicak vs Buaya

2009-11-08T23:45:00.001-08:00

Drama Kepolisian di Ruang Dewan

2009-11-08T20:21:00.001-08:00

Dimuat di Koran Tempo, Senin, 9 November 2009

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepolisian Kamis (5/11) tampak seperti sebuah drama yang ditayangkan di televisi. Beberapa informasi yang disampaikan membuat bingung masyarakat yang sebelumnya menonton sidang Mahkamah Konstitusi terkait kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Yang mengemuka dari rapat dengar pendapat tersebut adalah terbukanya rapat itu. Tentu saja kita harus menghargai dan bahkan mendorong keterbukaan di DPR. Tapi perhatikan bahwa rapat dengar pendapat dengan KPK, yang berada dalam satu rangkaian dengan rapat dengar pendapat dengan Kapolri dan dilaksanakan sehari sebelumnya, justru dilaksanakan secara tertutup. Akibatnya, yang terjadi adalah penciptaan forum publik untuk Kepolisian. Dan karena forum ini memang berupa rapat dengar pendapat dengan hanya satu institusi, tidak bisa ada perimbangan informasi. Kalau DPR mau konsisten dengan keterbukaannya, mestinya semua rapat terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutup.

Forum Politik

Penting untuk dijernihkan, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kapolri adalah sebuah forum politik. Bukan forum hukum (pro justitia), seperti halnya di pengadilan; baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Posisi rapat dengar pendapat sebagai forum politik mempunyai dua konsekuensi.

Pertama, standar validitas data dan klarifikasinya sangat berbeda. Proses pengadilan itu rumit dan prosedurnya diatur dalam hukum acara dalam sebuah undang-undang karena standar validitas data yang diajukan amat tinggi mengingat seseorang akan dihukum sebagai keluaran dari prosedur itu. Setiap keterangan yang diberikan harus diperiksa-silang dan diberikan alat bukti yang cukup. Tidak bisa hanya berupa rangkaian pernyataan seperti yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat tersebut. Apalagi pernyataan ini hanya dari satu pihak.

Kedua, terkait dengan yang pertama, yang keluar dari forum itu bukan sebuah "putusan hukum". Ini penting untuk digarisbawahi karena ada beberapa anggota yang sempat mengusulkan penyimpulan yang mengesankan adanya “kebenaran mutlak” dalam forum itu. Bahkan sempat ada kata-kata yang menyatakan adanya “opini illegal” yang mengesankan bahwa kesimpulan RDP Komisi III DPR adalah “opini legal.” Ini pernyataan yang salah dan menyesatkan bagi publik.

Dukungan Berlebihan

Yang juga tak lazim dalam dinamika sebuah parlemen adalah dukungan yang berlebihan dari anggota DPR. Tidak hanya puja-puji yang diberikan kepada Kepolisian, bahkan juga tepukan tangan setelah pernyataan Kabareskrim Susno Duadji bahwa dirinya tidak menerima suap. Ini sungguh suatu praktek yang tidak jamak dilakukan. Mungkin saja karena sebagian besar anggota DPR yang sekarang baru, atau memang karena ada dukungan yang ingin diperlihatkan secara telanjang pasca-diperdengarkannya rekaman penyadapan di MK.

Dengar pendapat atau hearing dalam sebuah parlemen merupakan urusan yang serius dan digunakan oleh anggota parlemen untuk mendalami suatu kasus. Tujuannya bisa untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau membuat suatu kebijakan. Di Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang -sekadar untuk menyebut tiga contoh dari banyak negara- dalam beberapa dengar pendapat ada testimoni yang diberikan di bawah sumpah. Dan semua dengar pendapat juga biasanya dilakukan dalam sidang yang memang terbuka. Di situlah biasanya anggota parlemen menunjukkan “taringnya” kepada konstituennya dengan memberikan pertanyaan yang bermutu.

Anggota parlemen biasanya menggunakan kesempatan dengar pendapat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan berkualitas. Sebab ini akan berguna baginya untuk bisa mendalami kasus dan memberikan kesimpulan yang terbaik. Bukan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan. Apalagi tepukan tangan, yang sifatnya hanya menunjukkan dukungan politik.

Meski ini tidak melanggar kode etik DPR, sesungguhnya tidak pada tempatnya anggota DPR berperilaku seperti ini. Sudah lama kita berbicara soal rapat-rapat di DPR yang dipandang tidak efisien dan efektif. Sebagian anggota DPR sendiri pernah mengeluh tentang betapa kerasnya mereka bekerja sementara sebagian organisasi menilai buruknya kinerja DPR. Barangkali rapat hingga jam tiga pagi kemarin adalah salah satu contoh kerja keras mereka. Namun di sini kita melihat sendiri bahwa tidak efektifnya rapat ternyata sebagian disebabkan oleh perilaku anggota sendiri yang membuat rapat berlarut-larut dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang tak perlu dalam sebuah dengar pendapat.

Pembaruan Institusi

Kita setuju bahwa semua institusi penegak hukum harus didukung dalam melakukan kerjanya secara sinergis. Bila DPR memang ingin berkontribusi menyelesaikan masalah ini, DPR mestinya berpikir dalam kerangka pembaruan jangka panjang. Ini bukan soal mendukung satu institusi dan menghujat yang lainnya. Ini adalah persoalan institusi-institusi penegakan hukum yang harus dirombak total. Pihak yang membuka kasus-kasus korupsi di tubuh Kepolisian pasti tidak ingin membubarkan Kepolisian. Di manapun di dunia ini Kepolisian diperlukan penegakan hukum. Masalahnya adalah kepolisian yang seperti apa? Yang tidak korup dan profesional.

Bila DPR memang benar-benar ingin menjadi wakil rakyat, poin inilah yang mestinya dicermati dan digali. Bukan mendalami suatu kasus dan bertanding dengan lembaga peradilan untuk membongkar kasus tertentu.

Aksi Indonesia Sehat Lawan Korupsi!

2009-11-06T01:52:00.000-08:00

Ayo gabung sama ratusan orang lainnya dalam Aksi Indonesia Sehat Lawan Korupsi!
Bersama SLANK, Fariz RM, Netral, Efek Rumah Kaca, Gita Gutawa, Kadri Jimo and the Prinzes of Rhythm, Gank Pegangsaan, Ahmad Albar, Once Dewa dkk.

Minggu 8 November jam 07.00-11.00 WIB di Bundaran HI Jakarta.
Kenakan baju putihmu, tunjukkan kebersihanmu!
Lawan Korupsi!

Didukung berbagai komunitas antara lain Bike To Work, Komunitas Sepeda Onthel, Komunitas

The Truth Shall Set Them Free

2009-11-03T10:05:00.000-08:00

Selamat Tinggal (Pemberantasan) Korupsi

2009-10-31T01:16:00.000-07:00

30/10/2009 19:09
Bivitri Susanti

Perkembangan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia belakangan ini semakin memprihatinkan. Rentetan peristiwanya bergulir seperti bola salju. Awalnya dengan menyatakan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, sebagai tersangka. Kemudian bagian dari orang-orang yang protes juga dijadikan tersangka pencemaran nama baik: Illian Deta Arta Sari dan Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW ). Meski bukan terkait soal KPK, waktu penetapan dan prosedur yang tidak jelas sebelumnya dapat dengan mudah diasosiasikan dengan aktivitas yang mereka lakukan dalam pemberantasan korupsi. Dan, Kamis (29/10), akhirnya Chandra dan Bibit ditahan. Ini sekadar menyebut beberapa peristiwa besar yang bisa jadi batu penanda.

Rentetan peristiwa ini menimbulkan pertanyaan: ada apa dengan SBY? Bukan, persoalannya bukan pada Polri, pada Kejaksaan Agung atau pada KPK. Masalah terletak pada SBY. Jalannya pemerintahan itu seperti konser musik. Ada para pemain musik sesuai instrumen masing-masing dan ada konduktornya. Pemimpin yang memberi aba-aba dan membuat permainan musik menjadi harmoni yang indah. Segala rupa kekacauan di jajaran pemerintahan ini, mestinya diberesi oleh presidennya.

Betul, presiden tidak boleh campur-tangan dalam proses hukum. Dalam penjelasan resminya, Jumat (30/10) sore, SBY menyatakan perlunya "supremasi hukum" yang membuatnya tidak bisa mencampuri urusan penegakan hukum. Tapi supremasi hukum selalu bisa dibenturkan dengan keadilan: supremasi hukum yang adil. Dan, salah satu hal penting dalam menegakkan supremasi hukum yang adil adalah kejelasan dalam setiap tindakan yang dilakukan penegakan hukum. Ini yang luput dijelaskan oleh SBY.

Cukup terang-benderang bahwa penahanan terhadap Chandra dan Bibit tidak didasarkan pada alasan yang valid. Bagaimana mungkin membentuk opini publik menjadi alasan penahanan dalam sebuah negara yang mengaku menghormati kebebasan berbicara?! Bila soalnya adalah kemungkinan melarikan diri, kepatuhan melapor yang selama ini dilakukan Chandra dan Bibit seharusnya memperlihatkan mustahilnya mereka melarikan diri. Apalagi, dimensi politik kasus ini demikian besar dan mereka cukup rasional untuk tidak membuatnya bertambah keruh.

Tapi, ini juga bukan soal Chandra dan Bibit. Ini soal SBY. Ia dipilih untuk kedua kalinya karena dianggap mampu melakukan pemberantasan korupsi. Namun, benarkah ia masih mau berkomitmen memberantas korupsi? Presiden bisa dan berwenang untuk memperjelas kekisruhan langkah-langkah KPK ini. Bila demikian besar gelombang yang mengarah pada tidak profesionalnya Kepolisian dan Kejaksaan, bukankah seorang presiden yang bijak semestinya mulai menggali opini alternatif (second opinion) dan mulai mencari solusi masalah?! Jangan hanya menutupi dan mencuci tangan atas nama supremasi hukum.

Sudut lain yang bisa dilihat untuk mengukur komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi adalah orang-orang yang dipilihnya dalam kabinet maupun lembaga lain yang masih berada di dalam lingkar kekuasaannya. Polemik Buaya dan Cicak, yang belakangan ditambah dengan Godzila oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, seharusnya membuat SBY mengevaluasi para pembantu di dalam kabinetnya untuk masa jabatannya yang kedua ini. Reformasi penegakan hukum di tubuh Kejaksaan yang berjalan tersendat, ditambah huru-hara Buaya-Cicak-Godzila, membuat kita bertanya-tanya, mengapa Jaksa Agung justru dipertahankan dalam susunan kabinet ini?

Yang tak kalah menarik. Posisi SBY sekarang sebenarnya mirip dengan posisi Suharto dulu. Jabatan strukturalnya di dalam partai bisa saja dibuat tidak menonjol. Tapi tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Partai Demokrat adalah SBY dan SBY adalah Partai Demokrat.

Dengan peraihan kursi mayoritas di DPR ditambah dengan koalisinya dalam pemilihan presiden, SBY memegang kekuasaan amat besar. Ketua DPR menurut undang-undang memang harus berasal dari partai mayoritas. Perlu dicatat, Ketua DPR Marzuki Alie adalah "mantan tersangka" dalam kasus korupsi PT Semen Baturaja. Ia memang tidak pernah dijerat hukum. Sebab penyelidikan terhadapnya dihentikan tak lama setelah ia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Maka, sebagai pemercaya negara hukum, kita harus bilang bahwa ia memang bukan koruptor. Ia hanya mantan tersangka yang kasusnya tak pernah tuntas diselidiki untuk alasan politis. Dan, sebagai Ketua DPR, ia mulai memainkan peran untuk "mengharmoniskan hubungan" antara pemerintah dan presiden dengan membatalkan beberapa rapat pengawasan yang dijadwalkan komisi-komisi.

Mengapa saya menyinggung soal DPR ketika berbicara soal pemberantasan korupsi? Ada dua sebab. Pertama, saya ingin menunjukkan lebih jauh pilihan-pilihan yang "tidak anti-korupsi" yang bisa dilakukan SBY. Padahal kita tahu kondisi korupsi di DPR sendiri membutuhkan ketua yang strategis. Kedua, selain relasi antar-partai dalam kabinet yang harmonis, pemerintah SBY jilid dua ini juga rupanya didesain untuk disokong oleh parlemen yang "manis". Kebijakan pemerintah semestinya diawasi DPR. Dengan konfigurasi DPR sekarang, niscaya pengawasan ini akan sangat melemah dan kebijakan yang koruptif tidak akan mendapat perlawanan berarti.

Bagi sebuah pemerintahan yang menjual citra, pemberantasan korupsi barangkali memang hanya penting pada awal masa kekuasaan. Yang terpenting saat ini adalah pemerintahan yang stabil, dalam arti tanpa diwarnai oposisi yang berarti. Pemberantasan korupsi yang terlampau serius, tentu saja bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintahan ini.

Tapi apa betul kita mesti bilang selamat tinggal pemberantasan korupsi? Jika masa pemerintahan kedua SBY ini diprediksi loyo dalam pemberantasan korupsi, bukankah masih ada "orang-orang biasa"? Dalam bahasa inteleknya bisa kita sebut "masyarakat sipil": mereka bergerak bersama di ranah publik berdasarkan sebuah shared value. Mungkin suaranya tak nyaring, tapi kelompok ini bisa cukup kuat, bila mau, dalam menyeimbangkan perilaku pemerintah yang mulai keluar rel. Kelompok ini adalah saya dan Anda: orang-orang yang tidak berada di ranah politik, tapi tetap punya suara dan aksi. Maka, kita harus memilih: mengucapkan selamat tinggal korupsi atau selamat tinggal pemberantasan korupsi. Saya memilih yang pertama.

Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah

2009-10-30T08:10:00.000-07:00

Di bawah ini adalah tautan/link untuk mengunduh/download "PERNYATAAN JAMINAN PRIBADI UNTUK PEMBEBASAN PIMPINAN KPK NON AKTIF BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA M. HAMZAH ("Pernyataan Jaminan")."

Silahkan klik di SINI untuk mengunduh/download Pernyataan Jaminan.

Petunjuk unduh/download dan pengisian:
1. Klik di SINI atau tautan yang disediakan di atas.
2. Setelah halaman fail/dokumen "Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah" terbuka, klik "Download".
3. Pilih/klik "Microsoft Word (.doc)", kemudian klik "Save" untuk menyimpan ke komputer/HP Anda.
4. Buka dokumen "Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah" di komputer/HP Anda, kemudian tulis nama/nama-nama (kalau lebih dari 1 orang) dan pekerjaan/profesi pada kolom yang kosong, kemudian simpan/save dokumen yang telah Anda isi.
5. Kirim fail/dokumen Pernyataan Jaminan yang telah Anda isi melalui e-mail ke pembelakpk@gmail.com.

Upaya pemberantasan korupsi TIDAK BOLEH DIKRIMINALISASI! Mari sampaikan dukungan kepada Bibit dan Chandra untuk Indonesia yang bersih dari korupsi!

SAJAK KAUM CICAK

2009-10-29T22:48:00.000-07:00

Puisi bagus dari mas Tulus Wijanarko Redpel Koran Tempo

SAJAK KAUM CICAK

Kami tahu tanganmu mencengkeram gari
karena kalian adalah bandit sejati

Kami tahu saku kalian tak pernah kering
karena kalian sekumpulan para maling

Kami mahfum kalian memilih menjadi bebal
sebab melulu sadar pangkat kalian hanyalah sekadar begundal

Kami tahu kalian berusaha terlihat kuat menendang-nendang
demikianlah takdir para pecundang

Kami mengerti otak kalian seperti robot
meski demikian kalian sungguh-sungguh gemar berkomplot

Kami sangat terang kenapa kalian begitu menyedihkan
karena kalian memang hanyalah gerombolan budak
yang meringkuk jeri di mantel sendiri

Kami tahu kenapa kalian gemetar ketakutan
dan tanganmu menggapai-gapai sangsi ke udara

karena kalian tahu
Kami tidak takut kepadamu
Kami tidak takut kepadamu
dan akan melawan tak henti-henti

kami tahu
kalian gemetar,
Kami sangat tahu
kalian sungguh gemetar!

Cicak-cicak Bersatulah!

2009-10-29T20:12:00.000-07:00

Jumat, 30 Oktober 2009 | 04.21 WIB

Teten Masduki Penyair

WS Rendra dalam puisinya pernah menyerukan Bersatulah Pelacur Pelacur Kota Jakarta, yang ditulis sewaktu almarhum belajar di Amerika pertengahan tahun 1970-an. Puisi itu ditulis dalam lembaran surat balasan kepada sahabatnya di dalam negeri yang menceritakan kenestapaan pelacur-pelacur Ibu Kota yang tidak mendapat perlindungan polisi.

Seorang teman menganjurkan mencatut judul puisi itu dalam tulisan ini untuk membangunkan kesadaran ”cicak-cicak”. Bahwa niat baik, dan seberapa kuat legitimasi perlawanan korupsi, tidaklah banyak menolong berhadapan dengan kekuatan besar yang terorganisasi. Sebab, ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi kini bukan sekadar wacana.

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, memperlihatkan pertarungan ”cicak” dan ”buaya” makin sengit. Sepertinya kepolisian dan Kejaksaan Agung panik melihat opini masyarakat yang mulai meragukan kredibilitas polisi dan jaksa menyusul beredarnya transkrip rekaman yang mengonfirmasi adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Seolah dengan penahanan itu dua hal sekaligus bisa diperoleh, menghambat gerak perlawanan kedua tersangka dan sekaligus menunjukkan keperkasaan mereka. Atau barangkali polisi sudah menemukan bukti kuat bahwa mereka menerima suap, yang sejauh ini menjadi kelemahan sangkaan pidana terhadap mereka yang dituding cuma melakukan penyimpangan prosedur pencekalan.

Rekayasa kriminalisasi

Transkrip rekaman pembicaraan antara pejabat kejaksaan dan pihak-pihak yang terkait kasus korupsi yang sedang ditangani KPK tersebut bukan saja menyingkap adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap kedua unsur pimpinan KPK itu, tetapi jauh dari pada itu memperlihatkan bahwa unsur-unsur busuk masih menguasai kekuasaan formal kita.

Memang sangat menyakitkan. Di tengah semangat masyarakat untuk keluar dari lilitan korupsi yang telah menempatkan bangsa ini pada harkat budaya yang paling hina, masuk dalam kelompok negara terkorup di dunia, masih ada anasir- anasir lama yang berusaha merevitalisasi rezim korupsi di negeri ini.

Sedikit banyak KPK, yang lahir dari rahim reformasi, telah mengganggu rezim korupsi. Belakangan KPK malah mulai menyentuh nenek moyang korupsi yang berbasis pada patronase politik dan bisnis, meski belum mengusut sumber-sumber dana politik. Dalam hal tertentu KPK juga telah mempermalukan reputasi polisi dan kejaksaan. Bisnis perlindungan hukum bagi koruptor menjadi hancur ketika KPK bisa dengan mudah menyeret koruptor ke penjara meski polisi dan jaksa sudah menutup kasusnya rapat- rapat dengan alasan klasik: tidak cukup bukti.

Kita sebenarnya mengharapkan ada dukungan politik tingkat tinggi terhadap KPK. Presiden yang mengklaim punya perhatian terhadap pemberantasan korupsi mestinya berdiri di belakang KPK dalam melawan upaya-upaya yang mau melemahkan KPK. Menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika semalam sebelum penetapan tersangka kedua unsur pimpinan KPK itu oleh polisi, Presiden hadir dalam acara buka puasa di Mabes Polri. Untung saja Presiden juga cepat merespons kekhawatiran masyarakat ketika akan mengangkat sendiri pejabat sementara pimpinan KPK pengganti tiga unsur pimpinan KPK yang sedang diproses di pengadilan, dengan menyerahkannya kepada tim seleksi independen dan hasilnya relatif bisa diterima masyarakat.

Sekarang Presiden pun dicatut namanya dalam transkrip rekaman rekayasa hukum itu. Tentu kita tidak mengharapkan Presiden sekadar membersihkan dirinya dari pencatutan itu, tetapi menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan karut-marut konflik antara ”cicak dan buaya” ini. Saat ini momen yang tepat untuk menata kembali hubungan konstruktif semua kelembagaan antikorupsi itu yang sekarang saling sikut. Presiden harus memberi dukungan kepada KPK untuk mengusut pihak-pihak yang terlihat dalam rekayasa kriminalisasi ini.

Presiden biasanya enggan dipersepsikan publik bahwa ia melakukan intervensi politik terhadap kemandirian penegakan hukum, karena memang polisi dan kejaksaan yang bermasalah dengan KPK berada di bawah kekuasaan Presiden. Dan tidak mungkin membersihkan negeri ini dari korupsi tanpa KPK yang kuat, karena masih diperlukan waktu dan upaya yang panjang untuk memulihkan institusi polisi dan kejaksaan untuk bisa berada di garda terdepan pemberantasan korupsi.

Serangan balik koruptor terhadap KPK barangkali tidak akan pernah reda. Serangan mematikan yang harus diwaspadai akan mengarah pada pemangkasan kewenangan formal dan infiltrasi agen-agen korupsi ke dalam tubuh KPK. Dalam skala dukungan politik yang sangat lemah, tidak ada jalan lain, KPK harus membangun sistem kekebalan internal dan mengapitalisasi dukungan masyarakat yang sangat besar sebagai kekuatan legitimasi mereka.

Tidak tuntas

Sayangnya dalam pertarungan ini KPK tampil agak ragu-ragu dan kurang percaya diri. Kalau saja mau, KPK bisa menyeret hampir separuh anggota DPR dari sejumlah kasus yang mereka tangani. Dalam banyak kasus, KPK tidak pernah menebas habis semua pelakunya. Padahal, seperti membasmi virus, mestinya KPK tidak boleh menyisakan benih-benih kotor yang akan berkembang biak atau memberikan perlawanan.

Dalam kasus dugaan pemerasan oleh pejabat kepolisian pada kasus Bank Century, KPK membiarkan isunya berkembang tanpa berani menuntaskan.

Saya yakin KPK pun bisa menggunakan rekaman itu, yang pasti informasinya jauh lebih lengkap dari secuil transkrip rekaman yang beredar saat ini, untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut. Padahal, mereka bisa melakukan itu atas nama mandat supervisi yang dimiliki oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Atau mungkin kita tak bisa mengharapkan cicak melakukan lompatan besar karena cicak hanya bisa merayap diam-diam melahap mangsanya, seperti hampir semua anak prasekolah bisa menyanyikan lagu ”Cicak-cicak di Dinding”.

Teten Masduki Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Sumber : Kompas.com - opini

Dukungan untuk Bibit & Chandra di Facebook Melonjak

2009-10-29T19:43:00.000-07:00

Jakarta - Jumlah dukungan untuk Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah di jejaring sosial Facebook melonjak. Dalam 2 jam, jumlah anggota grup 1 Juta Facebookers Dukung Chandra dan Bibit naik hampir 1.000 orang.

Pantauan detikcom, Jumat (30/10/2009) pukul 08.30 WIB, jumlah anggota grup itu mencapai 1.137 orang. Padahal 2 jam sebelumnya jumlahnya hanya 164 orang.

Akun grup yang dibuat oleh dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu bernama Usman Yasin ini rupanya menarik minat banyak orang. Mereka ingin bersatu padu membela Bibit dan Chandra.

"Saya cicak juga. Saya ingin bersatu dengan semua cicak melawan si boyo (buaya)," demikian tulis salah seorang anggota, Rita D Suradja, dalam wall.

sumber : detik.com

TIME TO FIGHT BACK

2009-10-29T04:03:00.000-07:00

INNALILLAHI WA INNAILLAIHI ROJI'UN.....NEGARA KITA BENAR-BENAR SUDAH HANCUR!!...alasan penahanan Chandra dan Bibit adalah karena "MENGGALANG OPINI PUBLIK!", ARTINYA KALAU SAYA, ANDA DAN KITA SEMUA SEBAGAI RAKYAT PUNYA OPINI....MAKA MEREKA BISA MENAHAN KITA SEMUA!!

HARI INI KITA SEMUA HARUS BERDUKA KARENA SEBAGAI RAKYAT MERDEKA, HAK KITA SEMUA SUDAH DIRAMPAS! KITA SAAT INI SEDANG DI JAJAH!

YANG LEBIH MENYEDIHKAN LAGI....SAMPAI SAAT INI KORUPTOR ANGGRORO DAN ANGGODO BERSAUDARA MALAH SEDANG SANTAI DI SINGAPURA!!

REKAN-REKAN CICAK, SUDAH SAATNYA KITA BERGERAK!
DIKTATOR BARU TELAH LAHIR

JANGAN TUNGGU 32 TAHUN LAGI SEBELUM NEGARA KITA JADI SEMAKIN HANCUR.

GOD HELP US ALL

Salam,

Cicak

Transkrip Rekaman Bukti Rekayasa Kasus KPK "Kamu Ngomong ke Rit (Pimpinan Kejagung)"

2009-10-26T00:30:00.000-07:00

Karaniya Dharmasaputra, Yudho Rahardjo, Ita Lismawati F. Malau

Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI bermunculan.

rekaman itu beredar di kalangan terbatas sejak hari Minggu kemarin, 25 Oktober 2009. Isinya, sebagaimana telah diberitakan VIVAnews sebelumnya, kuat mengindikasikan adanya rekayasa sistematis untuk mengkriminalisasikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Seorang sumber tepercaya VIVAnews yang terlibat langsung dalam pusaran perkara ini mengkonfirmasikan kesahihan dari transkrip tersebut.

Transkrip itu, tak lain, adalah cuplikan percakapan yang terekam dalam penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo--bos PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, termasuk jaksa dan polisi penyidik, disebut-sebut di dalamnya. Salah satunya diduga Wisnu Subroto yang ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kepada VIVAnews, Wisnu keras membantah.

Pejabat yang lain yang namanya disebut-sebut diduga adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji. Ditanya wartawan Senin, 26 Oktober 2009 di Bogor, ia hanya menggumam, "... Ehmmm."

Dari Mabes Polri juga muncul nama yang diduga adalah Irjen Pol. Hadiatmoko, Wakil Kepala Bareskrim Polri yang kini menjabat sebagai perwira tinggi di Mabes Polri. Dikonfirmasi VIVAnews, Hadiatmoko hanya menjawab singkat, "No comment."

Ihwal dugaan sejumlah perwira tinggi kepolisian ini, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mempelajarinya.

Adapun Kepala Humas Kejaksaan Agung Didi Juru Bicara Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menantang balik KPK untuk membuka bukti rekaman itu. "Silakan saja kalau mau diungkap," katanya, Selasa 20 Oktober 2009.

Berikut cuplikan transkrip tersebut yang didapat wartawan VIVAnews.

Anggodo ke Wisnu Subroto (22 Juli 2009:12.03)

“… nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Soemarsono, saksi dan teman dekat mantan Ketua KPK Antasari Azhar, red.) sama Ari (Ari Muladi, tersangka kasus pemerasan dan teman Anggodo, red.) ketemu Truno-3 (Mabes Polri kerap disebut sebagai "Trunojoyo").

Wisnu Subroto ke Anggodo (23 juli 2009:12.15)

“Bagaimana perkembangannya?”

“Ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes.”

“Pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), minggu ini, terus balik ke sini, terus action.”

“RI-1 belum.”

“Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.”

Anggoro ke Anggodo (24 Juli 2009:12.25)

“Yo pokoke saiki Berita Acara-ne kene dikompliti (ya pokoknya sekarang Berita Acara-nya dilengkapi).”

“Wes gandeng karo Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung) kok dek’e (dia sudah nyambung kok dengan R)

“Janji ambek Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), final gelar iku sama kejaksaan lagi, trakhir Senen (Janji sama Rit gelar perkara final dengan kejaksaan lagi, terakhir Senin).”

“… sambil ngenteni surate RI-1 thok nek? (... tinggal menunggu surat dari RI-1?)”

“Lha, kon takok’o Truno, tho (ya kamu tanyakan ke Trunojoyo, dong).”

“Yo mengko bengi, ngko bengi dek’e (ya nanti malam saya tanyakan ke dia).”

Hadiatmoko ke Anggodo (27 Juli 2009, 18.28)

“..dan ini kronologinya saya sudah di Bang Far (nama lelaki) semua,”

“Sebetulnya ada satu saksi lagi si Edi Sumarsono, Pak, yang Antasari itu, Pak. Sama pembuktian lagi waktu Ari kesana, ada pertemuan rapat dengan KPK, Pak.”

“Ada pertemuan di ruang rapat Chandra (Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, red.)”

Anggodo ke Kos (nama laki-laki, red) (28 Juli 2009, 12.42)

“Kos, itu kronologis jangan lu kasih dia loh, Kos.”

“Jangan dikasihkan soalnya Edi sudah berseberangan.”

“Cuman lu harus ngomong sama dia: ’terpaksa lu harus jadi saksi,’ karena Chandra lu yang perintah, kalao nggak, nggak bisa nggandeng.”

Anggodo ke seorang perempuan (28 Juli 2009, 21.41)

“Besok kon tak ente…, ngomong ke Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung, red.) (Besok kamu saya tunggu ..., bicara ke R), Edi Sumarsono itu bajingan bener, sebenarnya dia mengingkari semua.”

“Besok penting ngomong. Edi ngingkari, Pak, padahal Antasari bawa Chandra.”

Anggodo ke Prm (penyidik) (29 Juli 2009, 13.09)

“Kelihatannya kronologis saya yang benar.”

“Iya sudah benar kok, saya lihat, di surat lalu lintas. Saya sudah ngecek ke Imigrasi, sudah benar kok.”

Anggodo ke Wisnu Subroto (29 Juli 2009, 13.58)

“Terus gimana, Pak, mengenai Edi gimana, Pak?”

“Edi udah tak omongken Ir (nama salah satu jaksa di Kejaksaan Agung) apa. Ini bukan sono yang salah, kita-kita ini yang jadi salah.”

“Iya, padahal dia saksi kunci Chandra.”

“Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu (nama petinggi Kejaksaan Agung), gak apa-apa kan, Pak.”

“Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apa lah.”

“Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Ir (nama jaksa di Kejaksaan Agung) kan. Cuma kalau dia nutupin dia yang perintah… perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra itu gak ngaku. Terus siapa
yang ngaku?”

“Ya, you sama Ar.”

“Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra.”

“Nggak, saya dengar dari Edi.”

“Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha, Edinya nggak mau ngaku, gitu Pak, dia nggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit, gimana, Bos?”

“Ya ndak apa-apa”

Anggodo ke Wisnu Subroto (30 Juli 2009, 19.13)

“Pak tadi jadi ketemu?”

“Udah, akhirnya Kos (nama seseorang) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana, Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno, dia juga ketemu Pak Susno lagi si Edi. Yang penting kalo dia tidak mengaku susah kita.”

“Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.”

“Nah itu.”

“Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.”

“Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.”

“Nggak ada memang. Jadi dia cuma dikasih tau disuruh Ari gitu. Dia curiga duite dimakan Ari.”

“Bukan sial Ari-nya Pak, dia cerita pada waktu ke KPK dia yang minta
Ari, kalau ditanya saya bilang Edi ada di situ, diwalik (dibalik) sama-sama doa, Ari yang suruh ngomong dia ngomong dia ada. Kalau itu saya gak jadi masalah pak, itu saya suruh…”

“Pokoknya yang kunci-kuncinya itu saya sudah ngomong sama Kosasih, kalo tidak ada lagi…nyampe…ya berarti ya enggak bisa kasus ini gitu.”

“Yang penting buat saya Pak si Ari ini, dia ngurusi AR (pimpinan KPK, red) segala. Ujung-ujungnya dia dapet perintah nyerahkan ke Chandra itu siapa, Pak? Kan nggak nyambung, Pak”

“Bukan Pak, dia memerintahkan nyerahken ke Chandra yang Bapak juga tahu, kan, karena kalo gak ada yang merintah Chandra, Pak, nggak nyambung uang itu, lho."

“Memang keseluruhan tetap keterangan itu, kalau Edi nggak ngaku ya
biarin yang penting Ari sama Anggodo kan cerita itu”

“Kan saksinya kurang satu.”

“Saksinya akan sudah dua, Ari sama Anggodo”

“Saya bukan saksi, saya kan penyandang dana, kan.”

“Kenapa dana itu dikeluarkan, karena saya disuruh si Edi kan, sama saja kan, hahaha…”

“Suruh dia ngaku lah, Pak, kalao temenan kaya gini ya percuma, Pak, punya temen.”

“Susno dari awal berangkat sama saya ke Singapura. Itu dia sudah tahu Toni itu saya, sudah ngerti, Pak. Yang penting dia nggak usah masalahin. Itu kan urusan penyidik.”

"Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahkan untuk nyogok Chandra, itu aja.”

“Sekarang begini, dia perintahkan kan udah Ari denger, you denger kan. Sudah selesai…”

“Tapi, kalo dia nggak bantu kita Pak, terjerumus. Dia dibenci sama Susno.”

“Biarin aja, tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno.”

Anggodo dengan seorang perempuan (6 Agustus 2009, 20.14)

“Iyo tapi ditakono tanda tangani teke sopo, iya toh gak iso jawab.
Modele bajingan kabeh, Yang. Chandra iku yo, wis blesno ae, Yang, ojo ragu-ragu… (Iya, tapi ditanyakan ini tanda tangan siapa, iya toh tidak bisa menjawab. Modelnya bajingan semua, Yang. Chandra itu dijebloskan saja, Yang, jangan ragu-ragu...).”

Anggodo dengan seorang laki-laki (7 Agustus 2009, 22.34)

“Menurut bosnya Trunojoyo, kalau bisa besok sudah keluar.”

“Dia bilang tidak bagus, karena pemberitaannya hari Minggu,
orang sedang libur. Bagusnya Senin pagi, langsung main.”

“Truno (Trunojoyo, red) minta TV dikontak hari ini, supaya besok counter-nya dari Anggoro.”

Anggodo dengan …(8 Agustus 2009, 20.39)

“Nggak usah ngomong sama penyidik. Cuma Abang saja tahu bahwa BAP-nya Ari tuh seperti itu. Jadi dalam posisi dia BAP, masih sesuai apa yang dia anu. Jangan sampai dia berpikir, kita bohong.”

“Siap, Bang.”

“Sama harus dikaitkan ini, seperti sindikat Edi, Ari sama KPK satu
sindikat mau memeras kita, ya Bang”

“Iya.”

“Intinya si Ari sudah di BAP seperti kronologis. Kenapa kok kita laporkan Ari itu. Kenapa sudah laporan begini kok dia melarikan diri.
Gitu loh. Dan si Edi itu di BAP itu nggak ngaku. Kita nggak usah ngomong. Pokoknya si Edi nggak tahu kita.

”Bang, nanti maksudnya di BAP kita nantinya, inti bahwa pengakuan itu, Bang.”

“Iya.”

“Sekarang jangan dibuka dulu. Maksudnya status si Ari itu, kita merasa Ari sama Edy dan ini tuh, ini kita diperas KPK sudah kita bayar. Kenapa jadi masalah begini. Gitu loh, Bos.”

“Iya.”

“Menurut pengakuan Ari, dia sudah membayar seluruh dana tersebut kepada orang-orang KPK, nggak tahu siapa.”

“Betul.”

Al (nama seorang laki-laki) dengan Anggodo (10 Agustus 2009,17.33)

“Secara keseluruhan apik (bagus). Anggoro nggak lari.”

“Kenceng dia ngomonge (gamblang dia bicaranya).”

“Kenceng. Tak rekam banter mau? (Gamblang. Saya rekam keras-keras mau?)”

“Yo wes (ya sudah). Terus poin-poinnya tersasar, kan?”

“Sudah.”

“Tidak lari. Ciamik dee njelasno (bagus sekali dia menjelaskannya).”

“Ini ada suatu rekayasa, nampak dari pemanggilan jadi saksi terus tersangka. Tenggat waktu 9 bulan. Sudah kondusif. Moro-moro (tiba-tiba) karena ada testimoni, muncul pemanggilan sebagai tersangka. Secara keseluruhan oke.”

“Mengenai cekal, salah sasaran”

“Ya dalam kasus Yusuf Faisal, kok dicekal Anggoro. Itu bagaimana.
Penyitaan dan penggeledahan juga salah sasaran. Dalam kasus Yusuf
Faisal, kok yang digeledah Masaro. Pokoknya intinya sudah masuk semua.”

Alex dengan Anggodo dan Rob (nama laki-laki 3) (10 Agustus 2009:18.07)

“Iya memang di cuplikan. Nggak banyak, tapi intinya kita berkelit, kalau ini bukan penyuapan. Karena di awal itu, beritanya dari Antasari dulu, testimoni itu. Jadi dia cuplik dari Antasari, terus baru disambung ke kita, jadi dijelaskan sama Bon (nama pengacara Anggoro), kalo itu bukan penyuapan. Dan permasalahannya, kedatangan Antasari menemui Anggoro itu juga membawa konsekwensi Antasari bisa dipermasalahkan”

“Ngomong gimana? Pengacara dari Anggoro press release hari ini.”

Sumber : VIVAnews - TRANSKRIP

Dengarkan Suara dari Tembok Kota

2009-10-24T03:30:00.000-07:00

By Ahmad Arif

Ketika suara kritis dibungkam, tembok-tembok kota pun menjelma menjadi ruang penyampai pesan. Sebuah pesan perlawanan terhadap para koruptor yang mengisap uang rakyat.

Hampir tengah malam. Jakarta gerah. Jalan Gelora di belakang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu lengang. Hanya sesekali kendaraan berlalu.

Delapan anak muda bergumul dengan kuas dan cat. Tangan-tangan mereka tangkas melabur tiang beton proyek monorel yang mangkrak. Warnanya merah menyala. Mobil polisi tiba-tiba datang, menepi. Petugas berseragam itu bertanya dari jendela mobil setengah terbuka.

”Kami sudah ada izin,” jawab seorang pemuda sekenanya. Polisi itu pun berlalu.

Tiba-tiba datang lagi lelaki lain. Dia mengaku dari kantor kelurahan. ”Tak boleh melukis di sini,” kata lelaki bernama Jefri. Dia ngotot. Anak-anak muda itu pun ngotot. ”Kami hanya bekerja, masalah izin sudah ada yang urus,” katanya.

Tak mau terjadi keributan, anak-anak muda itu pun mengalah. Mereka pergi meninggalkan pekerjaan separuh jadi. ”Kita kerjakan di tempat yang lain dulu. Masih banyak tembok lain,” seru seorang di antara mereka.

Lalu, mereka bergerak mengangkut cat dan alat-alat gambar lainnya ke arah Simprug. Baru separuh jalan ketika Jefri tiba-tiba menelepon. ”Itu cuma dicat merah saja, kan?” tanya dia. ”Merah dan sedikit gambar warna putih,” kata Ardi.

Entah mengapa, tiba-tiba Jefri luluh dan berkata, ”Kalau begitu dilanjutkan saja. Silakan, Mas.” Barangkali, begitu mendengar tentang ”merah dan putih”, nasionalisme Jefri terpompa.

Anak-anak muda itu putar haluan. Mereka meneruskan kembali pekerjaan yang tertunda. Menjelang dini hari pekerjaan mereka pun kelar. Hasilnya, sebuah gambar putih di atas latar merah tentang dua sosok lelaki yang saling berhadapan. Satu sosok besar dan gagah, dan seorang lelaki ceking dengan tangan terbelenggu yang bertanya, ”Mau berantas korupsi atau KPK?”

Gambar di tiang lainnya tentang buaya yang perkasa menginjak cicak. Sebuah sindiran tentang pergulatan ”cicak melawan buaya”.

Tak bisa dibungkam

Kisah tentang mural sarat pesan antikorupsi ini merupakan kelanjutan episode ”cicak melawan buaya”. Sebuah gerakan perlawanan yang mendapat inspirasi dari pernyataan petinggi Polri terkait dengan ”perseteruan” lembaga itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena merasa (lembaga) lebih ”kuat”, muncullah pernyataan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, ”Cicak, kok, melawan buaya.”

Irma Hidayana dari komunitas Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) mengatakan, kelompoknya terdiri dari orang-orang yang tak rela negaranya terus dibajak oleh koruptor dan centengnya. ”Saat ini KPK sebagai lembaga yang melawan korupsi dilemahkan. Pelemahan KPK berarti pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini,” katanya.

Anggota Cicak lainnya, Agam Faturrochman, mengatakan, Cicak dibentuk secara spontan untuk merespons kriminalisasi KPK. ”Tak ada koordinator, sekretaris, atau struktur organisasi. Keanggotaannya cair. Ada dari kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat), seniman, pengacara, pekerja swasta, dan lain-lain,” kata pekerja swasta ini.

Menurut Agam, mereka saweran untuk membiayai kampanye-kampanye antikorupsi. ”Tujuan kami mengingatkan semua pihak, khususnya pemerintah baru, untuk konsisten memberantas korupsi,” katanya.

Gerakan kritis, menurut Agam, justru akan semakin kuat ketika penguasa semakin otoriter dan tidak mau dikritik. Cicak juga tumbuh di beberapa kota lain, selain Jakarta.

”Kami akan terus menyebarkan virus antikorupsi di masyarakat. Yakinlah, jika KPK dimatikan, masyarakat tetap akan terus berjuang melawannya,” ujarnya.

”Setelah dua kawan dari ICW (Indonesian Corruption Watch) dikriminalkan karena menyampaikan dugaan korupsi di kejaksaan, gerakan kritis antikorupsi justru akan semakin kuat. Kami pasti bisa menemukan cara,” kata Irma.

Sebelumnya komunitas Cicak menggelar pertunjukan musik dan pembacaan puisi. Semuanya disisipi dengan pesan-pesan kritik terhadap korupsi. Terakhir, mereka membuat mural yang menghiasi beberapa tembok di Ibu Kota. ”Dengan mural, masyarakat luas bisa membacanya di jalan-jalan,” kata Irma.

Tak hanya di tiang monorel di belakang Gedung DPR, selama beberapa malam terakhir anak-anak muda itu bergerilya melukis tembok kota dengan ajakan untuk bersatu melawan korupsi.

Beberapa tempat lain yang mereka lukisi adalah tembok jalan layang di Simprug, tiang pancang monorel di depan Pasar Festival di Jalan HR Rasuna Said, di Dukuh Atas, di Jalan Jenderal Sudirman, di perempatan Kuningan, Jalan Gatot Subroto, di perempatan Bioskop Metropole di Jalan Diponegoro, dan dinding Stasiun Cikini.

Semua lukisan itu berwarna putih di atas latar belakang merah, berisi tentang ajakan melawan korupsi, dan bisa dilihat warga Ibu Kota berbarengan dengan pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (20/10). ”Kalau bersama-sama lebih mudah memberantasnya,” demikian pesan dari gambar tentang seekor ”tikus” yang dikepung.

Malam makin larut. Anak-anak muda itu terus bekerja. Di tangan mereka, tembok-tembok kota itu bersuara. Sebuah pesan yang jelas dan tegas kepada pemerintahan yang baru dibentuk. Pesan untuk melawan korupsi.

Sumber : Koran Kompas, Sabtu, 24 Oktober 2009

Aksi CICAK di Jawa Tengah

2009-10-21T00:46:00.000-07:00

CICAK Merayap di Dinding Ibukota

2009-10-20T01:24:00.000-07:00

Siaran Pers

Jakarta, 20 Oktober 2009. Tujuh ruang publik di Jakarta pada hari ini, Selasa 20 Oktober dipastikan dipenuhi dengan karya mural (lukisan dinding) anti korupsi. Mural anti korupsi ini dilakukan oleh komunitas CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Secara umum mural yang dikerjakan pada 17 – 19 Oktober 2009 ini bertema dukungan terhadap gerakan anti korupsi. Selain itu, melalui karya mural ini, CICAK juga menetapkan posisinya untuk memberikan dukungan terhadap gerakan anti kriminalisasi terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aktivis anti korupsi. “KPK dan aktivis anti korupsi perlu didukung, bukan dikriminalisasi”, jelas Rival GA, anggota CICAK.
Mural dipilih sebagai medium kampanye anti korupsi sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pesan advokasi anti korupsi kepada masyarakat luas. Irma Hidayana anggota CICAK lainnya menambahkan bahwa, “Pesan anti korupsi serta anti kriminalisasi terhadap KPK dan aktivis anti korupsi mungkin akan terasa lebih mudah dipahami masyarakat umum jika dilukiskan melalui seni mural di ruang publik”. Hadirnya karya mural anti korupsi di ruang publik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap kritis terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi serta indikasi adanya upaya-upaya pelemahan terhadap gerakan anti korupsi, lembaga tertentu maupun aktivis anti korupsi. Melalui medium mural, CICAK mengajak masyarakat luas untuk lebih kritis terhadap isu korupsi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Mural bisa dilihat secara langsung di lokasi-lokasi berikut:

Jl. Pondok Indah Simpruk, di depan Masjid Al-Istiqqamah, Jakarta Selatan.
Tiang-tiang pancang monorail di depan Pasar Festival, Jl. HR. Rasuda Said. Jakarta Selatan.
Putaran Dukuh Atas, di bawah Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Pilar jembatan layang di perempatan Kuningan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Pilar rel kereta api di lampu merah perempatan Bioskop Metropoole, Jl. Diponegoro,
Jakarta Pusat.
Dinding Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Di depan Universitas Bung Karno.
Pilar-pilar monorail di belakang Gedung DPR, Jl. Gelora, Jakarta Pusat

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Irma Hidayana 0817 186 004, Erni Setyowati 0813 14417054, Rival GA 08788098 87734

Lukisan Antikorupsi Hias Ruang Publik di Jakarta

2009-10-20T01:00:00.000-07:00

Aprizal Rahmatullah - detikNews

Jakarta - Lukisan dinding atau mural antikorupsi kini terpampang di ruang publik di Jakarta. Mural bertema antikorupsi ini dibuat komunintas Cicak (Cintai Indonesia Cintai KPK) sebagai bentuk dukungan pada upaya pemberantasan korupsi.

"Ada 7 ruang publik yang dihias dengan lukisan, antara lain putaran Dukuh Atas di bawah Jl Sudirman, di tiang pancang monorail di depan Pasar Festival, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, dan pilar jembatan layang di perempatan Kuningan, Jl Gatot Subroto," kata anggota komunitas Cicak Rival GA, dalam siaran pers, Selasa (20/10/2009).

Mural juga dibuat di Jl Pondok Indah, di depan Masjid Al-Istiqqomah, Jaksel, pilar rel kereta api di lampu merah perempatan Bioskop Metropole, Jl Diponegoro, Jakpus, dinding Stasiun Cikini di depan Universitas Bung Karno, dan pilar monorail di belakang Gedung DPR, Jl Gelora, Jakarta Pusat.

"Pesan antikorupsi serta antikriminalisasi terhadap KPK dan aktivis antikorupsi mungkin akan terasa lebih mudah dipahami masyarakat umum jika dilukiskan di ruang publik," tambah Rival.

Dia berharap, mural ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap kritis terhadap gerakan antikorupsi, lembaga tertentu maupun aktivis antikorupsi.

"Kita berharap masyarakat bisa lebih kritis terhadap isu korupsi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi," tutupnya.

(ndr/nrl)

Sumber - Detik.com

MURAL

2009-10-19T07:32:00.000-07:00

Twists and turns in Indonesia graft battle

2009-10-15T02:58:00.001-07:00

By John McBeth

OCT 3 — Sometimes, as, as Indonesia proceeds along the often rocky path towards modern statehood, the faith we have in the country to always do the right thing is sorely tested. This is one such time.

Take a look at concerted efforts to water down the powers of the Anti-Corruption Commission (KPK) and to undermine the credibility of incoming Vice-President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, the country's two top reformers.

Then wonder what was in the minds of provincial lawmakers in Aceh, who recently passed a mediaeval — and seemingly unconstitutional — by-law that allows adulterers to be stoned to death. Stoning corrupt officials would make more sense, but that did not rate a mention.

All this when Indonesia is on top of its game, emerging virtually unscathed from the global economic crisis and looking ahead to five more hopeful years under President Susilo Bambang Yudhoyono.

Given the vested interests involved, a backlash against the anti-corruption campaign was always to be expected. Certainly, it seems to prove what civil society activists have been warning about all along: As much as Indonesia seems to be laying the foundations for sound and democratic government, there is simply no room for complacency.

Immediate concerns centre on the recently passed Anti-Corruption Court Law, and the way it gives district courts the authority to change the make-up of the five-man panels by choosing three career judges and two ad hoc judges instead of the other way around.

Career judges are regarded with deep suspicion, coming as they do from a corrupt court system that has dined on bribes for decades. Ad hoc jurists drawn from the legal community are seen to be more idealistic and therefore more trustworthy.

Critics also believe the plan to establish anti-corruption courts in each province is premature, but there is some relief that the new legislation does not seek to prevent the KPK from prosecuting corruption cases.

That, according to Justice and Human Rights Minister Andi Mattalata, can happen only with the revision of the law which created the KPK — perhaps a battle that will have to be fought further down the road.

The Anti-Corruption Court Law became necessary after the Constitutional Court correctly ruled in 2006 that the existing court had no legal basis. It gave the government and Parliament until December this year to rectify the anomaly.

The arrest earlier this year of KPK chairman Antasari Azhar on charges of ordering the murder of an alleged blackmailer gave a venal coalition of police, bureaucrats and politicians the pretext to go after the commission.

Yudhoyono only fuelled the backlash by suggesting in July that the KPK had too much power. The timing of the comment was also significant, coming shortly after one of his in-laws was jailed for corruption.

Only in the last week or so has the President belatedly come out in support of the commission, saying it was essential for it to retain its prosecutorial role and also to have the ability to wiretap during the course of an investigation.

It seems clear, however, that significant segments of Parliament, the Attorney-General's Office and the police would not have continued their campaign against the KPK without feeling they had some sort of encouragement from higher up.

The police decision to go ahead and indict KPK commissioners Bibit Rianto and Chandra Hamzah on bribery charges appears to be based solely on what Antasari is alleged to have told them during his interrogation.

Why a murder case suddenly veered into an investigation of other KPK members has not been explained, but the police now seem to be providing some justification for that by formally accusing Antasari of an improper meeting with a graft suspect.

Reformists claim national police chief-of-detectives Susno Duadji is pursuing a vendetta against the KPK because of inquiries it was making into his role in the Bank Century scandal. The Supreme Audit Agency is reported to have found signs of “criminal activity” in its audit of the controversial 6.7 trillion rupiah (RM2.36 billion) bailout of the bank.

Certainly, in a lengthy text message he sent around Jakarta on July 11, Susno made no secret of his determination to literally cut the KPK down to size. In that, he seems to have succeeded, given the fact there are now only two commissioners left — not enough for it to function.

The President has had little choice aside from declaring his neutrality in the ongoing conflict, but in signing a government regulation in lieu of law to fill the vacancies left by three of the five commissioners, he now finds himself at the centre of another firestorm.

He is being accused of interfering in the KPK's status as an independent body, particularly in seeking to replace Bibit and Chandra who, unlike Antasari, have yet to be formally charged.

Sumber - Straits Times

Pemberantasan Korupsi Salah Jalan

2009-10-06T21:57:00.000-07:00

Oleh Bivitri Susanti

Diserahkannya nama-nama pimpinan sementara KPK kepada Presiden, Senin (5/10), kian mengaburkan arah pemberantasan korupsi.

Munculnya nama-nama itu dapat mengarahkan opini keliru publik, persoalan di tubuh KPK telah selesai karena presiden sudah memberi jalan keluar terbaik dengan membuat jumlah pimpinan kembali menjadi lima.

Langkah ini diawali keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK pada 23 September. Lalu dibentuk Tim Lima, yang bertugas menyerahkan nama-nama pimpinan sementara KPK kepada Presiden.

Perppu itu sendiri sudah kontroversial karena ”hal ihwal kegentingan memaksa” yang seharusnya mendasari keluarnya perppu terlihat seperti ”hal ihwal kepentingan yang memaksa”. Sebab, presiden ”potong kompas” melalui perppu untuk memilih pimpinan sementara sebuah lembaga yang jelas tidak di bawah kendali presiden, sementara ada jalan lain yang bisa dipilih. Misal, membenahi koordinasi antarpenegak hukum, mempercepat proses pemilihan pimpinan.

Tulisan Benny K Harman (Kompas, 5/10) dapat mengaburkan peta pemberantasan korupsi sehingga kita salah jalan. Yang seharusnya dilakukan presiden bukan ”mengatasi merosotnya integritas KPK” seperti ditulis Benny. Tulisan itu dapat mengarahkan pada persepsi keliru tentang pemberantasan korupsi dan KPK dengan mengatakan, integritas KPK sudah merosot. Benarkah? Atau masalah sebenarnya ”serangan” terhadap KPK?

Akar masalah

Harus diingat, akar masalah bukan ”jumlah” pimpinan KPK, tetapi serangan terhadap kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Isu jumlah pimpinan adalah akibat serangan terhadap kerja KPK. Sayang, aksi yang menyebabkan masalah jumlah ini justru tidak disasar presiden. Presiden cenderung lepas tangan, reaksinya pada masalah jumlah. Di titik ini, sebenarnya perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi.

Jangan lupa, kisah ini berawal dari sangkaan Polri terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tentang penyalahgunaan wewenang. Di sini kita kesampingkan dulu dakwaan pidana pembunuhan yang dikenakan terhadap Antasari Azhar yang punya dimensi berbeda.

Sangkaan awal Polri terhadap dua pimpinan KPK itu terkait penetapan dan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri (pencegahan) kepada Djoko Tjandra dan Anggoro Widjojo. Padahal, wewenang KPK untuk ”memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri” diatur jelas dalam UU KPK (Pasal 12 Ayat (1) huruf b).

Sangkaan ini lalu berubah. Namun, ini justru menandakan ketidaksiapan Polri dalam menangani kasus ini. Bahkan, sebagian pihak menengarai adanya masalah yang dicari-cari sehingga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dilaporkan ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri oleh pengacara KPK.

Serangan balik terhadap KPK ini juga dapat dilihat dengan mata telanjang. Sayang, ditutup tirai kepentingan politik. Misalnya dengan munculnya berita terbaru tentang pesan singkat berisi ancaman yang dikirimkan ke KPK.

Harapan

Seberapa pun pihak yang tidak setuju dengan proses yang amburadul ini, kenyataannya perppu sudah keluar dan pimpinan sementara sudah ada. Tinggal harapan yang mungkin kita sematkan pada pundak para pimpinan sementara KPK itu.

Pertama, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas di KPK secara baik dan tetap independen tanpa harus memosisikan diri di bawah presiden, meski proses pemilihan mereka hanya diatur presiden. Tiga nama ini memang tidak asing dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Namun, proses yang keliru dengan mengeluarkan perppu yang menunjuk Tim Lima tetap harus diluruskan agar tidak menjadi preseden buruk di masa datang. Ketiga pimpinan sementara ini justru yang harus membantu meluruskannya.

Kedua, agar mereka bisa mengingatkan presiden untuk memberesi kekeruhan soal pimpinan KPK dan mengingatkan, masalahnya adalah status tersangka dua pimpinan KPK tanpa adanya dasar hukum kuat. Sangkaan terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto harus segera dibereskan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bareskrim harus dituntaskan.

Membaca peta pemberantasan korupsi yang kian semrawut ini, kita harus berharap pada kalangan masyarakat sipil agar lebih aktif mengawasi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sudah terlihat gelagatnya pemerintah dan politisi tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

BIVITRI SUSANTI Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; Kandidat PhD pada University of Washington School of Law, Seattle, AS

Indonesia Dilutes Antigraft Court

2009-10-01T23:39:00.000-07:00

By TOM WRIGHT

JAKARTA — Indonesia's parliament passed a bill Tuesday that dilutes the powers of the special Corrupt Crimes Court, a move critics called a step backwards for the graft-plagued nation's efforts to weed out corruption.

The Court was set up in 2003 to try graft cases and has sent scores of people to prison, including politicians, central bank officials and regional governors. President Susilo Bambang Yudhoyono, who first took office in 2004, has won praise at home and abroad for battling graft, a problem which has seriously dented foreign investor confidence in Indonesia over the past decade.

But some lawmakers and police have argued the powers of the Court and its sister body, the Anticorruption Commission, are too broad and could lead to abuses. Anticorruption advocates say some politicians fear the dragnet will move their way and want to hobble the campaign before it reaches them.

The Commission has broad powers to investigate and prosecute corruption cases, including wiretapping without a warrant. The Court has a reputation for handing down harsher sentences than Indonesia's regular justice system, which has been cited by Transparency International as one of the nation's most graft-ridden institutions.

The bill passed Tuesday allows the Court's staff of judges to include a majority from the regular justice system. Previously, the Court had to be staffed by a majority of non-career judges recruited from among practicing lawyers, university professors and retired prosecutors—a rule set because such a panel was seen to be more independent.

"The reputation of career judges for corruption cases in Indonesia is not good," said Eryanto Nugroho, a researcher at the Center for Indonesian Law and Policy Studies, an independent legal advocacy group.

The decision follows an effort by President Yudhoyono, after attending the Group of 20 summit in Pittsburgh, to drum up U.S. investment in Indonesia, one of the few economies expected to post positive economic growth this year.

Mr. Yudhoyono met business people in Boston over the weekend before giving a speech at Harvard University's John F. Kennedy School of Government. Trade Minister Mari Pangestu hosts an event Wednesday at Johns Hopkins University featuring presentations from senior Indonesian government officials and business figures.

Investors generally have grown more favorable toward Indonesia over the past year amid signs the nation is finally getting a handle on some of its biggest problems, including corruption and terrorism.

Any backtracking on those successes could curtail investor interest at a time when other Asian economies are recovering from the worst effects of the global economic slowdown. A spokesman for Mr. Yudhoyono wasn't immediately available for comment.

The bill was drafted by Indonesia's Ministry of Law and Human Rights and then debated in a parliamentary committee whose meetings aren't open to the public. All parties voted to pass the bill, but no politician has publicly taken credit for the bill, and no politician or party representative has acknowledged supporting the legislation.

Some politicians attempted to insert a clause into the bill that would have stripped the Commission of its power to prosecute graft cases at the Court, according to Nursyahbani Katjasungkana, a politician from the Islamic-based National Awakening Party, which is part of Mr. Yudhoyono's broad coalition government. She said her party and the Prosperous Justice Party, another Islamic-based coalition member, opposed the moves and that the clause was dropped. It wasn't possible to confirm her account.

The bill passed Tuesday also stipulated that all provinces must have corrupt-crimes courts within two years. Antigraft advocates say the deadline will be impossible to achieve without lowering standards, and fear that opponents of the anticorruption measures will use this as an opportunity to attack the special court system.

The system took another blow on Sept. 15, when Indonesian police named two senior officials of the Anticorruption Commission as suspects in a bribery case. Neither has been charged of a crime and both deny any wrongdoing. One of the two, Chandra Hamzah, a former litigation lawyer, is widely viewed as the driving force behind much of the Commission's successful work in recent years.

Police have confirmed the two are suspects but haven't made further comments about the case.

Tensions between the police and the Commission intensified in July after the Commission wiretappped the national police's head of criminal investigations, Susno Duadji, according to people familiar with the matter.

Write to Tom Wright at tom.wright@wsj.com

Duo Djoko Dibalik Kasus Cicak-Buaya (?)

2009-10-01T05:04:00.000-07:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengapa mereka mencekal dan kemudian mencabut pencekalan Joko Tjandra. Joko Tjandra dicekal karena diduga mengalirkan uang ke Arthalyta Suryani, terpidana penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan. Ternyata setelah diselidiki uang itu tidak mengalir ke Artalyta, tetapi ke sebuah yayasan berinisial KS. Itu sebabnya pencekalan itu dicabut. Artinya, Djoko tidak terkait dengan penyuapan Artalyta itu.

"Joker (Joko Tjandra) memberikan uang kepada Dirut PT Mulia Viadi Sutoyo dan Enang (kurir)," jelas salah satu Tim Pembela KPK, Ahmad Rifa'i. Uang senilai US$ 1 juta itu, kata dia kemudian diserahkan lagi ke pihak lain. "Diserahkan ke DS (menyebut nama seorang purnawirawan TNI) dari Yayasan KS," sambung Ahmad yang juga pengacara Chandra dan Bibit itu. Fakta ini, kata Ahmad, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan. (Vivanews.com)

DS adalah Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI dan KS adalah Yayasan Kesetiakawanan Sosial. Bersama sejumlah kawannya Djoko menjadi pembina yayasan itu. Karena DS adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam tim sukses salah satu capres dalam pemilu kemarin, ini membuka 'teori' konspirasi baru.

Uang $1 Juta itu tidak sedikit, dan nama Yayasan KS ini sedikit membingungkan. Di sebuah artikel di Vivanews.com, nama yayasan itu disebut tidak konsisten. Di bagian atas menyebut KS, tapi di bagian bawah menyebut Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, atau YKDK. Tentang YKDK bisa Anda lihat di sini, dan jelas menyebutkan nama Djoko Suyanto. Sementara tentang Yayasan KS, tidak ketemu web nya. Apakah itu dua yayasan berbeda, atau sama?

Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto sendiri membantah menerima US$ 1 juta dari Joko Soegiarto Tjandra. Sumbangan yang diterima adalah urusan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian. (Vivanews.com). Nah...

Untuk menambah seru imajinasi Anda tentang konspirasi baru yang mungkin ada, berikut ini saya co-pas kan Tim sukses SBY dalam Pilpres kemarin. Ulasan lain mengenai tim sukses SBY, juga ada di web lain, silakan klik link ini.

Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.
Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.
Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.
Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.
Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.
Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.
Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.
Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.
Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi.

Selamat berimajinasi! :D

Sumber : prajnamu di politikana.com

Citra baru di 2009?

2009-09-16T06:24:00.000-07:00

Tanya - Jawab buat Pak Andi Mallarangeng

2009-09-15T19:13:00.000-07:00

This is an open letter to Mr. Andi Mallarangeng. Unfortunately, i do not have his email address and my Indonesian is prohibitive to writing letters to important people. I'm wondering if anyone could help me translating the questions below for Mr. Mallarangeng.

Thanks

Dear Mr. Andi Mallarangeng,

Thank you for your kind attention and I appreciate your time in answering these questions.

I understand you are a very busy man so I will make this brief.

a) Is the President aware of the escalating hostility between the KPK and the Police?

b) Is the President aware that regardless of the outcome of these legal proceedings, the political implication of the hostility will drastically alter Indonesian judicial system and its commitments to eradicating corruption in post-reformasi Indonesia?

c) Is the President fully aware that drastically altering Indonesian commitments to eradicating corruption – a nominally constitutionally mandated policy - is beyond the jurisdiction and authority of the Police Headquarter?

d) Does President SBY have a specific direction as to what his idea of change will be? With significant changes to both the commission and the anti corruption court, does the President care to specify any indications as to what his desired policy would look like?

When President SBY and Vice President Elect Boediono said (many times during the campaign) "reformasi birokrasi" and "integritas hukum" - Were they reforming to this Reform? Is this a planned strategy? If not, why is there no effort to stop it?

e) Did the President, at any time consult with any member of the other branch of the government –DPR/MK/MA ? (as an additional questions, are the leadership of Partai Demokrat aware of this?)

f) Do you (and other members of the Presidents close advisers) think you have given the President the best advice you could? Do you care to name other able persons advising the Presidents in this matter?

Lastly, as a matter of curiousity, how many days so far in 2009 the President have spent in his residential address in Cikeas? I seem to remember during the heights of the Reformasi era, Indonesian leaderships agreed to start a new tradition afresh where Presidents rule from the palace and the media will no longer refer to the base of power at his private household. I wonder if you care to comment on this.

Best regards,

Fello Citizen

Yth. Bpk. Andi Mallarangeng,

Terimakasih atas perhatian Anda dan Saya hargai pengorbanan waktu Anda dalam menjawab pertanyaan berikut.

Saya memahami bahwa Anda amat sibuk, jadi Saya akan singkat saja.

a) Apakah presiden menyadari adanya perselisihan yang semakin meningkat antara KPK dan Kepolisian?

b) Apakah Presiden menyadari bahwa apapun hasil dari proses hukum yang terjadi, implikasi politis dari perselisihan ini akan secara drastis mengubah Sistem Peradilan Indonesia dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi Indonesia Pasca-Reformasi?

c) Apakah Presiden menyadari penuh bahwa mengubah komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi - yang secara konstitusional diwajibkan- adalah diluar yurisdiksi dan kekuasaan Mabes Polri?

d) Apakah Presiden SBY memiliki tujuan/arah khusus tentang perubahan apa yang diinginkannya? Dengan perubahan signifikan terhadap KPK dan Tipikor, apakah Presiden mau menjelaskan indikasi-indikasi seperti apa kebijakan yang diinginkannya?

Ketika Presiden SBY dan Wapres terpilih Boediono berkata (yang seringkali dalam kampanye) tentang "reformasi birokrasi" dan "Integritas hukum" - Apakah ini yang mereka maksud? Apakah ini strategi yang direncakan? Jika bukan, mengapa tidak ada usaha menghentikannya?

e)Apakah Presiden pernah berkonsultasi dengan sesiapa saja anggota dari cabang pemerintahan lain - DPR/MK/MA ? (sebagai pertanyaan tambahan, apakah kepemimpinan Parta Demokrat pernah tahu tentang hal ini?)

f) Apakah Anda (dan para Penasihat terdekat Presiden) mengira telah memberikan Presiden saran terbaik Anda? Apakah Anda dapat menyebutkan nama Penasihat yang memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang hal ini?

Terakhir, sekedar penasaran, di Tahun 2009 sudah berapa hari Presiden tinggal di Cikeas? Seingat saya, ketika Reformasi sedang hangat-hangatnya, Kepemimpinan Indonesia sepakat memulai tradisi baru, dimana Presiden memerintah dari Istana dan media tidak akan lagi menyatakan tempat tinggal pribadi sebagai basis kekuasaan. Saya penasaran apakah Anda memiliki pendapat tentang hal ini.

Best regards,

Fello Citizen

Sumber : Treespotter (on politikana.com)

Awal Dari Kegelapan

2009-09-15T14:58:00.000-07:00

Kronologi Kriminalisasi Pimpinan KPK - 15 September 2009

2009-09-15T14:29:00.000-07:00

Jakarta - Sangat mengejutkan! Dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, dijadikan tersangka oleh Polri. Keduanya dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam penetapan cekal terhadap koruptor, Anggoro Widjaya, direktur PT Masaro.

Berikut kronologi penetapan tersangka Chandra dan Bibit oleh Polri:

Selasa (15/9/2009)

Pukul 08.30 WIB

Ratusan orang dari komunitas Cinta Indonesia Cinta Komisi Pemberantasan Korupsi (CICAK) berkumpul di gedung KPK. Mereka menggelar teatrikal mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK

Pukul 09.30 WIB

Chandra dan Bibit dilepas oleh dua pimpinan KPK M Jasin dan Haryono Umar, para pejabat KPK dan para komunitas Cicak.

Pukul 10.00 WIB

Chandra dan Bibit tiba di Mabes Polri dari pintu belakang. Keduanya masuk ke gedung Bareskrim untuk diperiksa.

Pukul 10.00 - 16.00 WIB

Chandra dan Bibit diperiksa. Konon, pemeriksaannya berlangsung santai dan diselingi canda.

16.00 - 19.00 WIB

Chandra dan Bibit istirahat dan berbuka puasa

Pukul 17.00 - 18.00 WIB

Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla berbuka puasa di Mabes Polri. Gedung yang dipakai buka bersama presiden berdekatan dengan gedung Bareskrim, tempat dua pimpinan KPK diperiksa.

Pukul 19.00 - 20.00 WIB

Chandra dan Bibit diperiksa kembali

20.00 WIB

Para pejabat Bareskrim rapat. Sedangkan Chandra dan Bibit istirahat, karena pemeriksaan selesai

22.30 WIB

Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji keluar dari gedung Bareskrim. Dia hanya memastikan bahwa malam ini ada keputusan tentang pemeriksaan dua pimpinan KPK. Dia langsung meninggalkan gedung Mabes Polri.

23.00 WIB

Para tokoh antikorupsi berencana mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan dorongan moril terhadap Chandra dan Bibit. Namun, hanya Pemimpin redaksi group Tempo, Bambang Harymurti yang hadir.

23.45 WIB

Direktur III Tipikor Mabes Polri Kombes Pol Jovianes Mahar mengumumkan penetapan tersangka terhadap Chandra dan Bibit. Namun, mengenai penahanan terhadap keduanya, Polri belum menentukan. Chandra dan Bibit dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan dan pencabutan pencekalan terhadap para koruptor, Anggoro Widjaya dan Joko Tjandra.

Rabu (16/9/2009)

00.10 WIB

Bibit dan Chandra keluar dari ruang pemeriksaan. Chandra menjelaskan mengenai kronologi pemeriksaan hingga penetapan tersangka. Sedangkan Bibit hanya diam saja.

00.20 WIB

Bibit dan Chandra meninggalkan Mabes Polri

00.40 WIB

Bibit dan Chandra tiba di kantor KPK. Keduanya disambut sejumlah tokoh antikorupsi.

00.50 WIB

Pimpinan KPK menggelar rapat.
(asy/anw)

Sumber : Detik.com

Solidaritas Putih - Anti Korupsi

2009-09-13T23:41:00.001-07:00

Teman-teman semua,

Kita semua percaya Indonesia, harus menjadi lebih baik. Setiap hari, harus menjadi lebih baik, demi kita semua, demi anak cucu kita, demi saudara kita sebangsa setanah air. Tidak ada seorangpun yang bisa mempertanyakan pada Anda, saya dan kita semua, akan kecintaan kita pada negara ini, bangsa ini, tanah tumpah darah kita semua.

Kita malu karena negara kita tercatat peringkat wahid terkait dengan korupsi. Masih belum lepas dari ingatan kita tertangkap tangannya Jaksa Urip, anggota Parlemen Al Amin Nasution, pimpinan KPU Mulyana Kusumah, pimpinan KPPU Muhammad Iqbal, dipenjaranya Aulia Pohan terkait korupsi BI sampai Hamka Yandhu dari Fraksi Golkar, Udju Djuhaeri dari Fraksi TNI/Polri, Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDIP, dan Endin Soefihara dari Fraksi PPP sebagai tersangka penerima uang suap pemilihan Gubernur BI. Semua ini, berkat KPK.

Sekarang satu-satunya harapan kita, KPK, mulai digoyang secara sistematis. Beberapa bulan terakhir, begitu terlihat usaha pengebirian lembaga tersebut. Pemanggilan pimpinan KPK untuk dugaan yang simpang-siur dan absurd serta pernyataan berbagai aparat memperkuat dugaan kita semua akan upaya sistematis pelemahan KPK tersebut. Belum lagi pembahasan dan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor yang berlarat-larat dengan materi yang patut dipertanyakan komitmen semanagat antikorupsinya.

Besok pagi, dua orang pimpinan KPK, masih diperiksa oleh Polisi. Baca lagi link berita diatas, dan tanyakan teman, apa betul mereka pantas dipanggil dengan persangkaan yang demikian absurd? Bagaimana KPK bisa bekerja dengan baik apabila kerap diganggu sedemikian oleh sesama aparat?

SOLIDARITAS PUTIH ANTI KORUPSI

Hari : Selasa, 15 September 2009
Lokasi : Gedung KPK, Jl HR. Rasuna Said
Jam : 08.30
Dresscode : atasan berwarna putih

Apabila perlu kita kirim pesan pendek pada Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono mengenai dukungan kita pada KPK dan meminta beliau untuk mendukung kita. Siapapun Anda, siapapun kita, karena kita merasa malu dengan korupsi.

Sampai jumpa besok teman. Kenakan baju putih agar kita saling mengenal.

Salam CICAK,

Lepas lagi...Lepas lagi...cape deh

2009-09-12T21:56:00.001-07:00

Bangga Dengan GODZILA-nya?

2009-09-12T21:38:00.000-07:00

Spesies Baru Dalam Ekosistem Korupsi di Indonesia - Hasil Perkawinan para Buaya

2009-09-12T21:01:00.001-07:00

Rilis cicak, Kamis 20 Agustus 2009

2009-08-19T20:31:00.001-07:00

Rilis

Dukungan Untuk KPK Memeriksa Antasari

atau Zero Tolerance Bagi Pelanggar Kode Etik KPK

Testimoni Ketua KPK non aktif Antasari Azar yang juga menjadi terpidana kasus pembunuhan Nasrudin hingga saat ini masih belum menunjukkan ujung pangkal. Surat testimoni Antasari yang dibuat tanggal 16 Mei 2009 itu menyebut adanya dugaan suap terkait kasus PT Masaro, yakni pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan dengan tersangka pimpinan perusahaan tersebut Anggoro Widjaja. Anggoro sempat ditemui Antasari dan menyebut pernah memberi uang kepada oknum di KPK dalam 2 tahap agar kasusnya tidak dilanjutkan.

Terlepas dari motif pribadi Antasari dibalik penulisan Testimoni tersebut, kami menilai implikasi dokumen yang mengatakan pimpinan KPK menerima suap akan sangat membahayakan KPK. Apalagi saat ini, KPK memang sedang diserang dan dikepung dari berbagai sudut. Tujuannya tentu saja agar KPK tidak mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi lagi. Atau, lebih ekstrim dari itu, agar KPK lemah dan bubar.

Di sisi lain, testimoni tersebut juga didasari dari pertemuan Antasari dengan Anggoro Widjaya, yang saat ini sudah menjadi tersangka dan buron kasus korupsi di KPK. Meskipun pihak Antasari bisa mengatakan, bahwa saat Antasari bertemu Anggoro saat ia belum tersangka, akan tetapi UU KPK melarang pertemuan tersebut secara tegas.

Berdasarkan Pasal 36 dan 65 UU KPK, Pimpinan KPK dilarang melakukan hubungan baik langsung ataupun tak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait kasus korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun. Dan, Pasal 65 memberikan ancaman pidana 5 tahun terhadap Antasari Azhar.

Diluar aspek hukum, secara politik testimoni berakibat negatif bagi kepercayaan publik yang sudah dengan susah payah dibangun KPK. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum lainnya, dan masih eksisnya Mafia Peradilan, wajar jika publik berharap banyak dengan KPK.

Atas dasar itulah, untuk menyelamatkan KPK, pertemuan Antasari dengan ANggoro tersebut harus diteruskan pada proses penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, KPK sudah melaporkan Antasari secara resmi pada POLRI. Tindakan ini kami dukung sebagai bagian dari semangat membentengi KPK dari berbagai upaya melemahkan dan mendelegitimasi KPK.

Sebagai penegak hukum, tentu saja POLRI harus profesional dan segera memproses laporan KPK. Hal ini penting, untuk menghindari kesan di mata Publik bahwa POLRI secara institusional berlawanan dengan KPK. Oleh karena itu, kami meminta KAPOLRI untuk:

1. Memastikan proses hukum terhadap Antasari Azhar terkait laporan KPK segera dilakukan dengan serius.

2. Memberikan ruang gerak yang luas bagi tim pemeriksa internal KPK untuk mencari informasi, keterangan dan sebagainya terkait dengan proses penegakan Etik KPK. (seperti yang pernah ICW laporkan ke KPK, setidaknya ada 17 dugaan pelanggaran kode etik KPK yang dilakukan oleh Antasari Azhar)

Testimoni Antasari dengan Anggoro selain merupakan pelanggaran pidana juga pelanggaran kode etik KPK yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK tertanggal 10 Februari 2004. Berdasarkan kode etik, setidaknya terdapat 17 dugaan pelanggaran kode etik KPK yang dilakukan Antasari Azhar selama menjabat sebagai Ketua KPK. Karena itu, kami meminta KPK:

1. KPK melalui Derektorat Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat perlu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran atau penyimpangan kode etik pimpinan KPK yang dilakukan oleh Ketua KPK, Antasari Azhar dengan membentuk Komite Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Pimpinan KPK.

Pasal 7 Kode Etik Pimpinan KPK menyebutkan

(1) Pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik ini dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

(2) Penjatuhan sanksi akan ditentukan oleh Komite Etik yang terdiri dari gabungan Pimpinan dan Penasehat KPK, serta seorang atau lebih nara sumber yang berasal dari luar KPK. Nara sumber tersebut ditentukan oleh gabungan Pimpinan dan Penasehat KPK.

2. Jika kemudian KPK dapat membuktikan bahwa pelanggaran Kode Etik Pimpinan tersebut benar terjadi, maka CICAK meminta penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Kode Etik. Sesuai Kode Etik, prinsip zero tolerance bagi pelanggarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. an, jika ada unsur tindak pidana dalam pelanggaran tersebut, maka KPK perlu meneruskan hasil pemeriksaan pada institusi penegak hukum lainnya.

3. Mengumumkan pada masyarakat hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Antasari.Pernyataan ini diperlukan sebagai penegasan bahwa KPK tidak mentolerir pelanggaran kode etik sekecil apapun.

Salam Perjuangan

CICAK se-Indonesia

Gerakan Moral Dari Bandung

2009-08-07T02:58:00.000-07:00

CICAK BANDUNG MULAI BERAKSI

Kegiatan CICAK Bandung...

Rencana hari Sabtu dan Minggu, 8 dan 9 Agustus 2009 akan mengadakan aksi PEMASANGAN STICKER CICAK di 1.000 angkutan umum semua jurusan di Bandung.
Pemasangan di pusatkan di Terminal Bus Leuwi Panjang.

1.000 stiker x 50 penumpang = 50.000 penumpang per hari akan baca "JANGAN HANYA DIAM, LAWAN KORUPSI"
Bila effektih 20 hari artinya 1 juta orang akan baca.

CICAK merupakan gerakan moral.

Mohon Doa...

KPK: Isi Testimoni Antasari Diragukan Kebenarannya

2009-08-06T18:54:00.000-07:00

Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan KPK untuk mengklarifikasi kebenaran testimoni yang disampaikan Antasari.

“Ada pihak-pihak yang manfaatin KPK, (dan) ini bukan hal baru,” tutur Chandra M Hamzah, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis sore (6/8). Wakil Ketua bidang Penindakan ini seolah-olah ingin mengatakan KPK sudah terbiasa menghadapi ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan posisi KPK, khususnya terkait penanganan kasus korupsi. Modusnya bisa bermacam-macam, tetapi hampir semua UUD alias ujung-ujungnya duit.

Chandra menegaskan, “Di KPK tidak ada penyelesaian kasus dengan pembayaran”. Tekad KPK untuk tetap ‘bersih’ tidak main-main. Buktinya, beberapa kali KPK terjun langsung menindak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan KPK, seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Sulawesi, dan daerah-daerah lain. Namun, KPK hanya sebatas meringkus pelakunya. Selanjutnya, karena ranah pidana umum, Kepolisian yang menindaklanjuti. “Itu domain Kepolisian,” tukas Chandra.

Domain Kepolisian. Demikian pula kesimpulan KPK menyikapi informasi yang beredar beberapa hari belakangan ini. Informasi yang tertuang dalam rekaman serta testimoni tertulis Ketua KPK non aktif Antasari Azhar itu, menyebut ada petinggi KPK yang menerima suap terkait penanganan kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh hukumonline, testimoni dibuat oleh Antasari dengan tulisan tangan pada 16 Mei 2009 atau 15 hari setelah mantan Direktur Penuntutan pada Jampidum itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Setebal empat halaman, dan terdiri dari sembilan poin dalam bentuk tulisan tangan, testimoni itu menyatakan semua berawal ketika tim penyidik KPK menggelar penggeledahan di PT Masaro terkait kasus Tanjuang Api-api dengan terdakwa Yusuf Emir Faisal. Tim penyidik menemukan dokumen berupa blanko kosong dengan kepala surat Departemen Kehutanan dan stempel Dinas Kehutanan se Indonesia.

Dengan pertimbangan belum ditemukan keterkaitan dengan kasus Tanjung Api-api, dokumen tersebut akhirnya hanya menjadi bagian lampiran berkas perkara. Yusuf sendiri akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis empat tahun enam bulan. Berangkat dari penemuan dokumen itu, KPK lalu menggelar penyelidikan terpisah dari kasus Tanjung Api-api. Ketika proses sedang berjalan, masih menurut Testimoni, Antasari mendapat kabar kasus Masaro telah ‘diselesaikan’ oknum KPK dengan PT Masaro.

“Mendengar ini, saya terkejut dan tidak langsung percaya,” tulis Antasari dalam testimoni. Selanjutnya, pemberi informasi mempersilahkan Antasari mendengar langsung keterangan dari PT Masaro. Antasari dengan berbekal alat perekam, lalu terbang ke Singapura menemui Anggoro Wijoyo, Direktur PT Masaro –tertulis di testimoni sebagai pemilik PT Masaro-. Sekali lagi, Antasari mengaku terkejut begitu mendengar penjelasan Anggoro. Namun, Antasari merasa belum mendapat informasi lengkap khususnya tentang proses penyerahan dana ke oknum KPK. Makanya, Antasari mengadakan pertemuan dengan seseorang bernama Ari di Malang, Jawa Timur.

Dari Ari lah, Antasari mendengar uraian secara rinci penyerahan dana kepada oknum KPK. Sayang, kali ini, Antasari tidak membekali diri dengan alat perekam. Kepada Antasari, Ari mengatakan penyerahan dana dilakukan di Jakarta beberapa kali dengan lokasi yang berbeda-beda. Dana itu, seperti tertulis di testimoni, diserahkan kepada dua pimpinan KPK. Di bagian akhir testimoni antasari menulis “Demikian testimoni saya dan saya siap bersaksi seperti apa yang tertulis di dalam testimoni”.

Testimonium de auditu

Khusus menanggapi testimoni Antasari, Mochammad Jasin menegaskan bahwa tidak benar pimpinan KPK menerima suap terkait penanganan kasus PT Masaro. Kasus tersebut, kata Jasin, masih terus berjalan dan sejuah ini telah menetapkan tersangka, termasuk Anggoro. Sejak 22 Agustus 2008, KPK telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri (cekal) terhadap Anggoro dan beberapa koleganya. Untuk kepentingan proses hukum, KPK beberapa kali melakukan pemanggilan, namun tidak digubris oleh Anggoro, sehingga yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang.

“Testimoni dan laporan yang dibuat oleh Antasari Azhar belum tentu benar, karena ada kemungkinan keterangan yang disampaikan oleh saudara Anggoro Wijoyo kepada Antasari Azhar belum tentu benar,” papar Wakil Ketua bidang Pencegahan.

Menurut Jasin, bahkan tidak tertutup kemungkinan Anggoro menipu Antasari dengan menyampaikan informasi keliru untuk kepentingan dirinya selaku pihak terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Kalaupun benar, testimoni Antasari tidak bisa dijadikan alat bukti karena sifatnya hanya testimonium de auditu atau keterangan berdasarkan perkataan orang lain. Jasin merujuk pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”.

Tidak hanya testimoni, KPK juga tegas membantah pernah menerbitkan surat pencabutan cekal terhadap Anggoro dkk, sebagaimana disampaikan oleh Antasari kepada pihak Kepolisian. “Surat itu palsu,” tukas Jasin. Soal surat pencabutan ini, Chandra berkepentingan meluruskan karena pada surat tertanggal 5 Juni 2009 itu tertera tanda tangannya. Bukti kepalsuan itu di antaranya terlihat dari letak simbol burung garuda di sebelah kiri, padahal lazimnya di tengah. Lalu, kepanjangan nama KPK pada kata ‘Pemberantasan’ tercetak warna merah, padahal seharusnya warna hitam.

“Tidak perlu seorang ahli, tanda tangan saya di surat pencabutan itu jelas berbeda dengan aslinya,” kata Chandra sambil memperlihatkan salinan surat pencabutan cekal yang diyakni palsu itu.

Karena haqul yakin surat pencabutan cekal itu palsu, KPK telah melayangkan surat kepada Kapolri. Melalui surat kepada Kapolri itu, Jasin berharap kasus dugaan pemalsuan ini segera ditindaklanjuti, termasuk siapa pelaku. “Kami berharap Polri menindaklanjuti surat kami tersebut,” dia menambahkan.

Panggilan Komisi III

Kontroversi testimoni Antasari juga menarik perhatian DPR. Kamis pagi (6/8), Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto menyambangi kantor KPK. Walaupun mengaku datang bukan sebagai perwakilan Komisi III DPR, Soeripto mengatakan Komisi III selaku mitra kerja KPK dan Polri, akan meminta keterangan dari masing-masing lembaga. "Tentunya kita akan meminta keterangan dari polisi dulu. Tapi baik KPK maupun kepolisian, kita akan panggil semua," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Soeripto, klarifikasi penting untuk menjawab kesimpang-siuran atas munculnya testimoni Antasari. Terlepas dari itu, ia berpendapat langkah Antasari bertemu Anggoro yang terkait kasus korupsi. "Pimpinan menemui seorang buronan tersangka itu sudah melanggar UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK," Soeripto menambahkan.

Terpisah, Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho berpendapat yang seharusnya diselidiki terlebih dahulu justru motivasi Antasari menemui Anggoro. Prosedurnya, kata Emerson, Antasari tidak bisa begitu saja ketemu, tanpa menginformasikan pimpinan KPK lainnya. “Motifnya kan harus dicari tahu dulu, apa untuk melemahkan KPK atau bargaining-bargaining atau deal-deal tertentu dengan pihak lain,” ujarnya.

(Rzk/Nov)

Sumber : hukumonline.com

MTI: Testimoni Antasari Skenario Hancurkan KPK

2009-08-04T19:16:00.000-07:00

Didit Tri Kertapati - detikNews

Jakarta - Testimoni Antasari Azhar tentang pejabat KPK yang menerima suap menuai kecaman dari penggiat antikorupsi. Testimoni ini dianggap sebagai skenario untuk menghancurkan KPK.

"Ini rekayasa untuk menghancurkan KPK," ujar Ketua Badan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Hamid Chalid, dalam perbincangan dengan detikcom , Rabu (5/8/2009).

Menurut Hamid, sejak awal dipilihnya Antasari sebagai Ketua KPK sudah ada keraguan dari sejumlah pihak. Hal didasari atas rekam jejak karier Antasari sebagi jaksa yang tidak bersih.

"Orang ini dipasang untuk menghancurkan KPK dan terbukti apa yang dilakukannya sekarang ini," kata Hamid.

Hamid menerangkan, pertemuan yang dilakukan Antasari dengan pimpinan PT Masaro Anggoro Widjaja, yang telah jadi tersangka, di Singapura adalah tindakan melanggar hukum. Karena pejabat KPK dilarang bertemu dengan pihak luar yang tengah terkena kasus di KPK.

"Sebelum orang lain kena, dia dulu orangnya yang harus kena. Karena itu kan jelas melanggar hukum," tandas Hamid.

Hamid menyarankan polisi mengusut kebenaran dari testimoni Antasari, meskipun Hamid yakin bahwa testimoni itu tidak benar.

Hamid juga menyatakan, mengapa baru sekarang Antasari merilis testimoni itu jelas menimbulkan pertanyaan. Ini mengindikasikan Antasari tidak ingin hanya dia sendiri yang terjerat masalah hukum.

"Istilah orang Jawa, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua). Dia nggak mau cuma dia yang kena tapi semua orang yang kena," tuding Hamid. (ddt/nrl)

Sumber ; detik.com

Mosi Tidak Percaya - Efek Rumah Kaca

2009-08-04T09:21:00.000-07:00

Sumber: thejonasclip

ini masalah kuasa, alibimu berharga
kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa?

kamu tak berubah, selalu mencari celah
lalu smakin parah, tak ada jalan tengah

pantas kalau kami marah, kamu dipercaya susah
lantas kalau kami resah, sebab argumenmu payah

kamu ciderai janji, luka belum terobati
kami tak mau diberi, kami tak bisa dibeli

janjimu pelan pelan akan menelanmu

ini mosi tidak percaya, jangan anggap kami tak berdaya
ini mosi tidak percaya, kami tak mau lagi diperdaya

Siaga dalam Diam

2009-08-03T07:36:00.000-07:00

GESEKAN antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya reda. Jika diibaratkan reptil, cicak atau buaya, keduanya kini menghentikan rayapannya. Diam, merunduk, tapi dalam posisi siaga. Inilah hari-hari penting yang membuat mata masyarakat menyorot kepada kedua lembaga itu.

4 MEI 2009
Ketua KPK Antasari Azhar diperiksa dan kemudian ditahan di Polda Metro Jaya. Antasari menjadi tersangka otak pembunuhan Direktur Utama Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Dalam pemeriksaan disebutkan, Antasari membuka ”borok” sejumlah pimpinan KPK.

24 JUNI 2009
Saat berkunjung ke harian Kompas, Presiden SBY mengingatkan kedudukan KPK yang menjadi seperti superbody. Menurut Presiden, KPK sudah merupakan power holder yang luar biasa.

24 JUNI 2009
Kepala BPKP Didi Widayadi menyatakan bahwa pihaknya akan mengaudit KPK. Pernyataan Didi ini menimbulkan kontroversi. Presiden menyatakan tidak pernah memerintahkan BPKP mengaudit KPK.

30 JUNI 2009
Kepala Bareskrim Markas Besar Polri, Komisaris Besar Susno Duadji, menyatakan ada lembaga yang telah sewenang-wenang menyadap telepon genggamnya.

2 JULI 2009
KPK menggelar konferensi pers. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan, jika ada yang tak jelas soal penyadapan, diminta untuk datang ke KPK. ”KPK hanya menyadap pihak yang terindikasi korupsi,” kata Bibit.

2 JULI 2009
Dalam wawancaranya dengan wartawan majalah Tempo, Susno Duadji menampik tuduhan yang menyebut dia meminta imbalan dalam kasus yang terkait dengan uang Boedi Sampoerna di Bank Century. Ia menyebut ada orang ”goblok”. ”Sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan, tapi dicari-cari, ” kata Susno. ”Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya, di situ cicak.”

12 JULI 2009
Puluhan orang, termasuk bekas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, mendeklarasikan gerakan Cintai Indonesia Cinta KPK (Cicak) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Cicak menyatakan mendukung KPK demi kelanjutan perang terhadap korupsi. Aktivis antikorupsi di sejumlah daerah kemudian juga mendeklarasikan gerakan Cicak.

13 JULI 2009
Presiden SBY menggelar rapat koordinasi yang antara lain dihadiri pimpinan KPK, kepala kepolisian, dan Jaksa Agung. Presiden menyatakan tak ada satu pun niat lembaga negara untuk menggagalkan pemberantasan korupsi. ”Tidak perlu ada gesekan antarlembaga hukum,” kata Presiden.

15 JULI 2009
Beredar kabar santer bahwa kepolisian akan menangkap beberapa pimpinan KPK, antara lain Chandra Hamzah dan Mochammad Jasin, karena tersangkut kasus PT Masaro. Ketegangan terjadi di kantor KPK. Sejumlah aktivis antikorupsi, seperti Todung Mulya Lubis dan Teten Masduki, berdatangan ke kantor KPK.

Yang Menjadi Sorotan

Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji (55 tahun)

Sebelum menduduki kursi Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Susno menjabat Kepala Kepolisian Jawa Barat. Susno menggantikan Bambang Hendarso Danuri, yang ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian RI. Ia pernah bertugas sebagai Kapolres Maluku Utara, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang. Dikenal pribadi yang kerap berbicara blakblakan, pernyataan Susno bahwa teleponnya disadap sebuah lembaga mengundang reaksi KPK. Kendati tidak menyebut nama, orang menduga yang dimaksud Susno tak lain KPK.

Mochammad Jasin (51 tahun)

Sebelum terpilih menjadi pimpinan KPK, Jasin adalah Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK. Dikenal pribadi yang berhati-hati jika bicara, Jasin mengawali kariernya sebagai staf Departemen Perindustrian. Sebelum masuk KPK, ia menjabat Kepala Biro Perencanaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Polisi disebut-sebut memiliki rekaman pengakuan Anggoro Wijoyo, Direktur PT Masaro Radikom, yang menyatakan telah memberikan uang kepada Jasin. Tentang hal ini, kepada koleganya, Jasin bersumpah tidak pernah menerima uang dari Anggoro.

Sumber: Majalah Tempo (3-9 Agustus 2009)

Awas Koruptor! Ada Cicak

2009-08-02T18:22:00.000-07:00

Minggu, 02 Agustus 2009 23:47 WIB

Aksi deklarasi gerakan CICAK Yogyakarta yang sempat tertunda akhirnya terlaksana. Deklarasi yang seyogyanya dilaksanakan pada 26 Juli lalu belum bisa terlaksana karena terkendala masalah teknis dan menunggu momen yang tepat untuk deklarasi. CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK) merupakan gerakan yang bertujuan untuk mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

Pada hari Ahad (02/08) tepat pukul 09.30 deklarasi CICAK dapat dilaksanakan di Monumen Serangan Umum 1 Maret Jl. Malioboro. CICAK dideklarasikan oleh Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan bekerjasama dengan Aliansi organisasi kampus baik internal, eksternal dan eleman organisasi masa yang ada di Yogyakarta. Deklarasi ini sedianya dilaksakan pada 26 Juli lalu, namun karena ada permasalahan teknis dan mencari waktu yang tepat untuk deklarasi menjadi alasan kenapa akhirnya pelaksanaan deklarasi ini molor.

Pelaksanaan deklarasi yang bertetapatan dengan hari libur tidak mengurangi semangat juang massa aksi. “Miskipun acara deklarasi ini sempat tertunda tidak mengurangi kemerihaan dan semagat kami untuk mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di negri ini,” ujar Danang ketua Kordinasi deklarasi CICAK. Ketika ditanya mengenahi sempat tertundanya deklarasi CICAK ini Danang mengatakan. “Kemarin itu hanya kendala teknis saja dan kemudian kita juga mencari waktu dan momen yang tepat untuk deklarasi CICAK ini,” ucap danang kepada LAPMI. “Sekaranglah waktu yang pas untuk deklarasi CICAK Yogyakarta.” katanya.

Sebelum melakukan deklarasi, para massa aksi gerakan CICAK ini mendatangi Poltabes Yogyakarta untuk meminta dukungan dan melakukan triatrikal di depan halaman Poltabes Yogyakarta dan disambut dengan senang hati oleh pejabat di sana. Sebelum meninggalkan Poltabes, massa gerakan CICAK ini memberikan kaca kayu sebagai simbol supaya polisi berkaca dalam pemberantasan korupsi.

Puji Hartoyo perwakilan dari HMI-MPO Cabang Yogyakarta dalam orasinya mengatakan. “Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa terkecuali. Dalam hal ini semua lembaga berkomitmen untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. KPK memiliki peran dalam hal ini maka kita semua harus mendukung,” ujar Puji Hartoyo dalam orasinya didepan masa aksi. “Adanya upaya pelemahan dan pemandulan peran utama KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia sangat disayangkan. Dalam hal ini polisi harus ikut berperan serta bukan malah melemahkan KPK.” ucap Puji Hartoyo diakhir orasinya.

Sementara itu Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Budi Santoso menegaskan pentingnya keberadaan KPK. ”KPK merupakan lembaga yang efektif dalam pemberantasan korupsi di negri ini. Kita wujudkan perjuangan membantu KPK.” katanya. Nampak hadir pula dalam deklarasi ini Maksun (PWNU), Sahlan Said (Mantan Aktifis Korupsi Yogyakarta) dan Hasrul Halimi (UGM).

Aliansi yang terlibat dalam deklarasi CICAK Yogyakarta antaralain: PuKat Korupsi FH UGM, Forum LSM DIY, ICM, IMM Cab. BKSM Sleman, HMI Cab. Bulaksumur, PMII Cab. Sleman, HMI MPO Cab. Yogyakarta, KAMMI DIY, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), BEM FEB UGM, DEMA Justicial FH UGM, Gunungkidul Corruption Watch (GCW), Sampang Corruption Watch (SCW), KAPMEPI DIY, Indonesia Youth Parlement (IYP), Ma’arif Institute Sleman, PPSDMS Nurul Fikri, Stube Hemat, DPD IMM DIY, LEM FH UII, BEM FH UMY, dll.Ismail

sumber : HMINEWS

Dengan Seni Melawan Korupsi

2009-07-29T09:00:00.000-07:00

Dear sahabat,

Kami berencana untuk memproduksi lagi beberapa merchandise dengan tema-tema melawan korupsi.
Merchandise kami yang lalu adalah merupakan hasil patungan dan donasi dari beberapa simpatisan dan pendukung gerakan ini.
Namun semua merchandise tersebut saat ini sudah habis.

Untuk itu, kami membutuhkan ide-ide dan karya-karya sahabat-sahabat sekalian untuk merchandise kita berikutnya.
Merchandise ini nantinya akan kami sumbangkan sebagai atribut dalam acara-acara Cicak yang akan datang dan sebagian akan kami jual.
Hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi lagi merchandise kita berikutnya dan untuk acara-acara Cicak ke depan.

Berikut ini daftar merchandise (sementara) yang akan kami produksi:
1. T-Shirt;
2. Pin
3. Sticker
4. Poster
5. Flyers
6. Mug (cangkir);
7. Bandana (ikat kepala);
8. Jaket motor

Apabila sahabat-sahabat sekalian punya karya foto, gambar (ilustrasi) dan disain dengan tema-tema melawan korupsi, sahabat bisa kirimkan kepada kami. Kami akan memilih karya-karya tersebut untuk dijadikan merchandisenya.
Akan kami tulis nama pembuatnya dalam tampilan gambar/disain tersebut.
Misalnya, apabila karyanya diaplikasiakan ke bentuk T-shirt, kami akan tulis di bawah gambar tersebut: Design by [nama anda], 2009.

Sahabat bisa kirimkan karyanya dalam bentuk JPG, BITMAP atau Corel ke :

kamicicak@yahoo.com

Mohon saran dan masukannya.

Semoga kita bisa mempersatukan suara kita dengan karya seni.

Salam,

Cicak

Banyaknya Perdebatan Hambat Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor

2009-07-28T09:13:00.000-07:00

Penyelesaian Undang-Undang Pengadilan Tipikor berada pada masa kritis. Dalam hitungan minggu undang-undang itu harus selesai atau pemberantasan korupsi di negara ini bisa kembali macet.

Dewi Asmara, Ketua Panja RUU Pengadilan Tipikor menyatakan isi dari RUU yang sedang digodok timnya tidak memperlemah KPK seperti yang dituduhkan banyak pihak. Justru ia mengatakan bahwa eksistensi KPK masih kokoh sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002. “RUU Pengadilan Tipikor hanya mengatur hal yang berkaitan dengan pengadilan (tipikor) dengan segala konsekuensi hukumnya dalam sistem peradilan Indonesia,” kata Dewi dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional dan hukumonline, Kamis (23/7) lalu, di Jakarta.

Menurut Dewi ada beberapa hal yang membuat penyusunan UU Pengadilan Tipikor terkesan alot. Pertama adalah pengaturan tentang eksistensi Pengadilan Tipikor dalam sistem peradilan indonesia.

Permasalahan soal komposisi hakim pun masih terus menjadi perdebatan. Khususnya mengenai kualitas dan kuantitas dari hakim ad hoc. ”Bukan hanya persoalan jumlah, tapi kita ingin tempatkan dulu kriterianya secara benar, baru bicara jumlah.”

Dewi juga menyebutkan beberapa hal lain yang masih belum bisa disepakati oleh tim panja. Antara lain seputar pengaturan dua lembaga penuntutan dalam hal ini jaksa pada Kejaksaan Agung dan jaksa pada KPK. Masalah tentang kewenangan penyadapan dan jangka waktu pemeriksaan perkara juga masih menjadi bahan perdebatan.

Selain itu masih ada kesulitan dalam menempatkan pengadilan tipikor sampai ke seluruh kabupaten. Menurutnya, hal ini dirasakan masih sulit karena dana dari negara, jarak dan Sumber Daya Manusia yang juga masih minim. ”Dengan adanya ini, kita mau menegakkan korupsi, maunya harusnya di seluruh kabupaten. Nanti kita bentuk apa regional dulu atau beberapa propinsi dulu, lalu nantinya seluruh propinsi. Tapi harus dipikirkan dahulu.”

Dewi juga beralasan bahwa DPR harus menyelaraskan dengan undang-undang lain yang nyatanya sekarang masih mengalami revisi juga di DPR. Seperti UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini penting karena kewenangan pengadilan tipikor kini ditambah dengan memeriksa tindak pidana pencucian uang. ”DPR harus ekstra hati-hati karena harus selaras dengan ketentuan-ketentaun lain yang levelnya sama dan masih dalam pembahasan.”

Dalam diskusi yang sama, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyatakan bahwa penyusunan UU Pengadilan Tipikor ini dibuat rumit. ”Seolah-olah penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini sangat sulit, sangat rumit harus disesuaikan dengan rancangan undang-undang peradilan umum, pencucian uang harus disesuaikan dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang baru diajukan pemerintah pada bulan mei lalu dan banyak hal.”

Febri juga menimpali ungkapan Dewi yang merasa kesulitan menyelaraskan UU Pengadilan Tipikor dengan UU Peradilan Umum. “Kalau kita mau berpikir secara sederhana, sebenarnya undang-undang itu sudah ada dan persoalan penyesuaian dengan peradilan umum itu sudah terjadi sejak UU No 30/2002 tentang KPK. Memang tipikor ada di peradilan umum jadi tidak ada persolan lagi.”

Seperti diketahui, RUU Pengadilan Tipikor ini lahir karena Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 53 UU KPK. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu selama 3 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskan UU tersendiri yang mengatur keberadaan pengadilan tipikor. ”Sebenarnya kita bisa membaca dengan sederhana bahwa dengan pemindahan pasal-pasal 53 sampai berikutnya di UU KPK menjadi satu undang-undang tersendiri, maka basis konstitusional pengadilan tipikor sudah selesai, bahkan secara ekstrim kita bisa katakan begitu. Tapi kita ingin pengadilan tipikor mempunyai basis yang lebih kuat.”

Di kesempatan yang sama, staf khusus Presiden bidang hukum, Denny Indrayana menyatakan bahwa Presiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika UU Pengadilan Tipikor ini tidak bisa selesai tepat pada waktunya. ”Presiden sudah berkali-kali, saya menghitung lebih dari lima kali dan sudah berulang kali saya sampaikan. Jika RUU tidak selesai, Presiden akan keluarkan Perppu.”

(M-8)

Sumber : hukumonline.com

HIMBAUAN UNTUK TERUS MENDUKUNG PENUH KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2009-07-28T01:51:00.000-07:00

Kepada Yth.
ELEMEN MASYARAKAT ANTIKORUPSI
Di -
JAWA TENGAH.

Perihal : Himbauan Untuk Mendukung Penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salam AntiKorupsi

Hingga saat ini KPK merupakan satu-satunya institusi yang terbukti mampu membongkar jaringan mafia korupsi di berbagai institusi negara. Akan tetapi, konsolidasi kekuasaan koruptor mulai lebih kuat menyerang KPK. Tujuan utamanya untuk mengebiri dan melumpuhkan fungsi KPK. Jika ini terjadi, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia akan kembali kelam.

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat ditumpangi ”corruptor fight back” terhadap KPK dilakukan mulai dari Judicial Review/Uji Materiil UU KPK ke Mahkamah Konstitusi; menyerang kewenangan penyadapan KPK; memotong kewenangan penuntutan KPK melalui RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pembajakan komisioner KPK melalui seleksi fit and proper test di DPR; penarikan Penyidik POLRI dan Auditor BPKP dari KPK; intimidasi berupa ancaman BOM; tidak menyelesaikan RUU Pengadilan TIPIKOR hingga batas waktu yang diberikan MK, hingga sinyal serangan langsung (direct attack) terhadap pimpinan KPK lainnya setelah Antasari Azhar diproses dalam kasus dugaan pembunuhan Nasruddin Zulkarnain.

Padahal, sebagai salah satu mandat Reformasi, korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. KPK saat ini tengah merintis usaha ke arah itu. Akan tetapi banyak pihak yang tidak menginginkan hal itu terwujud.

Untuk menyikapi situasi yang kian memburuk dan berakibat fatal terhadap keberadaan KPK, maupun pemberantasan korupsi di Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi dengan menuntut DPR RI dan Pemerintah RI untuk tetap mempertahankan KPK.

Kami mengharap dukungan dalam bentuk aksi simpatik untuk mendukung KPK dalam bentuk, misalnya :
• Aksi massa yang terus menerus untuk mendukung penguatan KPK.
• Mengirim surat pernyataan ke Presiden RI, DPR RI, dan lembaga lainnya untuk mendukung eksistensi KPK.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih

Semarang, 28 Juli 2009

Hormat kami,
KP2KKN Jawa Tengah;

EKO HARYANTO, SH.
Sekretaris

Catatan :
Asli surat Ini adalah surat dari ICW No.285/SK/BP/ICW/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang ditujukan kepada seluruh mitra-nya yang ada didaerah termasuk juga KP2KKN Jawa Tengah. Oleh karena isi dan maksud serta tujuannya dari redaksi surat tersebut relevan dengan kondisi saat ini, maka KP2KKN merasa perlu juga untuk membuat surat yang redaksinya sama persis dengan isi surat tersebut, yang kemudian kami sebarkan keseluruh jaringan mitra KP2KKN yang ada di Provinsi Jawa Tengah, baik melalui e-mail maupun surat tercatat, lewat surat No.103/SK/KP2KKN/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009.

Indonesian government must ensure anti-corruption is not undermined

2009-07-27T21:33:00.000-07:00

Berlin/Jakarta, 27 July 2009

The re-election of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, confirmed by the country’s Elections Commission last week, provides an excellent opportunity for the triumphant incumbent to fulfil anti-corruption promises made throughout his campaign.

Two key bills currently under discussion by Indonesia’s House of Representatives threaten the continued existence and support of the Corruption Eradication Commission (KPK), although it has played an important role in ensuring that top officials engaged in corrupt activities are prosecuted. The commission’s existence and the high number of cases handled by it thus far, represent an important achievement.

As his next term begins the people of Indonesia and the international community have high expectations that President Yudhoyono’s anti-corruption commitments will be translated into action to guarantee the KPK’s continued existence and its ability to act as a competent, independent body fighting corruption.

Transparency International (TI) stands behind Transparency International Indonesia and other Indonesian NGOs in support of the KPK as a stable institution, in accordance with provisions of the United Nations Convention against Corruption ratified by Indonesia in 2006, and condemns recent attempts to weaken the KPK’s independence and authority by turning it into a temporary, ad-hoc institution.

Despite their undeniable achievements and widespread public support, the KPK and the special court for corruption crimes (Tipikor) have been under incessant attacks by parliament, the attorney general’s office and the police, among others. It is time for such attacks to stop detracting from the problems at hand which affect the daily lives of the Indonesian people. President Yudhoyono has a decisive role to play in ensuring that such a vital institution has the necessary powers and resources to fully investigate and prosecute corrupt acts.

TI’s 2009 Global Corruption Barometer shows increasing public confidence in the KPK’s and Tipikor’s ability to handle corruption. More than 70 per cent of respondents feel the government has been effective in addressing corruption. On the other hand, the House of Representatives and the judiciary are perceived to be the most corrupt institutions.

These contrasting results indicate that Indonesians do not attribute recent anti-corruption achievements to those institutions - which should be key for eradicating corruption when functioning properly- but to independent institutions such as the KPK, the Audit Board of Indonesia (BPK), and Tipikor.

Failure by the government to shield the KPK and the Tipikor court, will not only hinder all efforts to eradicate corruption, but will certainly impact on the political and economic credibility of Indonesia. Most importantly, it will dent Indonesian’s belief that their government is serious about establishing and maintaining solid mechanisms to hold the corrupt to account.

Sumber : Transparency International-Berlin

Corruption Fighters Rouse Resistance in Indonesia

2009-07-26T08:11:00.000-07:00

By NORIMITSU ONISHI

Published: July 25, 2009

JAKARTA, Indonesia — Indonesia, a country that has long been regarded as one of the world’s most corrupt, has won praise for combating graft in recent years. Leading the charge has been a single powerful government institution — one whose successes have drawn fierce opposition that now threatens its existence.

Armed with tools like warrantless wiretaps, the Corruption Eradication Commission confronted head-on the endemic corruption that remains as a legacy of President Suharto’s 32-year-long kleptocracy. Since it started operating in late 2003, the commission has investigated, prosecuted and achieved a 100-percent conviction rate in 86 cases of bribery and graft related to government procurements and budgets.

Local reporters camp daily outside the commission’s imposing eight-story building here, where high-ranking businessmen, bureaucrats, bankers, governors, diplomats, lawmakers, prosecutors, police officials and other previously untouchable members of Indonesian society have been made to discover a phenomenon new to this country: the perp walk.

One of Indonesia’s most famous rock bands, Slank, even performed outside the building last year to show support. The band took aim at members of Parliament, the institution generally considered the country’s most corrupt, by singing: “Who draws up laws? Draft bills for bucks.”

According to Transparency International, a Berlin-based private organization dedicated to curbing corruption, the modest progress Indonesia has made against corruption in the past half decade has resulted from the commission’s investigations and reforms inside a single ministry, the Ministry of Finance.

But now the nation’s Parliament, police force and attorney general’s office have increasingly been caught in the cross hairs of the anticorruption commission’s investigations, and members of those bodies are trying to undermine the commission, according to commission officials and watchdog groups.

The attacks against the commission grew so intense that Indonesia’s newly re-elected president, Susilo Bambang Yudhoyono, summoned Indonesia’s top law enforcement officials on a recent morning. Sounding sometimes like a marriage counselor, he told them to avoid “friction” through better “communication” and “respect.”

The meeting shone a rare, public spotlight on the particular difficulties of fighting corruption here. At stake, experts say, is the very survival of the anticorruption commission, universally referred to as K.P.K., the initials of its name in Indonesian.

“It’s now a very dangerous time for the K.P.K.,” said Teten Masduki, the secretary general of Transparency International’s chapter in Indonesia. “Whether it’s the police, attorney general’s office or Parliament, there is a systematic agenda to destroy the K.P.K.”

Some critics say that the commission’s powers are too draconian and that defendants receive inadequate protection at a special Corruption Court where they are tried. Even Mr. Yudhoyono, who has made fighting corruption a main theme of his administration, said recently that the commission “seems to be accountable only to God.”

Haryono Umar, one of the commission’s four vice chairmen, said that its investigators were merely following the 2002 law that created it, and that the commission was accountable to Parliament and other government agencies.

“According to the law, corruption is an extraordinary crime, so that’s why it should be handled by extraordinary means,” Mr. Haryono said.

“But because we are handling corruption very aggressively,” he said, “many people are not happy with the K.P.K.” However, he denied that other law enforcement officials were among them.

Likewise, Inspector Gen. Nanan Soekarna, a spokesman for the national police, said, “We have good relations with the K.P.K.”

Current and former commission officials said relations with police officials and prosecutors started off well but grew strained in the past year after corruption investigators began focusing on the police and the attorney general’s office, long considered among the most corrupt institutions here. Last year, a former high-ranking police official was sentenced to two years in prison for misappropriating funds while serving as ambassador to Malaysia.

(Page 2 of 2)

“Now our relations are no good because the K.P.K. started picking on their high officials,” said Erry Riyana Hardjapamekas, a former deputy chairman at the commission. “We suspect each other.”

More recently, an active high-ranking police official, Susno Duadji, was wiretapped by the commission and caught asking for a $1 million bribe. In an interview with Tempo, the country’s most respected magazine, the police official said he knew he was being wiretapped and played along with the caller; in an allusion to the anticorruption commission and the police, he said, “It’s like a gecko challenging a crocodile.”

The police, through leaks to the news media, threatened to arrest several commission officials on corruption charges of their own and in a bizarre case involving their former chairman, Antasari Azhar. In May, Mr. Antasari was arrested and accused of ordering the murder of a prominent businessman who was blackmailing him over an affair with their mutual love interest, a golf caddy, according to the news media.

Watchdog groups say the anticorruption commission is facing a potentially more effective, though passive, challenge from Parliament.

The challenge comes in the form of delays in passing new legislation governing the commission and the court, after the Constitutional Court ruled in 2006 that the law establishing the two was unconstitutional. The Constitutional Court gave the government until the end of 2009 to create a new law.

Watchdog groups say that Parliament has been sitting on the proposed bill in a strategy to kill the anticorruption commission. Transparency International rates Parliament — nine of whose members have been convicted by the special corruption court since 2007, mostly for bribery — as Indonesia’s most corrupt institution.

Gayus Lumbuun, a lawmaker in the committee reviewing the proposed bill, said its passage was possible before the end of the year. “We agree with T.I.,” he said in an interview, referring to Transparency International’s rating. “But we hope that T.I. also sees that there are members of Parliament who are ethical and trying to do good.”

Last year, Mr. Gayus led other lawmakers in threatening to sue Slank, the rock band, for singing about legislators who “draft bills for bucks.” But they dropped the idea after one of their own was arrested for bribery around the same time, and later sentenced to eight years in prison.

Even if the bill passes, the anticorruption effort could be weakened, according to Danang Widojoko, a coordinator at Indonesia Corruption Watch, a private organization. He said the bill would strip the commission of its prosecutorial authority and make the court less independent.

If Parliament fails to pass the bill, the president could extend the life of the anticorruption commission and court by passing a special regulation to be reviewed by Parliament. Mr. Yudhoyono was elected to his second term by a large margin. But he also has longtime supporters in business in a country where companies still depend largely on government contracts, experts said.

“If he’s serious about combating corruption, he’ll make sure the K.P.K. survives,” said Mr. Teten of Transparency International. “That would make the people happy, but I don’t know about the others.”

Sumber : New York Times

BERANTAS KORUPSI Jangan Perlemah Peran KPK

2009-07-26T05:43:00.000-07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Juli 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai belum dapat dihadapi hanya dengan memperingatkan, mereformasi birokrasi, atau mencegahnya saja.

Data pantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) atas kinerja institusi penegakan hukum, seperti Kejaksaan Agung dan polisi, masih menunjukkan perlunya kehadiran KPK sebagai lembaga yang secara khusus menangani kasus korupsi, demikian juga dengan kehadiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Banyaknya terdakwa kasus korupsi yang diputuskan bebas melalui proses hukum di pengadilan negeri juga menunjukkan pentingnya penguatan bagi kehadiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pelemahan fungi dan peran KPK serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru akan berdampak runtuhnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh peneliti hukum dan anggota Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah, Kamis (23/7), dalam diskusi publik bertajuk ”Penyelamatan KPK dan Pemberantasan Korupsi”.

Dalam acara yang digelar Komisi Hukum Nasional itu, hadir antara lain Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara, Staf Ahli Presiden Denny Indrayana, serta anggota Komisi Hukum Nasional, Mohammad Fajrul Falaakh.

Febri mengungkapkan, sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, dari 1.421 terdakwa kasus korupsi yang diproses di pengadilan umum, sebanyak 659 terdakwa divonis bebas dan sebagian yang lain divonis ringan. Hal itu sangat kontras dengan penanganan kasus korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memutus bebas seorang terdakwa pun.

Aktor tak tersentuh

Tidak hanya itu, dari pantauan ICW pada sembilan daerah utama di Indonesia, sebagian besar aktor utama kasus korupsi tidak tersentuh. Sebagian besar dari 665 tersangka korupsi yang ditangani kejaksaan di sembilan daerah itu, sebanyak 510 adalah aktor tingkat menengah.

”Dengan potret itu, masih cukup sulit berharap pada Kejaksaan,” kata Febri.

Hasil survei Transparency International Indonesia tentang indeks persepsi korupsi menyatakan bahwa institusi hukum, yaitu pengadilan dan kejaksaan, merupakan institusi yang harus dibersihkan. Bahkan, dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya, posisi pengadilan di Indonesia dinilai paling sulit dipercaya alias paling buruk. (JOS)

Sumber : KOMPAS

Deklarasikan Cicak, Puluhan LSM dan Mahasiswa Geruduk Kejati Jateng

2009-07-20T23:50:00.000-07:00

Semarang - Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) dideklarasikan oleh puluhan LSM, organisasi mahasiswa, dan tokoh se-Jateng. Deklarasi ini juga diakhiri dengan aksi menggeruduk kantor Kejati Jateng.

Deklarasi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB di Bundaran Air Mancur Semarang, Jl Pahlawan, Selasa (21/7/2009). Sebuah panggung berukuran 4x6 meter dijadikan arena pentas.

Beberapa LSM dan organisasi yang terlibat diantaranya, KP2KKN Jateng, LBH Semarang, Pattiro Magelang, Yapphi Solo, FAK Batang, AJI Semarang, serta BEM.

Puas berorasi di bundaran, massa bergerak ke kantor kejati yang jaraknya hanya 100 meter dari lokasi awal. Mereka membawa serta alat musik dan peralatan sound system.

Di kantor kejati, massa mendesak penuntasan kasus-kasus korupsi di Jateng, seperti kasus yang melibatkan Walikota Semarang Sukawi Sutarip, Walikota Magelang Fahriyanto, dan Bupati Batang Bambang Bintoro.

"Sebagai bentuk komitmen, kasus-kasus itu harus dituntaskan," kata Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto.

Aksi berlangsung tertib. Puluhan polisi menjaga ketat aksi yang diikuti 56 LSM dan akademisi seperti Prof Satjipto Raharjo dan lain-lain itu. (try/mok)

Sumber : Detik.com,
Foto : Denny Septiviant

Antara Cicak, Buaya dan Teroris

2009-07-20T20:55:00.000-07:00

Sesi tanya jawab dengan cicak ini berlangsung pada long weekend kemarin. Cicak yang kami wawancarai kali ini mengenakan kaus polo putih, celana jeans dan menyandang kamera. Berikut nukilannya:

T: Wah, selamat ya Cicak! Deklarasi minggu lalu sepertinya sukses, cukup banyak diliput media. Gimana rasanya terlibat dalam gerakan yang populer seperti ini?
J: Terimakasih. Secara liputan media memang relatif sukses, dan teman-teman Cicak di berbagai daerah juga melakukan deklarasinya sendiri. Menurut Anda sendiri gerakan Cicak ini cukup populer ya?

T: Lha iya dong. Selain liputan media, ada Slank kan. Terus ada penyampaian deklarasi ke KPK pas hari Rabunya. Sayang, ada bom Marriott-Ritz Carlton jadi liputan media pasti bakal turun ya...
J: Kami para Cicak, sangat prihatin dan mendoakan para korban bom, semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kesabaran. Liputan media memang penting, tapi bukan segala-galanya. Soal bom tidak bisa tidak akan membetot perhatian media (dan kita semua) sampai berminggu-minggu ke depan. Pengusutan kasus bom memang penting dan gothak-gathik-gathuk soal teori konspirasi pasti seru juga, tapi jangan sampai membuat kita semua fokus kita semua larut kesitu. Isu pemberantasan korupsi tetap dan harus aktual, apalagi pertemuan Presiden dengan KPK-Kepolisian sudah menghasilkan beberapa poin penting.

T: Tunggu, pelan-pelan dong. Saya kan belum profesional jadi reporter, apa saja poin penting tersebut?

J: Sebagaimana disampaikan Penjabat Sementara Pimpinan KPK Bibit S.Rianto, antara lain, pertama pemberantasan korupsi jalan terus, kedua pemberantasan korupsi harus disinergikan, ketiga saling berkomunikasi dengan baik, dan keempat, bekerja sesuai peraturan yang berlaku secara professional. Memang normatif semua sih, tapi coba bandingkan dengan pernyataan Presiden di berbagai media seperti jangan menjebak koruptor dan pengutamaan pencegahan korupsi. Bayangkan kalimat seperti ini dikeluarkan oleh Kepala Negara, ketika institusi satu-satunya yang menjadi sandaran harapan Anda dan saya untuk memberantas korupsi, sedang dikeroyok ramai-ramai. Coba bayangkan

T: Iya, saya sudah mencoba membayangkan, tapi apa salahnya dua kalimat tersebut? Apa dampaknya pada pemberantasan korupsi?

J: Jelas, disebutkan bahwa tugas KPK adalah menindak, sementara pencegahan urutan berikutnya. Pencegahan yang dilakukan KPK adalah sebatas pencatatan dan dokumentasi harta kekayaan pejabat Negara. Nah, pengutamaan fungsi pencatatan ini apa dampaknya coba terhadap pemberantasan korupsi?

T: Semoga tidak jaka sembung, tapi ada tidak hubungan antara bom Marriott-Ritz Carlton dengan pemberantasan korupsi?
J: Disitulah sedihnya. Misalkan, misalkan terungkap siapa pelaku pemboman itu. Saya berani jamin, pelakunya pasti mereka yang dikategorikan sebagai rakyat marginal.

T: Lho, maksud Anda, karena mereka marginal lalu jadi teroris?
J: Sekarang, coba adakah teroris itu orang-orang yang biasa Anda temui ketika sedang beli tiket bioskop, antri donat atau belanja di factory outlet? Amrozi, Imam Samudra dan nama-nama lain yang saya lupa, adalah korban sistem politik, sistem ekonomi negara kita yang masih kotor oleh praktek korupsi. Dengan mudah mereka berpaling pada sistem kepercayaan yang simplistis, menggampangkan urusan dan percaya kekerasan sebagai solusi. Selama ini mereka dimiskinkan oleh struktur, mereka melihat aparat dan oknum Pemerintahan yang kotor dan korup bertahun-tahun didiamkan saja, malah menjadi pengabdi modal. Akses mereka terhadap proses pengambilan keputusan sebagai pemangku kepentingan selama ini tidak terwadahi, malah dicederai, oleh partai,oleh parlemen lokal dan parlemen nasional. Herankah Anda, kalau janji bertemu bidadari di surga, meski dengan meledakkan diri sendiri, menjadi begitu memikat bagi mereka? Alm. Munir pernah mengatakan " kekerasan skala besar adalah efek lanjut dari kekerasan 'kecil' yang terus dibiarkan bahkan ditolerir (terutama) oleh Negara dan organisasi politik". Soal pembunuhan Munir (semoga Tuhan Maha Adil memberi almarhum tempat sebaik-baiknya di akhirat) sendiri, bukan tidak mungkin ada permainan buaya kan?

T: Aduh saya jadi ngeri, rupanya sejelas itu hubungan antara bom dengan korupsi. Permainan buaya memang ada dimana-mana ya. Artinya, kerja KPK menjadi lebih penting, lebih urgen dalam hari-hari ini?

J:Pastinya. Hanya KPK yang bisa diandalkan dalam membabat para koruptor

T: Ada pertanyaan titipan nih. Bagaimana gerakan CICAK ke depan? Setelah penyampaian deklarasi maksud saya? J: Wah, agenda CICAK masih banyak sekali. Ke depan masih ada penyusunan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU Tindak Pidana Korupsi dan pemilihan pimpinan KPK, apabila Ketua (non aktif) KPK Antasari Azhar terbukti bersalah atas pembunuhan Nasrudin.

T: Berkaitan dengan profile pic FB, kapan sebaiknya kami (wah ngaku nih) mengganti profile pic cicak kami?
J: Profile pic itu artinya kesadaran kita semua untuk terlibat. Terlibat karena soal pemberantasan korupsi ini bukan milik elit dan hanya sebatas headline media massa, tapi kepentingan kita semua ya. Seperti saya ceritakan diatas, masih banyak agenda kita ke depan. Pemasangan profile pic cicak itu tidak boleh terbebani, harus ikhlas profile pic yang biasanya keren, diganti gambar absurd cicak lawan buaya.

T: Berat juga ya. Anda yakin, CICAK yang terdiri dari, yah cicak-cicak, bisa mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagaimana Anda ceritakan diatas?
J: Memang berat. Masih lebih bagus cicak reptil yang kalau buntutnya putus bisa regenerasi, nah kalau kami? Cicak-cicak yang masih penuh pertimbangan pragmatis, yang rentan isu dan bisa direpresi setiap saat. Tapi entah kenapa saya masih ada harapan. Apalagi kalau melihat profile pic wajah-wajah yang ada dalam groups CICAK di FB. Cicak yang menggendong anaknya, cicak yang duduk di pelaminan, cicak yang berfoto dengan latar alam negeri kita dan cicak yang tertawa bersama-sama teman-teman sesama cicak.

T: Anda masih parno, tapi ternyata Anda cicak yang sentimental ya?

J: Mau bagaimana? Kita harus percaya pada mungkin, kita harus percaya kita punya harapan. Kita tidak boleh apatis, sekali-kali tidak, karena terlalu mahal harganya untuk menjadi apatis.

Salam CICAK!

Pengamat: Pemerintah Terlalu Sibuk Menggembosi KPK

2009-07-18T09:09:00.000-07:00

Sabtu, 18 Juli 2009 | 10:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ledakan bom yang menimbulkan korban di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott Mega Kuningan, Jumat pagi kemarin, disebabkan oleh kelalaian pemerintah. Aparat kepolisian dan pemerintah terlalu sibuk mencari cara untuk menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Syamsudin Haris, pengamat politik dari LIPI, saat dihubungi Kompas.com Sabtu (18/7). "Ini pukulan bagi SBY, situasi damai setelah pemilu ini dikacaukan dengan bom," sesalnya.

Meski demikian, Syamsul belum dapat memastikan, apakah ledakan tersebut disebabkan karena persaingan politik. Hal itu masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Lebih jauh, Syamsul menerangkan, ledakan ini berbeda dengan kasus penembakan yang terjadi di Papua. Untuk di Papua, ada keterlibatan pihak keamanan dan kaum separatis untuk menciptakan wilayah konflik.

"Kalau ledakan ini karena pemerintah lemah dan ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan lowong ini," tandasnya.

Sumber : KOMPAS.com

Turut Berduka Cita

2009-07-16T19:23:00.000-07:00

Kami turut berduka cita atas kejadian ini.
Semoga Allah SWT menerima korban disisinya dan ketabahan hati bagi saudara dan keluarga yang ditinggal pergi.

dan

KAMI CICAK! MENGUTUK KERAS PELAKU PENGEBOMAN DI MEGA KUNINGAN JAKARTA! APAPUN ALASANNYA PERBUATAN MEREKA SANGATLAH BIADAB!

Etos Politik KPK

2009-07-16T18:22:00.000-07:00

Jumat, 17 Juli 2009 | 05:00 WIB

Oleh Rocky Gerung

Setelah pemilu presiden usai, kita kembali masuk dalam hal-hal konkret politik nasional. Yang amat merisaukan hari-hari ini adalah kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalahnya bukan sekadar friksi antarlembaga (Polri-KPK-Kejaksaan-Parlemen), tetapi yang lebih mendasar adalah etos politik antikorupsi itu sendiri.

Artinya, kekuatan moral yang mendorong pembentukan KPK itu kini merosot menjadi transaksi kepentingan di antara elite penyelenggara negara. Sangat kuat terkesan usaha untuk mengurangi peran strategis lembaga itu, padahal peran-peran konvensional lembaga hukum lainnya (Polisi dan Kejaksaan) belumlah maksimal.

KPK memang dibentuk karena lembaga-lembaga utama penegak keadilan (Polisi, Jaksa) tidak mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Jadi, status KPK sebetulnya adalah ”darurat”, yaitu mengambil alih sementara fungsi-fungsi pemberantasan korupsi yang gagal dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK adalah auxiliary organ, yaitu lembaga bantuan yang diaktifkan untuk mendorong peran normal Jaksa dan Polisi.

Jadi, bila Jaksa dan Polisi sudah mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, dengan sendirinya KPK tidak lagi diperlukan. Karena itu, bila KPK masih terus berprestasi ”menangkap” koruptor, itu artinya pemerintah gagal memfungsikan Polisi dan Jaksa dalam urusan pemberantasan korupsi. Isu inilah yang justru hilang dari pembahasan publik soal ”nasib KPK” hari-hari ini.

Ada yang terganggu

Karena itu, bila ada upaya memangkas fungsi-fungsi dasar KPK (penyidikan, penyadapan, dan penangkapan), jelas bahwa ada pihak yang terganggu dengan kekuasaan (yang dianggap) berlebih yang melekat pada KPK. Padahal, justru kekuasaan berlebih itu dan pandangan bahwa korupsi adalah extra-ordinary crime yang menjadi alasan moral dibentuknya KPK. Artinya, karena kekuasaan Polisi dan Jaksa tidak cukup diefektifkan dalam pemberantasan korupsi, dibentuklah lembaga auxiliary itu untuk mengambil alih kelambanan dan kelalaian lembaga-lembaga utama (Polisi dan Jaksa).

Jadi, bila sekarang eksistensi KPK ingin diakhiri, harus dibuktikan bahwa Polisi dan Jaksa sudah mampu menjalankan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi secepat dan seefektif prestasi KPK selama ini. Bila tidak, akan terkesan bahwa friksi KPK-Polisi-Jaksa hari-hari ini adalah sekadar kompetisi ego institusi yang tidak mendasar. Bahkan, lebih jauh lagi, publik akan menilai bahwa ada kekuasaan dan kepentingan politik besar yang mendorong friksi itu. Spekulasi ini dapat justru menjadi ruang manuver bagi para koruptor yang sedang ”dibidik” KPK, atau mereka yang ”sakit hati” oleh manuver KPK.

Bagaimanapun, kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari berhasil. Terus- menerus kita mencatat perbuatan korup di parlemen, eksekutif, dan lembaga peradilan. Itulah sebabnya persepsi internasional tentang indeks korupsi Indonesia masih sangat buruk. Seharusnya ukuran ini menjadi peringatan tentang beban yuridis yang masih harus dipikul KPK. Di belakang beban itu terletak juga nasib ekonomi dan bisnis kita, yaitu melemahnya kondisi investasi karena turunnya kredibilitas negara akibat tingginya tingkat korupsi.

Jadi, keseluruhan kisruh seputar ”nasib” KPK hari-hari ini adalah juga menyangkut keseluruhan problem ekonomi dan politik kita hari-hari ke depan. Kaitan-kaitan itulah yang seharusnya dihitung cermat agar sentimen-sentimen institusional dan kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak tampil ”kasar” dalam persaingannya dengan KPK.

Reformasi kita dirikan di atas fondasi bangsa yang rapuh karena korupsi. Mentalitas dan sistem birokrasi sedang kita upayakan pembersihannya. Begitu juga parlemen, yang terus mendapat predikat buruk dalam soal korupsi. Diperlukan kurikulum ”etika publik” untuk mengorientasikan para politisi dan birokrat kita agar paham tentang prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Kurikulum itulah yang harus kita wujudkan sebagai wawasan Nusantara yang sesungguhnya.

Bila hari-hari ini kita perlu memberi dukungan kepada KPK, itu adalah refleks etis kita terhadap kepungan berlebih terhadap upaya dasar reformasi, yaitu pemberantasan korupsi. Dan jika korupsi memang telah disepakati sebagai extra-ordinary crime, diperlukan lembaga seperti KPK yang merupakan manifestasi extra-ordinary force yang secara tak langsung juga semacam super body. Tak boleh ada yang menggerutu untuk itu.

Tentu, kredibilitas KPK hanya mungkin dipertahankan bila sungguh-sungguh para agen antikorupsi di KPK menjaminkan kebersihan dirinya di depan publik. Memang inilah konsekuensi etis perjuangan antikorupsi: hanya malaikat yang mampu bertanggung jawab kepada Tuhan! Mendekati kualitas malaikat adalah etos kerja yang harus dipegang oleh KPK.

Rocky Gerung Pengajar Filsafat UI

Sumber : Copy-paste dari KOMPAS

TEXT DEKLARASI GERAKAN CICAK

2009-07-13T18:43:00.000-07:00

DEKLARASI CINTA INDONESIA CINTA KPK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia dan merendahkan martabat bangsa;

KPK merupakan harapan utama rakyat untuk memberantas korupsi;

KPK telah menjadi ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi yang mengakar di negeri ini

Namun, saat ini banyak pihak berusaha mematikan dan melemahkan KPK. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua.

Karena itu, pada hari ini Minggu 12 Juli 2009. Kami, Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK:
Bertekad mendukung serta mempertahankan KPK demi kelanjutan perang terhadap korupsi.
Mengecam semua pihak yang ingin melemahkan dan mematikan KPK

Jakarta, 12 Juli 2009
CICAK
Cinta Indonesia Cinta KPK

ADNAN TOPAN HUSODO, AGAM FATCHURROCHMAN, ALEX LAY, ASFINAWATI, BAMBANG HARIMURTI, BUDIARTO SHAMBAZY, DANANG WIDOYOKO, EFEK RUMAH KACA, ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, EFFENDY GHAZALI, EMERSON YUNTHO, IMAM PRASODJO, INDRA BEKTI, RAFFI AHMAD, KADRI JIMMO AND PRINZES OF RHYTM, LEONARDO SIMANJUNTAK, MARCO KUSUMAWIDJAYA, SALDI ISRA, SLANK, SJAHRUDDIN RASUL, TAUFIEQURACHMAN RUKI, TODUNG MULYA LUBIS, MARSILAM SIMANJUNTAK, TETEN MASDUKI, TIKA AND THE DISSIDENT, TUMPAK H PANGGABEAN, ANDIKA GUNADARMA, AMRIE HAKIM, TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA (TII), INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) , INDONESIA LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC), INDONESIA BUDGET CENTER (IBC) , SEKNAS FITRA, AJI INDONESIA, KONSORSIUM REFORMASI HUKUM NASIONAL (KRHN), LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA, PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (PSHK), MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA (MAPPI) FHUI , LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN (LEIP), KEMITRAAN MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA (MTI), INDONESIAN COURT MONITORING (ICM) YOGYAKARTA, LBH PADANG, PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSAKO) UNIVERSITAS ANDALAS, HUKUMONLINE.COM, ALIANSI MASYARAKAT ANTI KORUPSI (AMAK), KP2KKN JAWA TENGAH, POKJA 30 KALIMANTAN TIMUR , MALANG CORRUPTION WATCH (MCW), BALI CORRUPTION WATCH (BCW), SAHDAR MEDAN , MATA ACEH, PIAR KUPANG , PATIRO SEMARANG, PUSAT KAJIAN ANTI (PUKAT) KORUPSI FAKULTAS HUKUM UGM, KABISAT INDONESIA, SELURUH MEMBER KAMI CICAK! FACEBOOK

DAN SELURUH PENDUKUNG GERAKAN CINTA INDONESIA CINTA KPK (CICAK).

Deklarasi CICAK, Demi Kelanjutan Perang Terhadap Korupsi

2009-07-13T00:39:00.000-07:00

Beberapa tokoh publik ikut berpartisipasi di antaranya Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Wartawan Senior Budiarto Shambazy. Dari kalangan LSM seperti ICW, MaPPI, LeIP, PSHK, IBC, Seknas Fitra, dan KRHN. Tidak ketinggalan dari kalangan artis Indra Bekti, Slank, dan Efek Rumah Kaca.

Dua tahun meninggalkan KPK dan kini menjabat Komisaris salah satu BUMN, tak menyurutkan kecintaan Taufiequrachman Ruki terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu (12/7), Ruki bergabung bersama sejumlah elemen yang menamakan diri Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK, disingkat CICAK. Sesuai dengan namanya, CICAK adalah sebuah gerakan masyarakat yang peduli dan prihatin terhadap kondisi KPK yang tengah diserang secara sistematis.

Berdasarkan selebaran info yang dibagikan saat pendeklarasian, serangan itu di antaranya upaya menunda penyelesaian pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi harus kelar sebelum 19 Desember 2009. Selain indikasi penundaan, materi RUU yang diajukan pemerintah pun berpotensi melemahkan KPK secara kelembagaan. Misalnya, ada pembatasan kewenangan penuntutan, jumlah hakim adhoc, dan penyadapan.

Belum lagi, muncul pernyataan Komisi III DPR yang meragukan kepemimpinan KPK karena minus Antasari Azhar yang menjadi tersangka kasus pembunuhan. Serangan teranyar, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya karena diduga menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Untuk yang terakhir ini, Pimpinan KPK yang tersisa sudah menegaskan bahwa penyadapan berjalan sesuai dengan standard operating procedure.

“KPK harus tetap melawan musuh utama bangsa ini yakni koruptor,” pekik Ruki ketika berorasi tepat di depan patung dua Proklamator, Soekarno-Hatta. Menurutnya, serangan terhadap KPK bukan hal baru. Ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK, Ruki mengaku seringkali merasakan aroma serangan balik para koruptor atau populer dikenal Corruptors Fight Back. Meski terus diserang, kata Ruki, KPK harus bangkit dan tidak kendor dalam memberantas korupsi.

Ruki mengingatkan bahwa tahun 1998, negara ini mencapai puncak kehancuran gara-gara korupsi. Bersama-sama pergerakan mahasiswa, seluruh elemen masyarakat lalu bersepakat meruntuhkan rezim orde baru yang diyakini menjadi sarang korupsi. Setelah itu, lahirlah KPK yang sangat diharapkan dapat memberantas korupsi. Harapan itu, kata Ruki, terbukti dapat dijalankan KPK.

Menyikapi berbagai serangan yang kembali marak, Ruki melihat ada upaya mempolitisasi pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. “Ada upaya mengulur-ulur sampai jadi isu politik, apakah pemerintah berani mengeluarkan perpu?” tukasnya. Terkait hal ini, Ruki meminta ketegasan dari pemerintah. Menurutnya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus berani menerbitkan perpu jika RUU Pengadilan Tipikor tidak jelas penyelesaiannya.

“Kepada presiden, saya bilang harus berani, sebagai (mantan, red.) tentara jangan-jangan takut-takut,” ujarnya menyinggung latar belakang Presiden SBY yang memang dari kalangan militer.

Selain itu, ia juga berharap KPK bersama penegak hukum lainnya tidak memperlihatkan sikap saling curiga. Prinsipnya, tegas Ruki, siapapun yang terlibat korupsi harus ditindak. “Jangan saling curiga, jangan memata-matai tapi kalau ada yang terlibat korupsi harus ditindak, tetapi selama KPK (juga) tetap on the track,” tukasnya.

Menyambung koleganya, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamengkas dengan mengepalkan tangan berteriak, “Hidup KPK, Hidup Polisi, Hidup Jaksa!”

Setelah orasi, Ruki langsung memimpin pembacaan Deklarasi CICAK. Beberapa tokoh publik ikut berpartisipasi di antaranya Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Wartawan Senior Budiarto Shambazy. Dari kalangan LSM seperti ICW, MaPPI, LeIP, PSHK, IBC, Seknas Fitra, dan KRHN. Tidak ketinggalan dari kalangan artis Indra Bekti, Slank, dan Efek Rumah Kaca.

Slank yang untuk kesekian kalinya tampil untuk KPK, menegaskan komitmen mereka mendukung pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK. Menurut Kaka, sang vokalis, seluruh lapisan masyarakat harus sadar betapa bahayanya korupsi bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menyerukan agar semua pihak mendukung terus KPK. “Slank cinta Indonesia, dan 100 persen cinta KPK,” serunya.

(Rzk) - sumber : hukumonline.com

Hacker Buaya Menyerang! Waspada!

2009-07-11T19:44:00.000-07:00

Dear Sahabat Cicak,

Kita menemukan adanya usaha dari Buaya untuk meng-hack account FB kita ini dengan mengirimkan banyak spam di internet.
Kami meminta rekan-rekan untuk waspada dan mengacuhkan spam-spam tersebut.

PS: Untuk para hacker Buaya yang membaca ini, kami sudah tahu anda siapa, kami juga punya pasukan hacker-cracker yang jauh lebih ganas.
Lebih baik anda bergabung dengan kami, jangan menjual diri anda kepada koruptor. Berapapun bayaran mereka tidak sebanding dengan penderitaan rakyat Indonesia.

Terima kasih atas perhatiannya.

salam,

Cicak

Info Sheet Deklarasi Gerakan CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK)

2009-07-11T16:08:00.000-07:00

Korupsi di Indonesia nyaris membuat kita semua putus asa. Setiap instansi di negara kita terkontaminasi oleh oknum korup. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pilihan terakhir karena negara kita mengalami darurat korupsi, bila merujuk Indeks Korupsi Transparency International dimana skor Indonesia adalah 2,6. Semakin tinggi skor suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari tindak pidana korupsi.
Sejak berdirinya, KPK berhasil membongkar korupsi di berbagai instansi. Dari mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengadilan tinggi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kejaksaan Agung dan DPR-RI, para oknum pelaku korupsi semuanya berhasil dibawa KPK ke pengadilan. Dalam proses persidangan, karena proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK berhasil dilakukan dengan cermat, maka pengadilan tindak pidana korupsi berhasil memutus perkara korupsi tanpa melukai rasa keadilan masyarakat.
Namun kini ketika harapan masyarakat pada KPK mulai membuahkan hasil dengan dipenjarakanya para koruptor, terlihat beberapa serangan yang secara sistematis disarangkan pada KPK. Pertama, dari tertunda-tundanya pembahasan dan pengundangan RUU Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya paling lambat diundangkan pada 19 Desember 2008. Materi RUU yang diajukan Pemerintah pun mengandung pembatasan kekhususan tertentu yang selama ini justru menjadi poin positif KPK seperti kewenangan penuntutan, hakim ad-hoc sampai soal penyadapan. Kedua, pernyataan Komisi Hukum DPR mengenai kekosongan pimpinan KPK sehingga harus ada pembekuan penundaan penuntutan kasus korupsi akibat ditangkapnya Ketua KPK (non-aktif) Antasari Azhar sebagai tersangka pembunuhan Nasrudin. Ketiga, pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Chandra M.Hamzah dengan dugaan penyadapan yang bertentangan dengan kewenangan KPK; hal mana yang sebenarnya bagian dari kewenangan KPK untuk menyadap.
Gerakan CICAK terdiri dari anggota masyarakat yang peduli dan prihatin terhadap kondisi KPK kini. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua. Kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak.

Tugu Proklamasi, Jakarta, 13 Juli 2009

Jadilah Bagian Dari Sejarah

2009-07-10T02:31:00.000-07:00

UNDANGAN - DEKLARASI & PENTAS MUSIK

CINTA INDONESIA CINTA KPK
( CICAK )

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah harapan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi. Sejak awal pendiriannya, KPK telah membuktikan dirinya sebagai ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi yang mengakar di negeri ini.

Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) adalah gerakan kepedulian dan pernyataan dukungan terhadap KPK yang saat ini sedang berada dalam gempuran serangan dari berbagai pihak. Gerakan CICAK memandang bahwa salah satu pengungkapan rasa cinta terhadap Indonesia saat ialah dengan mencintai KPK yang merupakan harapan kita semua. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua.

Untuk itu kita semua, pendukung gerakan CICAK, diharapkan kehadirannya pada:

Acara : Deklarasi Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK)
Didukung dengan orasi berbagai tokoh dan pentas seni dari Tika & The Dissidents, Kadri Jimmo The Prinzes of Rhythm, Efek Rumah Kaca, dan SLANK.

Hari : Minggu, 12 Juli 2009

Waktu : Pukul 15.00 s/d 17.00

Tempat : Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi - Jakarta

Demikian undangan ini, besar harapan kami agar Bapak/Ibu/Saudara sekalian dapat menghadiri dan menyampaikan dukungannya terhadap gerakan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Tanya Jawab Dengan Seekor Cicak

2009-07-10T01:49:00.000-07:00

Berikut nukilan tanya jawab antara seorang yang bingung dengan logo cicak-buaya dengan seseorang yang mengaku eksponen CICAK (meski berbaju batik dan bukan reptil). Selamat membaca!

Saya tergabung dalam komunitas pertemanan Facebook. Saya bingung melihat profile pic teman-teman saya berubah, dari yang tadinya foto dirinya dan anaknya atau sedang tertawa gembira berubah menjadi gambar cicak merah dan buaya hitam bertuliskan “ Saya Cicak Berani Lawan Buaya”. Maksudnya apa ini? Apakah mereka mendadak menjadi kelompok pembela hak satwa?

Profile pic itu berarti teman Anda menjadi bagian gerakan solidaritas CICAK, singkatan dari Cinta Indonesia Cinta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tidak ada hubungannya dengan kelompok pembela hak binatang, tapi kalau teman-teman dari pembela hak satwa mau bergabung, kami menerima dengan tangan terbuka lho.

Kenapa ada gerakan solidaritas CICAK untuk KPK? Bukankah, sebagaimana diberitakan media, KPK lembaga super?

KPK memang betul lembaga super, karena superioritas KPK ini, kami dari CICAK yakin, banyak pihak yang tidak suka dan mulai menyarangkan serangan tersistematisir terhadap KPK. Ini bukan kami mendramatisasi atau lebay lho, tapi coba Anda lebih jeli deh. KPK adalah lembaga super yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa disebut super? Karena KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan selama ini dikerjakan oleh kepolisian. Sedangkan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dikerjakan oleh kejaksaan. Jadi kerja dua instansi penegak hukum dikerjakan oleh KPK.
Tambah lagi, dalam UU KPK no.30/2002, disebutkan untuk mengadili penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan korupsi. Artinya, dibentuk pengadilan baru. Kekhususan pengadilan korupsi ini terutama dari komposisi hakimnya yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc serta proses beracara. Hakim ad-hoc adalah hakim tambahan yang bukan berasal dari hakim karir, dari unsur masyarakat.
Kewenangan super KPK lainnya adalah KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan. yang sedang dikerjakan polisi. Apabila KPK mengambil alih penyidikan kasus, maka pihak kepolisian harus menyerahkan kasus tersebut dalam kurun waktu 14 hari pada KPK dan kepolisian tidak berwenang lagi menangani perkara tersebut.

Waks! Betul-betul super ya KPK ini. Bisa banyak musuh dong KPK?

Iya. Terutama musuh KPK adalah para koruptor, oknum pejabat dan aparat yang korup. Hal ini menjelaskan mengapa kami beranggapan ada serangan tersistematisir pada KPK

Ah, dasar cicak paranoid. Lembaga super begitu gimana mau diserang?

Anda sudah baca kan betapa superiornya kewenangan KPK dibanding
aparat penegak hukum lain? Belum lagi kewenangan KPK lain seperti penyadapan, pencekalan, blokir rekening, perintah pemecatan sampai membina kerjasama dengan Interpol. Dengan sedemikian banyak kewenangan, para koruptor tentu perlu merapatkan barisan untuk melumpuhkan KPK.

Tadi Anda bilang ada upaya sistematisir penyerangan terhadap KPK. Seperti apa sih?

Contoh paling mudah dengan tertunda-tundanya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Memang betul sekarang ada pengadilan korupsi, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk peradilan korupsi, harus diatur dalam UU tersendiri, tidak bisa menclok dalam UU KPK seperti sekarang. Nah masalahnya, dalam putusan MK tersebut ada jangka waktu, yaitu paling lambat tanggal 19 Desember 2009, harus sudah terbentuk UU Pengadilan Korupsi baru. Sedangkan nasib RUU itu sendiri sekarang masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Dari limapuluh (50) anggota Pansus, hanya duapuluh (20) orang yang terpilih kembali. Masa sidang yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai 30 September 2009. Singkat kan? Itu baru sekedar contoh.
Kemudian seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, dilakukan pemeriksaan atas Wakil Pimpinan KPK Bagian Penindakan Chandra M. Hamzah atas dugaan penyadapan handphone Rhani dan Nasrudin. Menurut kami, pemeriksaan tersebut terlalu mengada-ada. Bukankah penyadapan bagian dari kewenangan KPK? Bisa dilihat di UU KPK No.30/2002 pasal 12 ayat 1 huruf a.

Nah waktu itu ada wawancara di majalah mingguan terkemuka nasional, yang mewawancarai seorang petinggi kepolisian. Di wawancara tersebut, bapak polisi menyebut soal cicak dan buaya. Apakah ada hubungannya?

Oh, maksud Anda berita di majalah Tempo 6-12 Juli yang judulnya Ramai-Ramai Gembosi KPK? Terus terang kami dari gerakan CICAK merasa berterima kasih karena berdasarkan wawancara itu istilah ‘cicak’ pertama kali muncul dan membuat kami makin terinspirasi untuk membuat suatu gerakan.

Apakah gerakan CICAK ditunggangi parpol?

Coba Anda perhatikan, selama ini justru kami para cicak yang menunggangi parpol. Sayangnya tunggang-menunggang sulit efektif kalau melibatkan parpol, apalagi mereka menyuarakannya hanya lima tahun sekali. Tolong catat ya.

Apakah “Kami CICAK” ini gerakan anti aparat?

Tentu tidak. Mengapa kami harus anti aparat penegak hukum? Tidak masuk logika dong, pemberantasan korupsi tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jangan membuat orang berfantasi yang tidak sehat ah.

Lho, kalau begitu, kenapa sebut-sebut buaya? Terus apa hubungannya dengan cicak? Kan buaya tidak makan cicak?

Pertama, tahu darimana Anda buaya tidak makan cicak? Memang Anda buaya? Kedua, buaya itu personifikasi semua yang buruk dari korupsi/koruptor. Memang kasihan sih buayanya, tapi kami yakin penampakan buaya dimanapun pasti bikin ngeri. Sama seperti koruptor. Ketiga, cicak itu melambangkan kami yang jumlahnya banyak tapi sering tak diperhitungkan partisipasinya, sering dilupakan tapi sering apes terjepit pintu atau tertindih lemari. Persis seperti cicak. Keempat, meski buaya dan cicak sama-sama reptil, sama seperti kami dengan koruptor yang sama-sama manusia, tapi kami tidak mau mengambil apa yang bukan hak kami, tidak seperti koruptor.

Menurut Anda, penting ya mendukung gerakan KAMI CICAK ini?

Sekarang coba jangan gunakan kata “Anda” lagi. Gunakan kita. Karena kita sama-sama anti korupsi, kita percaya Indonesia kita ini, yang kita harus rawat sebaik-baiknya, akan lebih baik tanpa korupsi. Dan kita, seperti cicak yang sering tak berdaya, tidak dianggap dan terjepit, mampu dan berani bersuara melawan buaya koruptor

Wah, sepertinya Anda kompor betul ya!

Jangan gunakan Anda lagi! Anda, saya, kita semua, para cicak, akan mendeklarasikan GERAKAN CICAK. Tunggu tanggal mainnya.

Tunggu, tunggu, pertanyaan terakhir. Jadi siapa sebenarnya cicak?

Siapa itu cicak? Cicak itu anda, saya dan kita semua! Hidup CICAK (Cinta Indonesia, Cinta KPK)

sumber : politikana

Jangan biarkan mati!

2009-07-08T21:02:00.000-07:00

Sumber : febridiansyah.wordpress.com

1st Move

2009-07-08T08:44:00.000-07:00

Our first movement will start in a few days...Be There...

Decide,
watch us or stay blind,
hear us or ignore us,
share with us or argue,
join us or against us,
fight with us or stay out of our way

Just don't stay and do nothing.
You and I are the victim.

Your call...

AYO DUKUNG CICAK LAWAN BUAYA!

2009-07-08T05:47:00.000-07:00

Senin, 6 Jul '09 21:15

"...cicak kok mau melawan buaya..."
(Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Susno Duadji, Majalah TEMPO 6-12 Juli 2009)

Pernyataan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji membawa ingatan kita pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (Kompas, 2 Juli 2009).

Pada tahun 1977, "KPK Hongkong" tersebut membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset sebesar 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan uang 600.000 dollar AS.

Akibatnya, beberapa saat kemudian, Kantor ICAC digempur oleh polisi Hongkong. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Kepala Polisi tersebut memang terbukti bersalah dan ICAC terbukti bersih, maka Hongkong pun kini dikenal sebagai negara yang relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Dan fakta ini tak lepas dari kinerja ICAC.

Di Indonesia, ketika Indeks Persepsi Korupsi kita semakin membaik, berbagai pihak saat ini justru beramai-ramai menggembosi KPK. Seperti dikutip Kompas, pegiat anti korupsi Saldi Isra menilai bahwa Polri terlalu mendramatisasi pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah yang melakukan penyadapan telepon seluler Rani Juliani dan almarhum Nasrudin Zulkarnain (Kompas, 25 Juni 2009). Menurut Saldi, KPK mempunyai prosedur standar operasional ketat terkait penyadapan. KPK tak akan menyadap jika tak memiliki dasar yang kuat dan jelas.

Komjen Susno Duadji kini juga tengah gerah karena telepon selulernya disadap oleh penegak hukum lain. Rekaman sadapan konon menunjukkan bahwa Kabareskrim Mabes Polri tersebut meminta imbalan sebesar Rp 10 miliar atas jasanya melancarkan pencairan uang PT Lancar Sampoerna Bestari terkait dengan kasus Bank Century (Majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009). Dalam artikel yang sama, di ujung cerita, Susno mengibaratkan dirinya dan institusinya sebagai buaya dan mengatakan institusi penyadap sebagai cicak, "...cicak kok mau melawan buaya...", ujarnya.

Kita tahu apa dan siapa yang dimaksud sebagai cicak. Perumpamaan ‘cicak' jelas merupakan upaya pengkerdilan dan melemahkan gerakan anti-korupsi. Bila untuk mendukung gerakan anti-korupsi harus menjadi ‘cicak', marilah kita semua menjadi cicak. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak. Dan mereka buaya.

Cicak sedunia, bersatulah! Kita yang dimiskinkan dunia...

Dukung CICAK (Cintai Indonesia Cintai KPK) !

sumber : Politikana